Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Aceh memperkuat kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada 14–16 November 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Aceh pada periode tersebut. Peringatan ini menyusul terpantau dua bibit siklon tropis, yakni 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia barat Sumatra, yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah.
Advertisement
Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam.
Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
Menyikapi potensi ancaman tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan. Salah satunya dengan memastikan seluruh unsur terkait memahami risiko bencana di wilayah masing-masing.
“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” pesannya melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Masyarakat juga diimbau tetap tenang, tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan cuaca dan arahan resmi dari instansi berwenang.
Ancaman cuaca ekstrem ini perlu diwaspadai mengingat Aceh masih menghadapi potensi banjir susulan pascabencana yang terjadi pada November 2025.
Tito sebelumnya mengungkapkan, sebanyak 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, telah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang April hingga Oktober 2026.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137 yang terdampak (di tiga provinsi),” ujarnya.
Percepatan penanganan akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai ujung tombak, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak lainnya.
