Tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) industri pinjaman daring (pindar) meningkat hingga menembus 5,36 persen per September 2026.
IDXChannel - Tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) industri pinjaman daring (pindar) meningkat hingga menembus 5,36 persen per September 2026. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menilai kenaikan tersebut mencerminkan tantangan dalam menjaga kualitas kredit yang juga dihadapi sektor pembiayaan secara lebih luas.
Wakil Ketua Umum III AFTECH, Felix Aliwarga mengatakan, meski industri pindar memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal dan mendukung produktivitas UMKM, prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen harus tetap menjadi prioritas.
“Meski memiliki peran penting dalam rangka memperluas jangkauan pembiayaan bagi konsumen yang belum memiliki akses ke pembiayaan formal dan mendukung produktivitas UMKM nasional, industri pindar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (responsible credit) serta pelindungan konsumen,” ujar Felix dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Sementara itu, AFTECH Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD) menilai kenaikan TWP90 menjadi 5,36 persen perlu mendapat perhatian bersama. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, kualitas kredit, dan pelindungan konsumen.
Ketua Umum AFTECH LPD, Nucky Poedjiardjo mengatakan, penyelenggara pindar perlu memperkuat pengendalian risiko serta meningkatkan kapasitas dan kualitas penilaian kelayakan kredit (credit scoring). Langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki profil risiko peminjam dan kualitas portofolio sekaligus menekan tingkat pendanaan bermasalah.
"Pembiayaan harus diberikan berdasarkan penilaian kemampuan bayar yang memadai agar perluasan akses kredit tetap berjalan secara bertanggung jawab," katanya.
Nucky mengungkap AFTECH LPD bersama ekosistem keuangan digital di AFTECH terus mendorong penguatan praktik responsible lending, tata kelola, manajemen risiko, serta pelindungan konsumen yang didukung edukasi dan literasi keuangan.
Selain itu, penyelenggara pindar didorong mengurangi porsi penyaluran pembiayaan pada produk berisiko tinggi yang berpotensi membebani kemampuan bayar peminjam.
“Langkah ini perlu dilakukan bersamaan dengan penguatan pengendalian risiko agar pertumbuhan industri tetap berkualitas dan pembiayaan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta sektor riil,” tutup Nucky. (Wahyu Dwi Anggoro)
