BANDUNG, KOMPAS — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal rumor dirinya bakal menjadi calon wakil presiden setelah sempat diundang ke Istana Negara, Jakarta, beberapa hari lalu. Ia menegaskan tidak memikirkan peluang untuk menduduki jabatan tersebut dan lebih memilih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Barat.
Gubernur Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM dirumorkan masuk bursa calon wakil presiden setelah sempat diundang ke Istana Negara pada 10 November 2026.
Dedi pada Minggu (15/11/2026) menegaskan, kehadirannya di Istana pada 10 November lalu tidak berkaitan dengan isu pergantian wakil presiden maupun pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres). Gibran Rakabuming Raka diketahui mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada Kamis (12/11/2026).
Ia mengaku berada di Istana karena mendapat undangan untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada dua tokoh, yakni Marsekal Madya TNI (Purn) R Suryadi Suryadharma dan KH Abbas.
“Saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Tidak ada kaitannya dengan persoalan cawapres,” kata Dedi.
Ia juga menyerahkan sepenuhnya persoalan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Dedi mengaku tidak memikirkan peluang untuk menduduki posisi tersebut.
“Kalau urusan cawapres merupakan urusan Bapak Presiden. Saya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Jawa Barat,” tuturnya.
Dedi menyebut ada sejumlah target yang ingin dikejar dalam dua tahun ke depan. Target itu mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan rumah rakyat, hingga peningkatan kualitas pendidikan.
“Yang saya pikirkan sekarang itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas jalan, membangun rumah rakyat dan sekolah, hingga memacu kualitas pendidikan anak Jabar,” tambahnya.
Andri Kantaprawira, perwakilan aliansi masyarakat sipil Jawa Barat, meminta calon wakil presiden yang dipilih Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan kebutuhan bangsa di tengah kondisi ekonomi dan gejolak geopolitik saat ini.
Andri yang juga Direktur Majelis Musyawarah Sunda berharap, mundurnya Gibran sebagai wakil presiden tidak hanya menjadi peristiwa besar dalam dinamika politik Indonesia. Menurut dia, momentum tersebut harus digunakan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum agar lebih kredibel dan berkualitas.
“Kami meminta presiden memilih calon wapres bukan dari partai politik, namun seorang teknokrat. Sosok yang memiliki keahlian membantu presiden dalam mengatasi masalah di dalam negeri maupun internasional,” harap Andri.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam publikasi Kompas.id pada Sabtu (14/11/2026) menyatakan akan segera mencari sosok wakil presiden pengganti Gibran setelah kembali dari lawatan kenegaraan ke Filipina dan China.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.
“Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,” kata Prabowo.





