JAKARTA, KOMPAS — Penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan berisiko tumpang tindih dengan program jaminan sosial dan skema pendanaan imbalan kerja lain yang telah berjalan. Pemerintah perlu memastikan desain kebijakan itu tidak menimbulkan beban pembiayaan tambahan bagi perusahaan, sekaligus tetap menjamin hak pekerja.
Masukan tersebut dikemukakan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam. Ia mengingatkan, dana pesangon berbeda dari dana pensiun. Kekeliruan pemahaman terhadap keduanya akan menimbulkan kebijakan yang tumpang tindih serta berpotensi memberi beban biaya tambahan bagi pengusaha.
Ia mengatakan, Indonesia telah memiliki sejumlah jaminan dana untuk pekerja, seperti jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Iuran terhadap sejumlah jaminan ketenagakerjaan tersebut, seperti JHT dan JP, dibayar melalui patungan perusahaan dan pekerja.
Di luar jaminan wajib di bawah BPJS Ketenagakerjaan itu, ada juga dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pesangon yang disiapkan oleh perusahaan, serta dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dikelola bank umum atau perusahaan asuransi atas seizin Otoritas Jasa Keuangan.
Dengan jaminan dana yang terhitung cukup banyak tersebut, ditambah dengan aturan baru untuk memupuk DCP, pemerintah harus dapat memberikan penjelasan dan pembeda yang kuat untuk kebijakan DCP. Terlebih lagi, tujuan pendanaan pesangon dan pensiun pastinya berbeda, sehingga mekanismenya juga tidak dapat disamakan.
Hal ini perlu diperjelas agar kebijakan DCP tidak menambah beban pembiayaan yang tumpang tindih bagi pengusaha. “Ketimbang buat baru, sebaiknya ini diharmonisasi. Untuk pesangon, peran negara yang harus hadir, bukan semuanya dibebankan kepada perusahaan,” katanya saat dihubungi oleh Kompas, Minggu (15/11/2026).
Pesangon sifatnya probabilitas, lebih tepat disebut asuransi, bukan pencadangan. Pencadangan dan pemupukan dana itu untuk dana pensiun dengan aktuarianya.
Pada Jumat (13/11/2026), Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, undang-undang kini mengamanatkan pengelolaan DCP dilakukan oleh satu lembaga pemerintah yang ditunjuk pemerintah. Amanat itu tertulis dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan Pasal 253 ayat (3).
Pengelolaan DCP secara terpusat diharapkan membuat negara dapat memantau ketersediaan dana untuk memenuhi hak pekerja apabila sewaktu-waktu mengalami PHK. Kebijakan ini berkaca pada Singapura dan beberapa negara di Eropa yang telah terlebih dahulu memiliki lembaga pencadangan dana pesangon.
Perusahaan pun diberi masa transisi selama satu tahun untuk pengelolaan DCP secara terpusat. Per Oktober 2027, dana pesangon wajib disetorkan perusahaan kepada lembaga pengelola DCP.
Meski demikian, hingga Sabtu (14/11/2026), pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola DCP.
“Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelas Indah dalam siaran pers yang diterima Kompas.
Terkait hal itu, Bob menjelaskan, dana pesangon hampir sulit untuk dipupuk seperti dana pensiun. Sebab, dana pesangon diberikan untuk pekerja yang terdampak PHK dan memerlukan uang pegangan sebelum mendapat pekerjaan baru. Itu berbeda dengan dana pensiun yang memang untuk kebutuhan masa depan saat pekerja tidak lagi memiliki penghasilan.
“Pesangon sifatnya probabilitas, lebih tepatnya disebut asuransi, bukan pencadangan. Pencadangan dan pemupukan dana itu untuk dana pensiun dengan aktuarianya,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem DCP ini akan cukup mirip dengan JKP, karena keduanya sama-sama ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK. Maka dari itu, ia mengusulkan agar pemerintah lebih baik memperkuat JKP yang sudah ada lebih dulu ketimbang menambahnya dengan aturan DCP.
Menurut Bob, pekerja yang kehilangan pekerjaan membutuhkan dukungan untuk memperoleh pekerjaan baru, termasuk melalui pelatihan ulang atau reskilling yang disediakan JKP, bukan semata-mata tambahan dana pesangon saja. Selain itu, ia berpandangan, karyawan yang terkena PHK dan pengangguran sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Pekerja itu bayar pajak, kok, selama dia bekerja. Wajar kalau dia kehilangan pekerjaan lalu dibantu oleh pemerintah. Ini sebenarnya seperti skema unemployment allowance atau dana pengangguran. Itu tugasnya pemerintah yang mengurus,” kata Bob.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot berpandangan, kebijakan pemerintah tidak seharusnya lahir hanya karena persoalan yang dialami oleh segelintir perusahaan. Persoalan itu tidak dapat dipukul rata sebagai kondisi seluruh usaha Indonesia.
“Padahal, masalahnya adalah pengawasan dan operasional. Namun, solusi yang diambil justru membuat undang-undang baru. Menurut saya, itu tidak adil bagi pengusaha dan berdampak buruk terhadap investasi,” ujar Subchan.
Pemerintah sebaiknya mengevaluasi dan merestrukturisasi program yang telah tersedia, seperti JKP, alih-alih membentuk skema baru.
Ia juga berpendapat, pemerintah sebaiknya mengevaluasi dan merestrukturisasi program yang telah tersedia, seperti JKP, alih-alih membentuk skema baru. Evaluasi dapat mencakup besaran manfaat maupun mekanisme penerapannya agar setiap program benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Perlindungan terbaik itu adalah pekerjaan itu sendiri,” ujar Subchan.
Selain potensi tumpang tindih, pelaku usaha khawatir bahwa kewajiban DCP dapat memengaruhi arus kas (cashflow), belanja modal, hingga rencana ekspansi perusahaan. Dampaknya dinilai tidak akan seragam karena kemampuan keuangan setiap perusahaan berbeda.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban DCP dipengaruhi oleh skala usaha, produktivitas, margin, struktur tenaga kerja, dan kondisi arus kas. Pada industri mebel dan kerajinan, dana operasional dibutuhkan untuk membeli bahan baku, membayar pekerja, memenuhi pesanan, dan menjaga produksi.
Ia berpendapat, pencadangan berkala memang dapat mengurangi kejutan pada arus kas ketika perusahaan harus membayar pesangon akibat PHK. Namun, apabila iuran ditetapkan terlalu tinggi atau diterapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan perusahaan, kewajiban tersebut justru menjadi tekanan baru pada operasional arus kas rutin.
“Sebagian mungkin mampu memenuhi kewajiban tanpa mengurangi investasi. Sementara, bagi perusahaan lain, kewajiban mungkin baru bisa terpenuhi setelah mengurangi belanja modal, pembelian bahan, atau rencana ekspansi,” ujarnya.
Abdul menambahkan, penentuan besaran iuran perlu memperhitungkan data upah, masa kerja, komposisi dan usia pekerja, kewajiban perusahaan yang telah berjalan, serta risiko PHK. Perhitungan tersebut membutuhkan data dan kajian lebih lanjut, sehingga ia memohon agar pemerintah dapat secara bijak menentukan mekanisme dalam aturan turunan.
Ketua Umum Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menambahkan, penerapan DCP perlu mempertimbangkan daya saing industri, terutama di bidang tekstil dan garmen nasional. Sebagai sektor padat karya, industri itu menghadapi persaingan dengan negara-negara lain yang memproduksi produk tekstil dan pakaian jadi serupa, baik di pasar domestik maupun global.
Menurut Anne, DCP yang bertujuan melindungi pekerja semestinya juga memperhitungkan kemampuan dunia usaha untuk bertahan dan bersaing. Apabila penerapan kebijakan ini menambah beban perusahaan tanpa mempertimbangkan kondisi suatu industri, kebijakan tersebut justru berisiko melemahkan daya saing.
“Jangan sampai kebijakan yang semestinya dibuat untuk melindungi pekerja justru menjadi anomali. Ketika daya saing industri kita melemah dibandingkan negara lain, kinerja industri bisa terkontraksi dan semakin mengecil. Pada akhirnya, tujuan negara untuk melindungi pekerja juga tidak akan tercapai,” ujarnya.
Ia menekankan, perlindungan terhadap pekerja perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan dan daya saing dunia usaha. Dengan demikian, perusahaan tetap mampu berproduksi, bersaing di pasar, dan mempertahankan kesempatan kerja.
