Grid.ID - Dedi Mulyadi tanggapi pelepasan foto Gibran di DPRD Jabar. Gubernur Jawa Barat itu menegaskan harus dilakukan oleh petugas yang berwenang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berpandangan bahwa penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar semestinya dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan, bukan oleh pihak lain secara langsung.
Dedi menjelaskan, ruang Banggar merupakan fasilitas perkantoran pemerintah yang dimanfaatkan DPRD bersama jajaran eksekutif untuk membahas sekaligus menetapkan berbagai kebijakan terkait anggaran. Oleh sebab itu, setiap tindakan di dalam ruangan tersebut perlu dijalankan sesuai aturan tata kelola dan prosedur yang telah ditetapkan.
"Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," ujar Dedi, dikutip dari TribunJabar.id, Sabtu (14/11/2026).
Meski demikian, Dedi mengakui penyampaian sikap dan pandangan politik merupakan bagian dari hak demokrasi setiap orang. Namun, kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab dan adab dalam berdemokrasi.
"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," katanya.
Dedi pun menyayangkan cara pencopotan foto Gibran yang kemudian dibawa dalam posisi terbalik sebelum diletakkan di atas kursi. Menurutnya, peristiwa tersebut patut menjadi perhatian bersama.
"Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua. Ketua DPRD sudah memberikan penjelasan secara terbuka," ucapnya.
Dedi turut meminta masyarakat maupun para aktivis yang ikut terlibat dalam aksi penurunan foto tersebut agar menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada publik. Ia menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mengutarakan pendapat, melainkan juga mengharuskan adanya sikap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
"Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri, semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka. Karena demokrasi bukan hanya hak, tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab," ucapnya.
Dedi menilai tindakan tersebut menjadi perhatian luas karena tidak hanya disaksikan masyarakat Jawa Barat, tetapi juga publik di tingkat nasional. Dedi berharap seluruh pihak dapat menjalankan demokrasi secara terbuka dan beradab.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Siapkan Asuransi untuk 250 Ribu Linmas, Diminta Bantu Berantas Tawuran hingga Begal
"Mari demokrasi secara terbuka, beradab demi kemajuan bangsa. Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surat tersebut disampaikan Muzani di hadapan awak media. Ia menjelaskan bahwa tidak terdapat pernyataan yang menguraikan alasan pengunduran diri Gibran dalam isi surat tersebut.
"Tidak ada," kata Muzani secara singkat sesaat setelah membacakan surat tersebut, di Gedung DPR, dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/11/2026).
Berikut isi lengkap surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani:
Dengan hormat.
Dengan ini, saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah.
Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri. (*)
Artikel Asli
