Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya membebastugaskan sementara jaksa berinisial DA dari penanganan perkara, setelah muncul dugaan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ramai dibicarakan di media sosial.
Tri Anggoro Mukti Kepala Kejari Surabaya mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap Deddy Arisandi menyusul informasi yang beredar melalui akun TikTok Bangpena Media Center pada Jumat (13/11/2026).
Informasi tersebut memuat tudingan terhadap Jaksa DA terkait dugaan perselingkuhan dan KDRT. Dalam unggahan itu, DA juga disebut sebagai jaksa yang menangani perkara Erica Natasha Risakotta. Erica adalah terdakwa kecelakaan maut yang menyebabkan pekerja event di Surabaya meninggal dunia.
“Terhadap Jaksa DA telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebastugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektivitas,” kata Tri Anggoro Mukti dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Tri menjelaskan, persoalan pribadi DA dengan keluarganya perlu ditempuh melalui jalur hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran atau tindak pidana. Masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan internal maupun eksternal.
Di sisi lain, Tri meminta agar informasi yang berkembang tersebut tidak mengganggu proses penanganan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
DA diketahui merupakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby dengan terdakwa Erica Natasha Risakotta.
Dalam perkara tersebut, Erica telah dituntut pidana penjara selama tiga tahun enam bulan pada Selasa (10/11/2026).
Tri berharap masyarakat tetap mengawal jalannya persidangan agar proses penegakan hukum berlangsung sebagaimana mestinya.
Ia juga menyampaikan bahwa selama ini pihaknya menilai DA telah menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan kode etik dan perilaku jaksa atau code of conduct.
Meski demikian, Kejari Surabaya menegaskan tidak akan menoleransi tindakan tercela yang dilakukan oleh anggotanya, khususnya apabila berkaitan dengan pelanggaran kode etik maupun tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. (saf/ham)
