JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menuntut pemecatan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Pangandaran, Jawa Barat. Abdullah mendesak pelaku dijerat hukum pidana.
“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” kata Abdullah dalam keterangan pers pada Ahad (15/11/2026).
Baca Juga
MUI Kecam Dugaan Penganiayaan Santri oleh Seorang Prajurit TNI, Desak Proses Hukum Tegas
Anggota TNI Aniaya Santri Diduga Lantaran Mabuk Miras
Polda Metro Jaya Usut Ponpes di Jaksel yang Cabuli 7 Santri
Kejadian ini berawal saat anggota Yonif TP 336/MS bernama Serda Herric Chois Buiswarin mendatangi pesantren sekitar pukul 01.00 WIB dan meminta bertemu pimpinan ponpes. Tapi, ketika diarahkan ke kediaman Kiai Utay, Herric justru berbalik arah dengan alasan bokongnya panas. Herric kemudian memasuki ruangan tempat para santri mengaji dengan tetap mengenakan sepatu.
Situasi semakin tidak terkendali ketika Herric masuk ke asrama putra dan memukul sejumlah santri hingga enam orang menjadi korban. Herric juga berusaha memasuki asrama putri. Tapi, para santriwati kompak mengadang dan menutup pintu sehingga upaya tersebut berhasil digagalkan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sekitar 30 menit kemudian, Herric kembali melakukan intimidasi dengan mendesak seorang santriwati memberikan nomor teleponnya. Ketika permintaannya ditolak, Herric justru melontarkan ancaman bahwa santriwati tersebut harus menyerahkan nomor telepon jika ingin selamat.
"Seluruh tindakan tersebut diduga dilakukan pelaku di bawah pengaruh minuman keras atau alkohol," ujar Abdullah.
Abdullah menilai dugaan konsumsi alkohol oleh Herric tersebut harus didalami dalam proses pemeriksaan. Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.
“Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan tes urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Jangan sampai perilaku anggota justru merugikan masyarakat dan mencoreng institusi TNI,” ujar politisi PKB itu.
Abdullah meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak TNI dan pesantren untuk melakukan pemulihan terhadap para korban maupun santri lainnya. Sebab enam santri yang menjadi korban dilaporkan mengalami tekanan psikologis, bahkan tiga di antaranya langsung pulang pada malam kejadian.
Abdullah menyebut langkah tersebut penting untuk memastikan para korban mendapatkan pemulihan. Ini juga guna menjamin pesantren tetap menjadi lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala kekerasan.
“Saya minta seluruh korban dan santri mendapatkan pemulihan dari dampak peristiwa ini. Negara harus hadir dan memastikan seluruh biaya pemulihan, baik fisik maupun psikologis, ditanggung," ucap Abdullah.
