Kupang ERANASIONAL.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai menelusuri kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede.
Kasus tersebut dilaporkan oleh seorang mahasiswi berinisial RWM (21) ke Polda NTT.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim ke Kupang untuk memantau perkembangan perkara sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak terkait.
Tim tersebut bertugas menghimpun informasi dan fakta mengenai dugaan tindak kekerasan seksual yang dilaporkan korban.
“Saat ini kami tengah turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan meminta sejumlah informasi kepada para pihak. Tim saya sudah turun untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait rangkaian kasus tersebut. Nanti saya nomor kontak komisioner yang turun ke Kupang,” kata Anis saat dihubungi melalui telepon, Minggu (15/11/2026), seperti dikutip dari Detik.
Anis menyatakan keprihatinannya atas dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan seorang pejabat publik.
Menurutnya, pejabat negara semestinya menjalankan fungsi perlindungan, terutama terhadap masyarakat yang berada dalam posisi rentan.
Ia menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar penanganannya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban.
Komnas HAM pun meminta Polda NTT, dengan pendampingan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Mabes Polri, segera menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
“Segera ditangani kasusnya agar memberikan keadilan kepada korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku (Yosef Lede) yang merupakan pejabat publik,” tegasnya.
Selain meminta penanganan perkara dipercepat, Komnas HAM juga mendorong kepolisian mempertimbangkan pemberatan hukuman apabila unsur pidananya terbukti.
Anis menjelaskan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur penambahan hukuman sepertiga bagi pelaku yang memiliki kedudukan sebagai pejabat publik.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu diperhatikan dalam proses hukum perkara yang dilaporkan terhadap Yosef Lede.
“Itu kan ada pemberatan sepertiga dalam UU TPKS jika pelaku adalah pejabat publik. Harus segera diterapkan pidana pemberatan supaya ada efek jera kepada pelaku,” ujarnya.
Kronologi Dugaan KasusSebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap RWM, seorang mahasiswi berusia 21 tahun.
Berdasarkan laporan kepolisian, dugaan peristiwa tersebut berlangsung di rumah jabatan Bupati Kupang yang berada di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 WITA.
Dalam laporannya, RWM mengaku mengalami dugaan pemerkosaan sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda.
Saat ini, Polda NTT masih melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Penanganan perkara dilakukan oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
“Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
