Oleh: M. Aris Munandar
Dosen Hukum Pidana Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bisa dibilang, rokok sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar orang di Indonesia. Entah itu rokok elektrik atau pun konvensional (tembakau). Bahkan rokok memberikan dampak terhadap perekonomian bangsa. Sebagaimana dikutip dari Batam Pos, penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp. 267,2 triliun hingga akhir Oktober 2026. Kontribusi terbesar berasal dari cukai hasil tembakau, khususnya produk rokok, dengan realisasi mencapai Rp185,8 triliun atau sekitar 70 persen dari total penerimaan kepabeanan dan cukai. Dari data itu saja bisa kita simpulkan bahwa rokok cukup berkontribusi dalam penerimaan negara.
Masalahnya adalah bukan soal seberapa besar kontribusi rokok terhadap ekonomi bangsa ini, melainkan sejauh mana kontribusi rokok terhadap terganggunya kesehatan masyarakat. Lebih sialnya lagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 sebanyak 28,68% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas tercatat mengonsumsi tembakau melalui rokok konvensional. Sementara itu, proporsi penduduk yang menggunakan rokok elektrik mencapai 1,22% (Sumber: katadata.co.id). Itu bukan angka kecil yang bisa kita anggap biasa saja. Dengan tingginya persentasi perokok aktif tersebut tentunya bisa membuat lingkungannya turut merasakan dampaknya.
Menurut World Health Organization (WHO) penggunaan tembakau menyebabkan lebih dari 7 juta kematian setiap tahun, termasuk sekitar 1,6 juta kematian pada individu yang bukan perokok akibat paparan asap rokok secara pasif. Seluruh bentuk konsumsi tembakau memiliki risiko terhadap kesehatan dan tidak terdapat batas paparan yang dapat dianggap aman. Selain itu, sekitar 80% dari total 1,2 miliar pengguna tembakau di dunia tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga persoalan konsumsi tembakau masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat global. Pada data ini bisa kita lihat bahwa perokok pasif pun bisa menjadi korban. Padahal ia menghirupnya tanpa suka rela. Padahal di dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 jelas dan tegas diamanatkanbahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lalu dipertajam pula dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yaitu: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Tidak berhenti disitu saja, melalui Pasal 5 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) setiap orang diberikan kewajiban untuk menghormati kehendak dan hak orang lain dalam upaya mendapatkan lingkungan yang sehat. Secara verbatim bunyinya: “Setiap Orang Berkewajiban… menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat”. Secara normatif pengaturan mengenai lingkungan yang sehat tersebut harus dimaknai pula termasuk namun tidak terbatas hanya pada pelarangan rokok, melainkan juga seyogianya harus ditafsirkan lebih luas lagi demi kemaslahatan publik. Sebagaimana dalam sebuah adagium hukum yang berbunyi: “Lex semper dabit remedium”. Dalam artian hukum itu hadir sebagai obat, sebagaimana obat ia harus menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban. Di dalam UU Kesehatan juga diatur sanksi pidana bagi orang yang melanggar kawasan tanpa rokok. Sebagaimana Pasal 437 Ayat (2) UU Kesehatan, ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok dapat dikenai sanksi pidana berupa denda maksimal sebesar Rp50 juta.
Berkenaan dengan hal itu, fenomena rokok konvensional dan elektrik sampai dengan masa kini memang masih menjadi dilema penegakan hukum. Di sisi tertentu, banyak kalangan menganggap rokok penyumbang dalam pembangunan ekonomi dan penyerapan sumber daya tenaga kerja. Tapi dalam aspek kesehatan, rokok adalah racun yang perlahan membunuh. Paparan asap rokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang menjadi perokok pasif. Hal ini disebabkan karena sebagian asap rokok yang dihasilkan tidak terhirup oleh perokok, melainkan dilepaskan ke udara dan berpotensi terhirup secara langsung oleh orang lain. Menurut World Health Organization (WHO) sebagaimana dirujuk oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 1,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan asap rokok meskipun tidak merokok. Asap rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia dengan sedikitnya 250 zat di antaranya diketahui berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, partikel berbahaya dari asap rokok dapat bertahan di udara selama beberapa jam, sementara residunya dapat menempel pada rambut, pakaian, karpet, dan perabot rumah tangga seperti sofa. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi perokok pasif, terutama anak-anak yang lebih rentan terhadap paparan zat berbahaya tersebut.
Alangkah lebih mirisnya lagi, asap rokok tidak hanya berbahaya bagi orang dewasa akan tetapi terutama Anak. Adalah Bronkopneumonia menjadi salah satu ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai pada bayi dan balita. Anak-anak lebih rentan mengalami penyakit ini karena sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang sempurna. Salah satu faktor lingkungan yang dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan adalah paparan asap rokok di rumah. Oleh karena itu, kebiasaan merokok di sekitar anak bukan persoalan sepele, melainkan ancaman terhadap kesehatan paru-paru dan tumbuh kembang mereka.
Sebegitu banyaknya data dan fakta mengenai bahaya asap rokok, mungkin itulah menjadi salah satu alasan mengapa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektronik (REL) / Vape. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan hukum yakni penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, penyalahgunaan rokok elektrik (REL) atau vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Begitu pula dengan kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape yang hukumnya haram.
Pada dasarnya bisa ditafsirkan dalam fatwa tersebut, bahwa MUI mengharamkan total penggunaan bahkan produksi atau jual beli REL. Hal ini kedengarannya cukup bagus, karean sudah ada inisiatif dalam meminimalisir efek dari rokok elektrik itu sendiri. Hanya saja, fatwa ini terbatas pada rokok elektrik saja, belum mencakup rokok tembakau yang masih diperjual belikan secara bebas. Sebelumnya, dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III pada 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa hukum merokok masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu antara makruh dan haram. Namun, MUI menyepakati bahwa merokok hukumnya haram apabila dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh ibu hamil. Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan dari bahaya konsumsi rokok dan paparan asap rokok.
Dengan demikian, keputusan Ijtima Ulama MUI pada 2009 tidak secara eksplisit menetapkan keharaman terhadap produksi rokok konvensional. Ketentuan yang diharamkan lebih menitikberatkan pada aktivitas merokok di tempat umum serta penggunaannya oleh anak-anak dan ibu hamil. Artinya, pengaturan dalam fatwa tersebut masih terbatas pada aspek penggunaan dan kelompok penggunanya, bukan mencakup keseluruhan rantai produksi dan perdagangan rokok. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. M. Arfin Hamid, Ketua Bidang Fatwa MUI Sulawesi Selatan, dalam tulisannya berjudul “Fatwa Vape Lebih Progresif dari Fatwa Rokok” yang diterbitkan Koran Tribun Timur pada 14 November 2026. Ia menegaskan bahwa cakupan fatwa mengenai rokok konvensional masih terbatas pada aspek tertentu, sedangkan fatwa mengenai rokok elektrik memiliki ruang lingkup pengaturan yang lebih luas dan komprehensif. Ia juga menjelaskan bahwa kekuatan mengikat fatwa itu hanya mengikat bagi yang mengfatwakannya.
Terlepas dari fatwa MUI, sebenarnya kebijakan yang sifatnya internal juga sudah digaungkan oleh beberapa instansi baik pendidikan maupun pemerintah daerah. Misalnya, Universitas Indonesia (UI) memperluas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di seluruh lingkungan kampus. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Rektor UI Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia. Dalam aturan tersebut, pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga Rp500.000. Kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian konsumsi rokok mulai mencakup rokok konvensional maupun rokok elektrik sebagai bagian dari perlindungan lingkungan kampus yang sehat.
Kemudian, contoh lainnya yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Gubernur Sulawesi Selatan) melalui Surat Nomor 338/15256/DINKES perihal Imabuan Pelarangan Penggunaann Rokok Elektrik (Vape) juga memberikan pembatasan secara tegas terhadap penggunaan REL. Surat itu didasarkan dari Surat Kepala BNNP Sulawesi Selatan Nomor B/1168/VII/KA/PC.04.01/2026/BNNP tanggal 28 Juli 2026, pemerintah kabupaten/kota diimbau untuk melarang penggunaan rokok elektrik (vape) bagi ASN, non-ASN, pegawai BUMD, dan pelajar. Imbauan tersebut juga mencakup pengawasan rutin, pemberian sanksi bagi pelanggar, pemasangan tanda larangan, serta penerbitan surat edaran yang melarang penggunaan dan peredaran vape di sekolah, kampus, dan pesantren. Langkah ini bertujuan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan risiko kesehatan akibat penggunaan vape.
Berdasarkan uraian itu, maka bisa disimpulkan bahwa baik rokok elektrik maupun konvensional sama-sama mebahayakan baik bagi perokok aktif terlebih lagi perokok pasif. Namun, kenapa kita masih selalu mencari-cari alasan untuk melegalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas memberi dampak negatif? Selalu atas nama penerimaan negara. Persoalan keuangan negara berbeda dengan aspek kesehatan masyarakat. Jika ada pilihan bagi pemangku kebijakan, maka pilihan terbaik adalah keselamatan publik. Sebagaimana diktum hukum yang berbunyi: “salus publica suprema lex” yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Keselamatan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, melainkan juga berorientasi langsung terhadap pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang.
Pada akhirnya, kita berharap setiap masalah ada solusinya. Begitu pula persoalan rokok-merokok yang telah jelas akar masalahnya. Hanya dibutuhkan solusi konkret saja dari pemangku kebijakan yang lebih pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Tentunya adalah lingkungan sehat dan bersih. MUI sebagai lembaga keislaman juga diharapkan bisa memperluas cakupan fatwanya dengan mempertimbangkan fakta-fakta atas rokok konvensional. Agar fatwanya betul-betul lebih progresif dan tidak terbatas pada rokok elektrik. Begitu juga dengan pemerintah agar lebih memahami akar masalah rokok tersebut, dan jangan hanya berhenti dan fokus pada aspek penerimaan negara saja, karena ada aspek kesehatan yang jauh lebih penting demi generasi masa depan.
Ada pemikiran yang sangat konservatif selalu diucapkan oleh perokok: “itu buktinya si X yang rajin olahraga dan enggak merokok malah kena kanker/meninggal duluan, sedangkan si Y yang perokok berat malah panjang umur sampai umur 80 tahun.” Ini seperti membandingkan seseorang yang menyeberang jalan tol sambil menutup mata dengan orang yang menyeberang di jembatan penyeberangan. Orang yang menutup mata di jalan tol bisa saja selamat karena faktor keberuntungan yang luar biasa (mobil-mobil sempat mengerem). Sebaliknya, orang yang lewat jembatan penyeberangan bisa saja tertimpa musibah mendadak. Namun, secara akal sehat tindakan menutup mata di jalan tol memiliki risiko fatal yang jauh lebih besar.
Mengakhiri tulisan ini, penulis mengutip slogan bungkusan rokok: “MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN”. Dampak dari rokok memang tidak langsung terasa saat ini, namun perlahan akan menghantui setiap langkah hidup bagi yang menghirupnya. (*)
