JAKARTA, KOMPAS - Hasil evaluasi lembaga penyedia indeks pasar saham global, FTSE Russell, terhadap Indonesia menegaskan perlunya pembuktian reformasi pasar modal domestik. Pembenahan regulasi perlu diikuti oleh pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk memperkuat kepercayaan investor.
Dalam pengumuman, Jumat (13/11/2026), FTSE Russell menegaskan bahwa Indonesia tetap berada dalam klasifikasi Secondary Emerging Market atau pasar berkembang sekunder dan tidak memasukkannya ke dalam daftar pemantauan. Lembaga itu mengakui langkah pembenahan yang dilakukan oleh otoritas Indonesia, tetapi masih memerlukan waktu untuk menilai efektivitasnya.
Beranjak dari situ, sejumlah penyesuaian indeks saham Indonesia pun ditunda hingga setidaknya Maret 2027. Penilaian tersebut mencakup transparansi data pemegang saham, pengawasan transaksi, serta konsistensi penerapan aturan dan penegakan hukum.
Serial Artikel
Barito Pacific dan Bumi Resources Minerals Terdepak dari Global Standard
MSCI mengeluarkan BRPT dan BRMS dari kelompok Global Standard, serta tujuh saham Indonesia dari Small Cap.
Pendiri Republik Investor, Hendra Wardana, menilai keputusan FTSE Russell mempertahankan Indonesia dalam kategori Secondary Emerging Market dan tidak memasukkannya ke daftar pantauan sebagai sinyal positif. Namun, keputusan tersebut belum dapat diartikan sebagai pemulihan kepercayaan investor secara menyeluruh.
Menurut dia, penundaan sejumlah penyesuaian indeks hingga setidaknya Maret 2027 menunjukkan bahwa lembaga indeks global masih membutuhkan waktu untuk menilai langkah reformasi yang dilakukan Indonesia. Perhatian terutama tertuju pada transparansi kepemilikan saham, keakuratan perhitungan saham yang tersedia bagi publik atau free float, serta konsistensi pengawasan dan penegakan aturan.
”Tantangannya bukan hanya memenuhi persyaratan administratif, melainkan membangun ekosistem pasar yang transparan, likuid, dan dapat dipercaya oleh investor institusi global,” ujarnya kepada Kompas, Minggu (15/11/2026).
Terkait penghapusan 14 saham Indonesia dari indeks FTSE Russell, Hendra menilai, hal itu berpotensi memicu aksi penjualan oleh dana investasi pasif yang mengikuti indeks FTSE. Besarnya tekanan akan berbeda pada setiap saham, bergantung pada bobot dalam indeks, dana kelolaan yang mengikuti indeks tersebut, serta kepemilikan investor asing.
Oleh karena itu, menurut dia, pembenahan pasar tidak cukup hanya diukur dari kenaikan IHSG maupun besarnya transaksi. Transparansi informasi, kepastian hukum, serta perlindungan investor perlu menjadi ukuran keberhasilan reformasi.
Tantangannya bukan hanya memenuhi persyaratan administratif, melainkan membangun ekosistem pasar yang transparan, likuid, dan dapat dipercaya oleh investor institusi global.
Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk., David Sumual, menilai reformasi yang dilakukan otoritas telah berjalan cepat, bahkan melampaui ekspektasi. Ia menyontohkan pembenahan keterbukaan kepemilikan saham, pengawasan konsentrasi kepemilikan tinggi atau HSC (high shareholding concentration), serta kenaikan batas minimum atau free float.
”Tampaknya lembaga indeks saham global bukan hanya melihat kelengkapan regulasi di atas kertas, tetapi juga implementasinya di lapangan,” katanya.
Menurut David, konsistensi menjadi hal penting dalam pengawasan transaksi dan penerapan sanksi tegas untuk menjaga kredibilitas pasar. Otoritas perlu memastikan aturan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan, termasuk pemenuhan free float dan tindak lanjut terhadap saham HSC sesuai tenggat waktu.
Tampaknya lembaga indeks saham global bukan hanya melihat kelengkapan regulasi di atas kertas, tetapi juga implementasinya di lapangan.
Head of Research KB Valbury Sekuritas Fikri Permana turut mengapresiasi reformasi yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, ia menilai penegakan hukum masih perlu diperkuat agar memberikan efek jera.
”Reformasi yang dijalankan oleh pemangku kebijakan sudah baik. Namun, persoalan pertamanya adalah enforcement. Penegakan hukumnya seakan-akan belum kuat dan belum memberikan efek jera. Ini yang harus diperkuat agar pelaku pelanggaran berpikir dua kali sebelum bertindak,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, ia menyoroti perlunya komunikasi kebijakan yang lebih jelas kepada publik. Pertumbuhan jumlah investor perlu diikuti oleh peningkatan partisipasi dalam perdagangan. Keterbukaan informasi menjadi salah satu jalan untuk membangun kepercayaan tersebut.
Fikri menambahkan agar pembenahan pasar dapat memperhatikan kebutuhan investor domestik. Sejauh ini, ia menilai reformasi masih terkesan lebih banyak digerakkan oleh tuntutan lembaga indeks global.
Menanggapi evaluasi tersebut, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyatakan menghormati kewenangan dan independensi penyedia indeks global dalam melakukan penilaian terhadap pasar modal Indonesia.
Persoalan pertamanya adalah enforcement. Penegakan hukumnya seakan-akan belum kuat dan belum memberikan efek jera. Ini yang harus diperkuat agar pelaku pelanggaran berpikir dua kali sebelum bertindak.
Terkait reformasi, ia berjanji BEI akan melanjutkannya secara konsisten. Pembenahan diarahkan pada transparansi, likuiditas dan pengawasan.
“Kami di BEI akan konsisten terus melakukan reformasi untuk menghadirkan transparansi yang lebih baik, likuiditas yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih efektif,” ujarnya.
Dalam evaluasinya, FTSE Russell mengumumkan bahwa sebanyak 14 saham Indonesia akan dikeluarkan dari indeks. Berdasarkan ukuran kapitalisasi pasar, saham dalam pengumuman tersebut dikelompokkan ke dalam empat segmen, yakni Large Cap, Mid Cap, Small Cap, dan Micro Cap. Masing-masing mencakup saham berkapitalisasi besar, menengah, kecil, dan sangat kecil.
Dari kelompok Large Cap, FTSE Russell mengeluarkan Bank Syariah Indonesia (BRIS). Sementara itu, dari kelompok Mid Cap, dua saham Indonesia yang dikeluarkan adalah Dayamitra Telekomunikasi (MTEL) dan Tower Bersama Infrastructure (TBIG).
Pada kelompok Small Cap, FTSE Russell mengeluarkan Mitra Adiperkasa (MAPI) dan Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (TKIM). Sementara itu, dari kelompok Micro Cap, sebanyak sembilan saham Indonesia dikeluarkan.
Saham-saham tersebut meliputi Bank Mayapada Internasional (MAYA), Indomobil Sukses Internasional (IMAS), Multi Bintang Indonesia (MLBI), Sarana Meditama Metropolitan (SAME), Sariguna Primatirta (CLEO), Sawit Sumbermas Sarana (SSMS), Sumber Tani Agung Resources (STAA), Temas (TMAS), dan Tempo Scan Pacific (TSPC).
Seluruh saham Indonesia itu dikeluarkan dengan alasan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau HSC. Ini merupakan saham-saham yang kepemilikannya terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemegang saham.
Penghapusan ini merupakan penerapan ketentuan kelayakan indeks terkait peringatan konsentrasi kepemilikan dari otoritas pasar. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak pembukaan perdagangan Senin (21/12/2026).
