Negara-negara anggota ASEAN resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11). Kesepakatan ini disebut membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar digital ke negara-negara Asia Tenggara.
Melalui kesepakatan tersebut, pelaku UMKM Indonesia berpeluang menjangkau pasar digital ASEAN yang memiliki sekitar 680 juta penduduk. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA, nilai transaksi ekonomi digital di kawasan tersebut diperkirakan mencapai USD 368 miliar pada 2026.
Plt Deputi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan ASEAN DEFA akan mempermudah aktivitas perdagangan digital lintas negara melalui penyelarasan aturan, termasuk terkait pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen.
"Lewat DEFA, pemerintah membuka pintu pasar digital 680 juta warga ASEAN bagi UMKM Indonesia, dengan aturan yang sama soal pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen di seluruh kawasan," kata Fithra dalam keterangan yang diterima kumparan, Minggu (15/11).
Peluang tersebut didukung oleh besarnya ekonomi digital Indonesia. Fithra menyebut Indonesia saat ini menguasai sekitar sepertiga ekonomi digital Asia Tenggara dengan nilai transaksi hampir USD 120 miliar pada 2026.
Nilai tersebut diproyeksikan meningkat dua hingga tiga kali lipat menjadi USD 227-360 miliar pada 2030.
Menurut Fithra, UMKM Indonesia juga telah memiliki modal untuk memperluas aktivitas perdagangan lintas negara. Salah satunya melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah menjangkau puluhan juta merchant.
Hingga Juli 2026, QRIS telah digunakan oleh 45,46 juta merchant di Indonesia. Sebanyak 96,69 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
"Sepanjang 2025, turis dari Malaysia, Thailand, dan Singapura membayar dengan QRIS di Indonesia lebih dari tiga kali lebih sering dibanding WNI yang berbelanja di negara mereka," ujar Fithra.
Meski membuka peluang perdagangan lintas negara, implementasi ASEAN DEFA juga mencakup kewajiban perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Fithra menegaskan, pengiriman data pribadi ke luar negeri tetap harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Setelah penandatanganan, pemerintah akan memprioritaskan percepatan ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kesiapan implementasi kesepakatan tersebut.
Persiapan itu meliputi identifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional.
"DEFA juga tidak langsung berlaku. Pemerintah lebih dulu menyiapkan pengesahannya melalui Panitia Antar Kementerian, dan kesepakatan ini efektif 180 hari setelah penandatanganan terakhir," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ASEAN DEFA sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Asia Tenggara di tengah perkembangan ekonomi digital global.
Menurut Airlangga, kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia melalui perluasan perdagangan digital, peningkatan transaksi lintas negara, serta penguatan partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem digital ASEAN.
"Bagi Indonesia, ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui perluasan perdagangan digital, peningkatan transaksi lintas negara, dan penguatan partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem digital ASEAN. Perjanjian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan," ujar Airlangga.
