Amnesty International Indonesia mengecam dugaan intimidasi dan kekerasan aparat terhadap mahasiswa serta warga setelah aksi demonstrasi pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, di Yogyakarta.
Organisasi HAM tersebut mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengevaluasi penggunaan kekuatan aparat dan menghentikan penangkapan yang diduga dilakukan secara sewenang-wenang.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan insiden tersebut mengakibatkan korban dari berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, warga sipil hingga aparat keamanan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal dalam penanganan demonstrasi.
"Kami mengecam berulangnya intimidasi dan kekerasan terhadap para mahasiswa usai aksi damai pada Hari Pahlawan 10 November di Yogyakarta. Kami mencatat bahwa dalam insiden tersebut, korban berjatuhan dari kedua sisi, baik mahasiswa, warga maupun aparat, dan situasi ini tidak boleh dinormalisasi," kata Usman.
Ia menilai peristiwa tersebut memiliki kemiripan dengan insiden 28 Oktober sebelumnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian Amnesty adalah pengerahan personel militer dan tindakan aparat yang masuk ke lingkungan kampus, yang seharusnya menjadi zona sipil yang dilindungi.
Usman juga menyoroti dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam pengamanan demonstrasi. Menurutnya, persoalan dalam aksi unjuk rasa tidak selalu terletak pada perilaku peserta, tetapi juga pada tindakan aparat yang melakukan pembatasan secara berlebihan.
Amnesty turut mengkhawatirkan adanya dugaan provokasi oleh kelompok tidak dikenal melalui pelemparan benda pada malam hari. Pola tersebut dinilai berpotensi mengubah aksi damai yang berlangsung pada siang hari menjadi kericuhan.
Usman menyebut kondisi itu menunjukkan perlunya evaluasi terhadap fungsi intelijen dan pengamanan agar massa yang menyampaikan aspirasi secara damai dapat dipisahkan dari pihak-pihak yang melakukan provokasi.
Soroti Penangkapan 154 Orang dan Penggunaan Gas Air Mata
Amnesty International Indonesia juga menyoroti pengerahan ratusan personel Polda DIY dan aparat TNI yang dilengkapi kendaraan lapis baja, gas air mata, serta water cannon dalam pengamanan aksi tersebut.
Menurut Usman, penangkapan terhadap 154 orang dalam rangkaian peristiwa itu memunculkan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang.
Sementara itu, LBH Yogyakarta mencatat adanya belasan orang yang belum diketahui keberadaannya serta sejumlah korban luka. Amnesty juga menerima laporan mengenai korban dari kalangan aparat yang mengalami luka akibat lemparan benda keras.
Usman menegaskan seluruh korban, baik masyarakat maupun aparat, berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan. Dugaan tindak pidana juga harus diproses melalui jalur hukum, bukan diselesaikan dengan tindakan balasan di lapangan.
Ia turut menyoroti laporan dugaan kekerasan dan intimidasi aparat terhadap peserta aksi yang dinilai berpotensi melanggar hak warga untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap dugaan penggunaan gas air mata di sekitar kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan RS Panti Rapih.
Usman menyebut terdapat laporan gas air mata mengarah ke lingkungan kampus. Bahkan, salah satu video yang telah diverifikasi Amnesty memperlihatkan gas air mata menyebar di dekat area instalasi gawat darurat (IGD) RS Panti Rapih.
Menurutnya, penggunaan kekuatan yang tidak terukur di kawasan sensitif seperti kampus dan rumah sakit dapat membahayakan keselamatan masyarakat, termasuk pasien dan tenaga medis.
Desak Kapolri Suyudi Evaluasi Pengamanan Demonstrasi
Atas berbagai dugaan tersebut, Usman meminta Kapolri Suyudi Ario Seto segera mengevaluasi tindakan aparat dalam pengamanan demonstrasi di Yogyakarta.
Ia mendesak agar segala bentuk penangkapan sewenang-wenang dihentikan serta pimpinan Polri mengedepankan pendekatan deeskalasi, perlindungan nyawa, dan proses hukum yang adil bagi seluruh pihak.
Usman juga mengkritik narasi yang hanya menyoroti dugaan kerusuhan tanpa memberikan perhatian yang sama terhadap keselamatan mahasiswa, warga, maupun anggota kepolisian yang menjadi korban.
Menurutnya, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa dan masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari hak konstitusional yang dilindungi negara.
Selain tindakan aparat, Amnesty turut menyoroti penggunaan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaga Warga di Yogyakarta.
Kebijakan tersebut dikeluhkan massa aksi kepada Gubernur DIY karena dinilai berpotensi membuka ruang intimidasi terhadap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya.
Amnesty Minta Tim Investigasi Independen Dibentuk
Lebih lanjut, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dan aparat keamanan memperkuat pendekatan persuasif dalam menangani demonstrasi.
Khusus kepada Polda DIY, Usman meminta penghentian segala bentuk kekerasan, ancaman, dan represi terhadap masyarakat. Kepolisian juga diminta memastikan anggota yang menjadi korban kericuhan mendapatkan perlindungan serta pemulihan melalui prosedur profesional.
Selain itu, kepolisian didesak segera memverifikasi dan mempublikasikan data para tahanan serta menjamin hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, berkomunikasi dengan keluarga, dan memperoleh perawatan medis.
Amnesty juga meminta pembentukan tim investigasi independen dan transparan dengan melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, perwakilan kampus, serta masyarakat sipil.
Tim tersebut diharapkan mengusut secara objektif dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat maupun dugaan pelemparan dan provokasi oleh kelompok tidak dikenal yang menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa dan aparat.
Usman menegaskan pemerintah pusat dan Pemerintah DIY perlu mengevaluasi kebijakan yang berpotensi mengancam hak konstitusional warga.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ruang sipil tetap aman dan mencegah terulangnya kericuhan yang kembali menempatkan masyarakat maupun aparat sebagai korban.
