Jakarta, VIVA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM akhirnya buka suara meluruskan kabar mengenai kehadirannya di Istana Kepresidenan pada 10 November 2026.
Dia menegaskan kedatangannya saat itu tidak berkaitan dengan pembahasan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
KDM menjelaskan, dirinya datang ke Istana untuk menghadiri acara penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada dua tokoh asal Jawa Barat, yakni Marsekal TNI R Suryadi Suryadarma dan KH Abbas Abdul Jamil.
Kehadiran KDM di Istana bertepatan dengan hari ketika Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keinginan mundur dari jabatan wakil presiden.
"Tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Satu, Bapak Marsekal Madya R Suryadi Suryadarma, almarhum. Dua, Bapak KH Abbas, almarhum," kata KDM dalam sosial medianya, Minggu (15/11/2026).
"Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, enggak ada kaitannya dengan persoalan cawapres," ujarnya.
Gubernur Jabar juga menegaskan bahwa penentuan sosok pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
Dia mengaku tidak ikut memikirkan persoalan bursa cawapres tersebut.
Menurut KDM, saat ini fokus utamanya adalah menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Jawa Barat.
Dia menargetkan perbaikan jalan, peningkatan kualitas rumah masyarakat, serta pendidikan anak-anak di wilayahnya menjadi prioritas dalam dua tahun mendatang.
"Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini. Hatur nuhun ya," ucap KDM.
Sebelumnya, pada 10 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menemui Prabowo di Istana Kepresidenan untuk menyampaikan keinginannya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Dua hari kemudian, tepatnya 12 November 2026, Gibran secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya melalui surat yang diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
