JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan calon wakil presiden dari lingkaran terdekatnya. Selain memiliki posisi politik yang kuat, Prabowo juga tidak punya beban atau utang politik sehingga harus membagi kursi RI 2 tersebut kepada partai-partai mitra koalisi pendukung pemerintah.
Hingga Minggu (15/11/2026), kursi wakil presiden (wapres) yang sudah tiga hari ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka masih dibiarkan kosong. Presiden menyatakan akan segera mencari sosok calon wapres pulang dari lawatan kenegaraannya ke Filipina dan China, pekan depan.
Meski demikian, sejumlah nama yang disebut-sebut masuk dalam radar calon wakil presiden (cawapres) sudah bermunculan. Mereka di antaranya, Sekjen Partai Gerindra yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono; Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad; dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani. Selain itu, nama Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo juga disebut-sebut masuk bursa calon wapres.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, posisi wakil presiden sangat strategis. Karena itu, Presiden tentu menghindari potensi munculnya rival politik baru dari dalam lingkar kekuasaannya sendiri menjelang 2029.
”Sudah sangat mudah dipahami, jangan sampai memelihara ’anak macan’ yang bisa memanfaatkan panggung wapres untuk kepentingan kontestasi berikutnya,” tuturnya.
Prabowo, lanjut Firman, memiliki modal politik yang sangat kuat. Ia tidak memiliki beban atau utang politik sehingga harus membagi kursi wapres kepada partai mitra koalisi. Terlebih, Gibran bukanlah representasi kader partai tertentu. Keputusan Gibran untuk berhenti dari jabatan wapres juga bukan hasil kerja politik partai koalisi.
Dengan modal politik yang sudah sangat kuat di tangannya, garansi utama yang dicari Presiden tentu sosok yang loyal, dan tidak ada yang lebih loyal selain tokoh yang selama ini dekat dengannya atau dari partainya sendiri
Karena itu, sebenarnya tidak ada alasan bagi partai-partai politik koalisi untuk menagih agar bisa mendapatkan posisi wapres yang ditinggalkan Gibran.
”Dengan modal politik yang sudah sangat kuat di tangannya, garansi utama yang dicari Presiden tentu sosok yang loyal, dan tidak ada yang lebih loyal selain tokoh yang selama ini dekat dengannya atau dari partainya sendiri,” ujar Firman.
Hal senada diutarakan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Ia menjelaskan, penentuan wakil presiden di tengah masa jabatan berbeda secara fundamental dengan memilih cawapres saat pemilu. Pada pilpres, kandidat terpaksa berkompromi dengan pertimbangan elektoral hingga terkadang mengorbankan aspek kenyamanan dan loyalitas.
”Sekarang konteksnya adalah menyelesaikan sisa masa jabatan. Dengan karakter kepemimpinan Pak Prabowo yang tersentralisasi, variabel yang paling dihitung adalah loyalitas, kenyamanan, dan ketiadaan ambisi politik untuk menjadi pesaing di 2029. Prabowo tentu tidak ingin ada matahari kembar,” katanya.
Yunarto menambahkan, memilih kader dari partai koalisi lain justru rawan memicu kecemburuan internal antarmitra koalisi yang merasa memiliki andil setara. Sebaliknya, jika Presiden mengambil figur dari Gerindra, maka resistensi koalisi bakal jauh lebih rendah.
”Partai-partai koalisi menyadari saham politik Gerindra memang paling besar. Di internal Gerindra sendiri ada mekanisme ’urut kacang’ pada lingkaran terdekat, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, hingga Ahmad Muzani. Opsi lain, bila ada kejutan figur nonpartai, tetap harus sosok yang tidak memiliki potensi mengganggu kepentingan politik Presiden di 2029,” jelasnya.
Mengenai mekanisme pengusulan dua nama ke MPR, Yunarto menduga proses di parlemen kelak berpeluang besar menjadi formalitas administratif. Prabowo diyakini tetap menjaga soliditas koalisi agar tidak terjadi friksi terbuka di hadapan publik dalam sidang paripurna pemilihan nanti.
Meski aspek loyalitas krusial, tantangan tata kelola pemerintahan tetap menuntut kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Firman Noor menekankan pentingnya kehadiran sosok berlatar belakang teknokratis untuk melengkapi kepemimpinan politik Presiden, terutama dalam mengurai persoalan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
”Pak Presiden kita ini secara politik sudah sangat kuat. Kalau posisi wapres kembali diisi oleh figur murni politisi, ibarat memberi garam ke lautan. Kita justru membutuhkan figur teknokratis yang apolitis seperti pola kepemimpinan Pak Boediono atau Pak Jusuf Kalla terdahulu, yang mampu melakukan pembenahan konkret dan pragmatis,” tutur peneliti senior di BRIN itu.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menggarisbawahi bahwa arah pilihan Presiden sangat ditentukan oleh target prioritas yang ingin dicapai. Apakah peningkatan kinerja kabinet, stabilitas koalisi, atau proyeksi elektoral 2029.
”Bila orientasinya peningkatan kinerja, figur yang kompeten mengelola perekonomian menjadi kebutuhan. Sementara bila tujuannya stabilitas, pilihannya merangkul kekuatan partai politik di Senayan,” ucapnya.
Arya menilai, menguatnya opsi figur dari internal Gerindra maupun kalangan luar partai tetap membuka ruang komunikasi intensif antara Presiden dan para ketua umum partai koalisi. Dengan pengaruh politiknya yang dominan saat ini, Presiden diyakini mampu mengonsolidasikan keputusan tersebut agar dapat diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota koalisi.
”Kebutuhan objektif saat ini adalah figur wakil presiden yang terbukti kompeten dalam tugas-tugas publik, memiliki integritas tinggi, tidak kontroversial, bersih dari persoalan hukum, serta memiliki chemistry kerja yang baik dengan Presiden,” kata Arya.
Secara terpisah, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menegaskan bahwa kewenangan penentuan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta semua pihak, termasuk partai-partai politik, menghormati hak prerogatif konstitusional tersebut.
”Kalau cawapres yang akan dikirim kepada kami di MPR, itu domain penuh Pak Presiden. Domain untuk calon wapres diajukan oleh Pak Presiden, titik. Jadi kalau mau lobi, lobilah ke Pak Presiden atau kawan-kawan dekat beliau,” ujar politisi senior PDI-P yang akrab disapa Bambang Pacul itu.
Menanggapi santernya isu yang menyebut sejumlah figur dari PDI-P seperti Puan Maharani hingga Pramono Anung berpeluang masuk bursa cawapres, Bambang enggan berspekulasi. Ia menegaskan posisinya saat ini berbicara dalam kapasitas sebagai pimpinan MPR yang harus menjaga netralitas kelembagaan.
”Itu otoritas organisasi masing-masing. Saya hari ini pimpinan MPR, tidak berada pada posisi mewakili organisasi (partai). Ini mohon dimaafkan, saya harus bicara atas dasar peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang ada, jangan sampai bias,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan, partainya tidak akan menyodorkan nama calon wakil presiden, termasuk nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, untuk mengisi kekosongan kursi RI-2.
”Kami tidak mengusulkan nama cawapres karena itu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Presiden. Ini kan sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Siapa pun nanti yang diusulkan oleh Presiden, nama-nama itu yang akan kami proses secara institusional di MPR,” ungkapnya.
Neng Eem juga mengungkapkan, penetapan tanggal rapat paripurna pemilihan dan pelantikan pada 2 Desember pukul 11.00 tersebut telah disesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo. MPR kini berfokus mengawal koridor dan tahapan konstitusional agar seluruh proses verifikasi persyaratan berjalan ketat sesuai undang-undang.
