Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, M. Tito Karnavian, merespons cepat peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disiarkan 14 November 2026.
Tito meminta seluruh kepala daerah yang berpotensi terdampak, khususnya di Aceh, untuk segera meningkatkan kewaspadaan bencana. Arahan tegas ini diberikan pada 15 November 2026 kepada jajaran Satgas dan Posko PRR.
Tito yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri meminta para bupati dan wali kota bersiaga penuh. Kesiapan melibatkan berbagai instansi teknis dan penyedia kebutuhan dasar. Langkah antisipasi diharapkan berjalan tenang agar tidak memicu kepanikan warga.
"Diberitahu para Bupati/wali kota potensi terdampak dan BPBD provinsi, Damkar, fasilitas kesehatan dan logistik/Bulog, untuk siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat," tegas Tito dalam arahannya.
Ancaman Cuaca Ekstrem di AcehPeringatan dini BMKG pada 14 November 2026 mendeteksi kemunculan Bibit Siklon Tropis 92B di Teluk Benggala. Bibit Siklon Tropis 96S juga terpantau di Samudra Hindia barat Sumatra. Kedua fenomena ini memicu lonjakan curah hujan di puncak musim penghujan.
Situasi diperkuat oleh aktifnya Gelombang Kelvin di atmosfer Aceh. Daerah belokan angin dan kelembapan udara hingga 100 persen memicu pertumbuhan awan hujan secara masif.
BMKG memperingatkan adanya potensi hujan lebat disertai petir, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kondisi ini sangat berisiko memicu banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang.
Pemetaan Wilayah Berpotensi TerdampakBMKG membagi wilayah Aceh berdasarkan tingkat potensi kerawanan cuaca ekstrem:
Potensi Hujan Lebat hingga Sangat Lebat: Meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam.
Potensi Hujan Sedang: Meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
Potensi Gelombang Tinggi (1,25–2,5 meter): Mengancam Perairan Selatan Simeulue, Aceh Singkil–Pulo Banyak, Aceh Besar–Meulaboh, Sabang–Banda Aceh, serta Aceh Barat Daya–Simeulue.
Potensi Gelombang Sangat Tinggi (2,5–4,0 meter): Mengancam Perairan Samudra Hindia barat Aceh.
Jauh sebelum peringatan baru ini dirilis, banjir susulan sudah melanda beberapa titik di Aceh. Pada 14 November 2026, Tim Satgas PRR yang dipimpin pejabat eselon I Kemendagri, Dr. Imran, turun langsung meninjau Aceh Tamiang.
Tim Satgas PRR meninjau huntara yang menjadi korban banjir susulan di Kabupaten Aceh Tamiang, 14 November 2026 (Tim Media Satgas PRR).
Di Desa Balai, Kecamatan Bendahara, banjir setinggi 1,5 meter merendam permukiman 350 KK sejak 12 November 2026. Luapan Sungai Tamiang ini diprediksi bertahan hingga empat hari ke depan.
Banjir juga masuk ke area Hunian Sementara (Huntara) Desa Tanjung Semantok dan Desa Bukit Rata setinggi 30 hingga 40 sentimeter.
Bersama dengan Tim Satgas PRR, Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, telah menyalurkan bantuan masa panik selama tujuh hari. Ia juga menyiapkan status tanggap darurat jika air terus meluas.
Ke depan, pemerintah daerah akan membangun waduk retensi, menormalisasi sungai, serta memperbaiki tanggul Marlempang bersama Kementerian PU dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Warga diminta tetap bersabar dan waspada terhadap kenaikan debit air.
Percepatan Perbaikan InfrastrukturSebelumnya pada 3 November 2026, Tito Karnavian telah meninjau langsung lokasi banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Hujan lebat di wilayah itu merendam 21 gampong dan berdampak pada 4.500 KK. Banyak fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan tanggul mengalami kerusakan.
Tito menegaskan bahwa Satgas PRR selalu bergerak cepat dan bekerja maksimal merespons setiap laporan bencana di daerah.
"Kami terus bekerja semaksimal mungkin, termasuk juga yang ke daerah Pidie Jaya ini. Karena kemarin saya mendapatkan informasi Pidie Jaya kena (banjir susulan) saya langsung berangkat," kata Tito.
Ia juga meminta Kementerian PU segera membangun tanggul penahan banjir permanen. Selain itu, proyek normalisasi di 137 titik sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diusulkan agar dikerjakan bersama pihak ketiga demi mempercepat pemulihan.
