JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum lama ini menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Keputusan yang mengharamkan seluruh rantai rokok elektrik, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaannya ini sontak memicu berbagai perbincangan serta gelombang pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.
Baca Juga
Dari Medan Perjuangan ke Ruang Peradaban: Santri sebagai Pahlawan Masa Depan Indonesia
Futsal FFI Timnas
Bank Sampah Nur Islami, Ruang Perempuan Pesisir Membangun Kemandirian
Menanggapi beragam pertanyaan tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh memberikan penjelasan komprehensif saat mengisi pengajian rutin pekanan yang membedah Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani.
Dalam penjelasannya, Kiai Ni’am menyoroti maraknya pertanyaan template di media sosial yang sering kali mempertanyakan perbedaan status hukum antara rokok konvensional dan rokok elektrik. Sebagian publik mempertanyakan mengapa rokok tembakau konvensional memiliki variasi hukum (seperti makruh dan haram), sementara rokok elektrik atau vape secara tegas ditetapkan hukumnya haram secara menyeluruh.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menjawab hal tersebut, Kiai Ni’am menegaskan bahwa kondisi dan fakta ilmiah di balik kedua produk tersebut sangatlah berbeda."Jika pada rokok konvensional masih terdapat ruang khilaf di kalangan ulama, keberadaan rokok elektrik justru tidak menyisakan ruang khilaf karena terbukti secara ilmiah mendatangkan mudarat yang masif dan membahayakan Kesehatan," kata Kiai Ni'am dikutip Republika dari laman MUI Digital, Ahad (15/11/202)
Selain aspek kesehatan, Kiai Ni’am menjelaskan dari aspek ekonomi yang kerap dijadikan argumen oleh sebagian pihak, yakni perihal sumbangan cukai rokok elektrik terhadap pemasukan negara.
Berdasarkan koordinasi langsung dengan pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, terungkap fakta bahwa pengenaan cukai tinggi pada vape sama sekali bukan bertujuan untuk mencari penerimaan atau pendapatan negara. Ia mengungkapkan, pengenaan cukai itu yakni untuk memberi pembatasan agar akses vape ini tidak mudah diakses oleh publik. “Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,"kata Ni'am.
