jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku terkejut membaca temuan peneliti politik Australia Marcus Mietzner dalam buku Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition yang terbit April 2026.
Hasto menyoroti bagian buku yang mengungkap adanya permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seorang menteri senior dari Partai Golkar untuk memperkecil selisih suara antara Golkar dan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019.
BACA JUGA: PDIP Apresiasi Polri Usut Penyadapan Ilegal, Hasto: Momentum Pulihkan Muruah Institusi
Menurut Hasto, temuan tersebut memperlihatkan dugaan upaya Jokowi melemahkan partai yang telah mengusungnya sebagai presiden.
"Rencana pengambilalihan PDI Perjuangan oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara yang licik, tidak kesatria, yakni menusuk dari belakang dengan cara menberi fasilitas menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 yang lalu. Ini tertulis dalam buku Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition karya Marcus Mietzner, terbit April 2026”, ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11).
BACA JUGA: Kader PDIP Surabaya Achmad Hidayat Dipecat Dari Partai Seusai Bertemu Jokowi
Dia juga menilai isi buku tersebut memperkuat pandangannya bahwa kekuasaan menjadi kepentingan utama Jokowi.
“Apa yang ditulis oleh Marcus Meizner tsb menjadi bukti bahwa yang dipikirkan Jokowi hanya kekuasaan. Tidak heran mengapa sampai berbagai bentuk penyadapan pun dilakukan. Praktik menggunakan Golkar untuk menurunkan perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 adalah cara-cara kotor penggunaan kekuasaan”, kata Hasto.
BACA JUGA: Ditanya Peluang Risma Maju Lagi di Pilgub Jatim, Begini Jawaban Hasto
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada 12 November 2026 dan viral beberapa hari terakhir.
Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut dugaan pelemahan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 berkaitan dengan skenario pengambilalihan kepemimpinan partai dari Megawati Soekarnoputri.
“Skenario itulah yang dibangun. Sekiranya PDIP bisa diambil alih, maka akan memuluskan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi saat itu. Mengapa Jokowi begitu percaya diri saat itu? Sebab Presiden Jokowi menguasai informasi intelijen, termasuk dalamnya partai dan arah yang dituju Partai (Pernyataan Jokowi, 16 September 2023). Pengakuan Jokowi inilah yang menjadi salah satu alasan, mengapa Usman Hamid mendesak agar Jokowi diperiksa terkait dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang melibatkan Listyo Sigit”, kata Hasto.
Dalam buku Ruling Indonesia, Mietzner memang menguraikan percakapan antara Jokowi dan seorang menteri senior dari Golkar sebelum Pemilu 2019.
Berdasarkan wawancara rahasia yang dikutip dalam buku tersebut, sang menteri mengaku terkejut ketika Jokowi menyampaikan keinginannya agar Golkar memperoleh hasil baik dalam Pemilu 2019 sekaligus memperkecil selisih elektoral dengan PDI Perjuangan.
Mietzner kemudian memberikan interpretasi atas percakapan itu. Menurut dia, Jokowi pada dasarnya menginginkan kekuatan elektoral partainya sendiri berkurang demi keuntungan pesaing utamanya.
Sang menteri juga disebut mengaku diminta menggunakan kementeriannya untuk membantu Golkar dalam mencapai tujuan tersebut.
Namun, Mietzner tidak mengungkap identitas menteri yang dimaksud. Catatan akhir Bab 2 menyebut sumber tersebut berasal dari wawancara rahasia. Penulis juga tidak menjelaskan secara spesifik kapan pertemuan Jokowi dan menteri itu berlangsung, selain menyebut terjadi beberapa waktu sebelum Pemilu 2019.
Mietzner menempatkan peristiwa tersebut sebagai bagian dari pola politik Jokowi yang semakin melepaskan diri dari PDI Perjuangan, memperluas koalisi, serta memainkan berbagai aktor politik untuk saling bersaing.
Kongres PDI Perjuangan 2019 disebut menjadi salah satu penanda perubahan posisi Jokowi. Dalam penilaian Mietzner, Jokowi hadir bukan lagi sebagai kader yang diusung partai, melainkan presiden dengan posisi politik lebih tinggi daripada partai yang membesarkannya.
Pada halaman 29, Mietzner menilai pelemahan partai dan pemimpinnya sesuai dengan kepentingan Jokowi untuk memperluas ruang manuver politik.
Dalam podcast tersebut, Hasto juga mengingat kembali perannya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Jokowi pada Pemilu 2019.
Dia mengaku telah berjuang untuk memenangkan Jokowi, termasuk menjalani 11 kali safari politik. Hasto juga menyinggung insiden kecelakaan dalam safari politik terakhir yang menurutnya diduga merupakan sabotase.
“Bayangkan tahun 2019 itu saya menjadi Sekretaris Tim Kampanye Jokowi, berjuang bagi kemenangan Jokowi, sampai melakukan Safari Politik sebanyak 11 kali. Safari politik yang terakhir bahkan terjadi kecelakaan akibat dugaan sabotase," beber Hasto.
Hasto kemudian membandingkan perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 dengan Partai Demokrat pada Pemilu 2009.
“Lalu dengan hati yang dingin, Jokowi menggembosi PDI Perjuangan dengan cara-cara seperti itu. Bandingkan dengan Demokrat ketika berkuasa, bisa naik 300 persen di tahun 2009 dan PDI Perjuangan praktis hanya naik sekitar 1.2 persen di tahun 2019. Seandainya PDI Perjuangan berhasil dikalahkan, pasti kepemimpinannya diambil alih Jokowi sebagai bagian dari agendanya memperpanjang masa jabatan 3 periode," kata Hasto.
Selain persoalan Pemilu 2019, Hasto juga mengutip bagian lain dari buku Mietzner terkait penggunaan anggaran negara pada 2009 melalui program Raskin dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk kepentingan elektoral.
Buku Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition diterbitkan University of Michigan Press pada April 2026. Buku tersebut menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 yang memungkinkan penggunaan kutipan dengan mencantumkan sumber. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
