HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peluang Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad masuk dalam bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka semakin menjadi perhatian politik nasional.
Setelah mendapat dukungan dari sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra, kini sinyal dukungan juga datang dari partai-partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Dukungan tersebut terlihat dari pernyataan sejumlah elite partai yang menyatakan tidak akan memaksakan kader masing-masing untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.
Bahkan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham secara terbuka menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang diharapkan dapat mengisi posisi wakil presiden.
Idrus menilai, penunjukan Dasco bukan sekadar menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi politik di lingkungan pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, pengalaman Dasco dalam membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik dapat menjadi modal penting untuk mendukung jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2024-2029.
Pernyataan Idrus tersebut sekaligus memperlihatkan terbukanya ruang dukungan dari Golkar terhadap figur yang berasal dari internal Gerindra.
Situasi ini menjadi perkembangan menarik karena sebelumnya sejumlah nama dari partai politik lain juga sempat masuk dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran.
Meski demikian, dukungan dari elite partai belum berarti Dasco telah resmi ditetapkan sebagai calon wakil presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Keputusan akhir tetap berada dalam mekanisme pengusulan dua kandidat oleh Presiden Prabowo Subianto.
Idrus Marham Akui Golkar Sempat Ingin Usulkan Bahlil Lahadalia
Dalam keterangannya pada Minggu, 15 November 2026, Idrus Marham mengungkapkan bahwa secara pribadi dirinya bersama keluarga besar Partai Golkar sebenarnya memiliki aspirasi agar Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dipertimbangkan untuk mengisi posisi wakil presiden.
Aspirasi tersebut bahkan telah disampaikan langsung kepada Bahlil sebagai pimpinan tertinggi partai berlambang pohon beringin tersebut.
Namun, setelah mempertimbangkan perkembangan politik nasional dan kebutuhan pemerintahan, Idrus menyebut Golkar memilih tidak memaksakan keinginan tersebut.
Ia menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo.
“Kita tidak dalam posisi mau mencalonkan sebagai Wapres, tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, termasuk kepada partainya. Pak Prabowo paling tahu tentang itu,” ujar Idrus.
Menurut Idrus, sikap tersebut merupakan bentuk komitmen Golkar untuk menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan politik kelompok maupun partai.
Ia menilai pengisian jabatan wakil presiden harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi kesempatan bagi partai politik untuk menempatkan kadernya dalam jabatan strategis.
Terlebih, pemerintahan Prabowo masih membutuhkan konsolidasi dan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas.
Dalam konteks tersebut, Idrus melihat figur yang memiliki pengalaman komunikasi politik dan memahami arah kebijakan pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan penting.
Idrus Sebut Dasco Tak Perlu Lagi Beradaptasi dengan Prabowo
Salah satu alasan Idrus menyebut Dasco sebagai figur yang layak dipertimbangkan adalah kedekatan koordinasi dan pengalaman kerja politiknya bersama Presiden Prabowo.
Menurut Idrus, Dasco selama ini telah terlibat dalam berbagai proses komunikasi politik antara pemerintah, partai-partai koalisi, parlemen, hingga kelompok masyarakat sipil.
Pengalaman tersebut dinilai dapat mempermudah proses koordinasi apabila Dasco nantinya dipercaya mengisi jabatan wakil presiden.
Idrus berpandangan bahwa pengganti Gibran tidak perlu lagi membutuhkan waktu panjang untuk memahami karakter kepemimpinan Prabowo maupun arah kebijakan pemerintahan.
“Kalau misalkan Profesor Dasco yang mengisi tempat itu, maka tidak perlu lagi ada konsolidasi suasana kebatinan dengan Pak Prabowo,” kata Idrus.
Ia juga menyinggung bahwa Dasco telah memiliki pemahaman mengenai ideologi, wawasan, visi, dan misi pemerintahan yang selama ini dijalankan bersama Prabowo.
“Tidak perlu lagi konsolidasi masalah ideologi, wawasan, visi dan misi, karena selama ini juga sudah banyak dilakukan,” lanjutnya.
Selain hubungan dengan Presiden, Idrus turut menyoroti pengalaman Dasco dalam menjembatani komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi dengan kelompok kritis dapat menjadi salah satu modal untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Pengalaman tersebut juga dinilai relevan ketika pemerintah menghadapi dinamika sosial, termasuk persoalan demonstrasi dan berbagai aspirasi publik.
Idrus berharap posisi wakil presiden nantinya tidak hanya menjadi pelengkap struktur kepemimpinan nasional, tetapi benar-benar berperan dalam membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan.
Golkar Harapkan Percepatan Kinerja Pemerintahan Prabowo
Lebih jauh, Idrus menilai tantangan pemerintahan Prabowo saat ini membutuhkan kerja yang lebih efektif, produktif, dan terarah.
Menurutnya, pengisian posisi wakil presiden harus menjadi bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia menilai Presiden Prabowo membutuhkan figur yang dapat membantu menerjemahkan agenda prioritas pemerintahan menjadi kebijakan dan program yang berjalan efektif.
Dalam pandangan Idrus, Dasco memiliki pengalaman politik yang dapat mendukung kebutuhan tersebut.
“Pak Prabowo perlu percepatan kinerja, perlu produktivitas untuk kepentingan rakyat. Saya punya keyakinan, kalau Pak Dasco yang mengisi posisi itu, begitu dilantik langsung tancap gas,” ujarnya.
Tidak hanya membahas posisi wakil presiden, Idrus juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap kinerja jajaran kabinet.
Ia berpendapat bahwa menteri yang dinilai belum menunjukkan efektivitas dan produktivitas sesuai kebutuhan pemerintahan perlu mendapatkan evaluasi.
Menurutnya, percepatan kinerja tidak cukup hanya dilakukan melalui pergantian figur wakil presiden, tetapi juga harus didukung keselarasan kerja seluruh unsur pemerintahan.
Dengan demikian, perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional diharapkan dapat menjadi momentum memperbaiki koordinasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Golkar Tegaskan Tetap Mendukung Prabowo, Bukan Berada di Posisi Abu-Abu
Di tengah pembahasan mengenai pengganti Gibran, Idrus juga menegaskan posisi Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo.
Ia membantah anggapan bahwa Golkar mengambil sikap abu-abu dalam dinamika politik terkait pengisian jabatan wakil presiden.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Golkar tetap memiliki komitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan.
Idrus bahkan menyebut momentum penggantian wakil presiden dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesepahaman antarpimpinan partai politik koalisi.
Salah satu gagasan yang turut disinggung adalah pembentukan koalisi permanen untuk menghadapi Pemilu 2029.
Ia berharap keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode 2024-2029 dapat menjadi pijakan bagi keberlanjutan kepemimpinan pada periode berikutnya.
“Golkar di bawah kepemimpinan Pak Bahlil jelas posisinya, tetap kuning, tidak pernah abu-abu. Golkar siap mendukung dan mengambil kepeloporan untuk bersama-sama menyukseskan kepemimpinan Pak Prabowo,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Golkar memilih mengutamakan kesinambungan dukungan terhadap pemerintahan dibandingkan mengajukan kader sendiri dalam pembahasan calon wakil presiden.
PAN Lebih Dulu Nyatakan Dukung Cawapres dari Gerindra
Sinyal dukungan terhadap calon wakil presiden dari internal Gerindra juga sebelumnya disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Dalam keterangannya pada Minggu (15/11), Zulhas menyebut partai-partai koalisi pemerintah telah memiliki kesepahaman untuk menyerahkan pengusulan calon wakil presiden kepada Gerindra dan Presiden Prabowo.
Menurut Zulhas, hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi tidak mengajukan kader masing-masing untuk memperebutkan posisi tersebut.
Sebaliknya, mereka sepakat memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menentukan figur dari internal Gerindra yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
“Kita (parpol koalisi pemerintah) sepakat (cawapres) dari Gerindra dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan diusulkan harus mempertimbangkan pilihan dan persetujuan Presiden.
“Siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden nanti untuk kader-kader dari Gerindra,” lanjutnya.
Zulhas juga menegaskan bahwa PAN tidak berencana mengajukan kader sendiri untuk masuk dalam bursa calon pengganti Gibran.
“PAN tidak mengusulkan calon, kemarin sudah saya sampaikan, ya, PAN tidak mengusulkan calon, kita akan mendukung calon dari Gerindra,” tegasnya.
Sikap tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah dengan Presiden Prabowo.
Dalam pertemuan itu, masing-masing partai diberikan kesempatan melakukan pembahasan dan konsolidasi internal sebelum menentukan nama yang akan diusulkan.
Zulhas menyebut partai-partai pengusung, yakni Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat, akan terlibat dalam proses pengusulan bersama Presiden.
Dari proses tersebut, nantinya akan disiapkan dua nama calon wakil presiden untuk disampaikan kepada MPR.
Dengan pernyataan Zulhas dan Idrus, dukungan dari dua partai koalisi pemerintah terhadap figur internal Gerindra semakin terlihat.
Namun, keduanya belum secara resmi menyatakan bahwa Dasco merupakan satu-satunya nama yang harus dipilih oleh Prabowo.
Dukungan Internal Gerindra terhadap Dasco Terus Bermunculan
Sebelum sinyal dukungan dari Golkar dan PAN mengemuka, nama Sufmi Dasco Ahmad juga telah mendapatkan dukungan dari sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra.
Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra menyampaikan aspirasi agar Dasco dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
Dukungan tersebut dilaporkan datang dari sembilan DPD Gerindra, yakni Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, dan Riau.
Aspirasi serupa juga disampaikan Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Selain Dasco, beberapa nama lain dari internal Gerindra juga sempat masuk dalam pembahasan mengenai kandidat pengganti Gibran.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menyebut nama Sugiono dan Ahmad Muzani sebagai figur Gerindra yang dapat dipertimbangkan.
Meski demikian, dukungan dari sejumlah pengurus daerah maupun pernyataan elite partai tetap harus dibedakan dari keputusan resmi pencalonan.
Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.
Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Dijadwalkan 2 Desember
Sementara itu, proses pengisian jabatan wakil presiden juga mulai memasuki tahapan kelembagaan setelah MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran pada Rabu, 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan jadwal tersebut setelah rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.
Dengan demikian, keputusan akhir mengenai kandidat yang akan dipilih tetap melalui mekanisme konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan politik partai koalisi.
Dua nama yang nantinya diajukan Presiden akan menjadi kandidat dalam proses pemilihan di MPR.
Karena itu, meskipun nama Dasco semakin banyak disebut oleh elite politik dan mendapatkan aspirasi dari sejumlah pengurus Gerindra, kepastian pencalonannya masih menunggu keputusan resmi Prabowo.
Dukungan dari Golkar dan PAN juga menjadi bagian dari dinamika konsolidasi politik menjelang pemilihan tersebut.
Publik kini menanti apakah Prabowo akan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di internal Gerindra dan partai-partai koalisi, termasuk nama Sufmi Dasco Ahmad.
Di tengah menguatnya pembicaraan tersebut, satu hal yang masih menjadi penentu adalah keputusan Presiden mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR untuk mengisi jabatan wakil presiden hingga akhir periode pemerintahan 2024-2029.
