JAKARTA, DISWAY.ID-- Pengamat militer dan keamanan, Selamet Ginting, menyoroti potensi ancaman keselamatan terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan tokoh lainnya, yaitu Listyo Sigit Prabowo.
Ia menilai Listyo justru bisa berisiko menjadi sasaran pembunuhan karena diduga mengetahui sejumlah informasi penting yang melibatkan pihak lain.
BACA JUGA:Kasus Penyadapan Makin Panas! Listyo Sigit Disebut Buka Suara ke Prabowo, Siapa Sebenarnya User Penyadapan?
Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, Selamet mengusulkan agar Listyo dipindahkan dari tahanan kepolisian ke fasilitas penahanan Guntur yang berada di bawah pengawasan Polisi Militer dan memiliki sistem pengamanan superketat.
“Sebaiknya Listyo Sigit Prabowo dipindahkan dari tahanan kepolisian, baik itu Bareskrim maupun Brimob. Tempatkan saja di tahanan Guntur yang memiliki pengamanan superketat,” ujar Selamat Ginting dalam sebuah video podcast, dikutip Minggu 15 November 2026.
“Mengapa ini penting? Karena ada potensi dia dibunuh agar tidak mengungkap siapa yang memerintahnya. Dalam film-film spionase, kita juga sering melihat hal seperti itu. Karena itu, kalau bisa, hari ini juga pindahkan dia ke tahanan Guntur di bawah Polisi Militer dengan pengamanan superketat,” tuturnya.
BACA JUGA:Megawati: Saya Sudah Ngomong Listyo Sigit Waktunya Diganti, Benar Kan?
Menurutnya, Selamat Ginting tidak yakin penyidik Bareskrim mampu menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Hal ini terlihat sudah satu pekan tetapi belum selesai.
“Ini bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi ada persoalan lain di dalamnya. Pernyataan Kepala BIN bahwa kasus ini terindikasi makar juga sudah cukup menjadi perhatian,” jelasnya.
“Karena itu, BAP-nya harus diperiksa oleh semua pihak, termasuk Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, intelijen kejaksaan, dan pihak terkait lainnya,” lanjutnya.
Ginting juga mengatakan, penanganannya harus dilakukan secara koneksitas. Jika ada tuntutan dari TNI, maka prosesnya juga bisa dibawa ke peradilan atau pengadilan koneksitas karena perkara ini menyangkut unsur sipil dan militer.
“Yang menjaga presiden itu militer. Jadi, persoalan ini bisa menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Bukan hanya keamanan, tetapi juga pertahanan dan keamanan negara,” tukasnya.
