JAKARTA –Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta untuk memprioritaskan pengadaan bahan pangan dari petani lokal. Kebijakan ini untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua, menjadi penggerak ekonomi dan memperkuat kemandirian pangan daerah.
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kemendagri, Arie Satria, mengatakan, penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diperlukan agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi melalui hasil produksi masyarakat setempat.
"Jadi yang selama ini mengambil bahan makanan dari luar Papua agar wajib membeli langsung dari petani lokal," ujar Arie dalam kegiatan monitoring pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua, dikutip, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, kebutuhan pangan dalam program MBG harus menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Baca Juga:8 Orang Pingsan saat Antre BBM di SPBU Jembrana, Polisi Buka Posko Kesehatan"Kebutuhan pangan ini harus menjadi program MBG yang berpeluang menghasilkan pertanian masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di daerah," katanya.
Arie juga meminta Sekretaris Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Satgas Pengawasan MBG dapat memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota serta memberikan pemahaman kepada pengelola SPPG mengenai pentingnya penggunaan bahan pangan lokal.
Optimalisasi rantai pasok pangan daerah berpotensi memberikan kepastian pasar bagi petani, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Perputaran ekonomi kata dia juga dapat dirasakan pelaku UMKM, pedagang, dan sektor distribusi pangan,” ujarnya.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadikan Papua tidak hanya sebagai penerima manfaat pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai daerah yang mampu memperkuat produksi pangan dan menggerakkan ekonomi melalui potensi masyarakatnya sendiri,” pungkasnya.
#nasional
