Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Dalam perjalanan bangsa, ancaman terhadap negara tidak selalu tampil sebagai serangan militer terbuka ataupun tekanan yang datang dari luar batas wilayah. Ancaman juga dapat berawal dari lingkungan yang paling dekat dengan pusat kekuasaan atau bahkan dari dalam institusi itu sendiri, misalnya melalui orang-orang yang memperoleh kepercayaan, memiliki akses terhadap informasi strategis, bahkan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
Fenomena inilah yang populer disebut "musuh dalam selimut", "serigala berbulu domba", atau frenemy, yakni pihak yang secara kasatmata berada dalam relasi kerja sama, tetapi perilakunya berpotensi merugikan organisasi dan kepentingan nasional.
Berdasarkan pengalaman dan kepakaran saya dari perspektif intelijen strategis, fenomena tersebut patut dipahami sebagai potensi ancaman orang dalam (insider threat) yang dapat beririsan dengan spionase. Kerawanan tidak hanya terletak pada siapa yang memiliki akses, tetapi juga pada bagaimana akses tersebut digunakan, informasi apa yang menjadi sasaran, siapa penerima atau pengguna informasi, serta untuk tujuan apa informasi itu dikumpulkan. Kebocoran informasi strategis dapat membuka pola pengambilan keputusan, prioritas kebijakan, kerentanan sistem, serta posisi tawar diplomatik maupun pertahanan Indonesia.
Perhatian masyarakat menguat menyusul pemberitaan tentang dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional. Menurut perkembangan pemberitaan hingga 12 November 2026, empat perwira tinggi Polri telah berstatus tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Perkara itu diberitakan berkaitan dengan dugaan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang semestinya, akses tanpa hak, serta dugaan penghilangan data elektronik.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga menyatakan bahwa Polri menyelidiki secara terpisah dugaan permufakatan jahat untuk melakukan makar. Meski demikian, penyidik menegaskan bahwa unsur makar masih perlu ditelusuri dan dibuktikan secara mandiri. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Demikian pula, adanya dugaan penyadapan ilegal saja tidak cukup untuk menyimpulkan terjadinya spionase ataupun makar.
Sejumlah pejabat dan tokoh nasional menilai perkara ini tidak berhenti pada persoalan privasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti kemungkinan ancaman terhadap keselamatan pimpinan negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan keseriusan perkara karena motifnya belum diketahui, sekaligus perlunya evaluasi pengawasan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bambang Soesatyo mengingatkan dampaknya terhadap kerahasiaan agenda strategis dan proses pengambilan keputusan.
Sementara itu, Kapolri menyatakan bahwa penyidikan perlu menelusuri jalur perintah serta tujuan penyadapan, sedangkan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendorong pengusutan secara menyeluruh. Sejumlah pengamat dan akademisi, di sisi lain, menekankan pentingnya transparansi serta perlunya membedakan penyadapan ilegal, spionase, dan makar. Pandangan-pandangan tersebut merupakan peringatan mengenai risiko, bukan pengganti proses pembuktian hukum.
Frenemy, Insider Threat, dan Ancaman Spionase
Dalam relasi politik ataupun kelembagaan, frenemy merupakan gambaran hubungan yang mengandung unsur kerja sama sekaligus persaingan. Kritik terhadap pemerintah, perbedaan pendapat, dan oposisi yang berjalan sesuai konstitusi tidak dengan sendirinya dapat disebut pengkhianatan. Risiko keamanan timbul apabila akses terhadap informasi rahasia disalahgunakan, informasi dipindahkan tanpa izin, atau kewenangan publik digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.
Insider threat mengacu pada ancaman yang berasal dari seseorang yang memiliki akses sah terhadap personel, fasilitas, sistem, atau informasi, tetapi menggunakan akses tersebut secara tidak semestinya. Pendorongnya dapat berupa keuntungan pribadi, tekanan atau pemerasan, konflik kepentingan, maupun kepentingan pihak lain. Ancaman ini rumit ditangani karena orang dalam memahami prosedur, susunan kewenangan, kebiasaan komunikasi, dan kemungkinan celah pengawasan.
Spionase mencakup upaya rahasia untuk memperoleh informasi yang dilindungi demi kepentingan pihak tertentu. Informasi yang dibidik dapat menyangkut politik dan kebijakan, pertahanan, diplomasi, ekonomi, teknologi, infrastruktur kritis, maupun data pejabat yang berpotensi digunakan untuk pemetaan, tekanan, atau perekrutan.
Karena itu, tindakan penyadapan ilegal tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai spionase. Penilaiannya perlu menguji motif, sasaran, cara yang digunakan, pihak penerima hasil, pola operasi, serta kemungkinan hubungan dengan kepentingan pihak lain, termasuk aktor asing apabila tersedia bukti yang mendukung.
Operasi spionase dapat memanfaatkan sumber manusia (human intelligence), eksploitasi perangkat maupun jaringan (cyber intelligence), relasi profesional atau sosial, serta penggabungan informasi publik dengan informasi tertutup. Informasi yang terkumpul dapat digunakan untuk memetakan jaringan pengambil keputusan, membaca arah kebijakan, membangun keunggulan dalam perundingan, menekan pihak tertentu, atau menunjang operasi pengaruh. Oleh karena itu, analisis semestinya bertumpu pada pola dan indikator yang dapat diverifikasi, bukan pada prasangka terhadap identitas atau afiliasi seseorang.
Kerentanan Informasi dan Pengambilan Keputusan
"Budaya Asal Bapak Senang" (ABS) menjadi titik rawan ketika laporan disusun demi menyenangkan pimpinan, alih-alih menyajikan kondisi faktual yang sebenarnya. Data yang dimanipulasi, laporan yang tidak utuh, dan kegagalan yang disembunyikan dapat melemahkan peringatan dini (early warning) serta mendorong keputusan yang keliru.
Distorsi dalam siklus intelijen dapat terjadi sejak kebutuhan informasi dirumuskan, data dikumpulkan dan diolah, analisis dilakukan, hingga hasil disampaikan. Untuk menguranginya, fakta harus dibedakan dari asumsi, sumber divalidasi, dan analisis menjelaskan tingkat keyakinan berikut kekurangan informasi yang masih ada.
Terbukanya informasi strategis dapat menyingkap agenda pimpinan, pola komunikasi, fokus kebijakan, kerentanan pertahanan, serta posisi tawar diplomatik. Informasi semacam itu juga berpotensi dimanfaatkan untuk pemerasan, pembentukan persepsi yang menyesatkan, disinformasi, ataupun operasi pengaruh.
Dengan demikian, ancamannya tidak terbatas pada pencurian dokumen, tetapi dapat merambah proses pengambilan keputusan. Walaupun demikian, dugaan sabotase kebijakan harus ditopang pembuktian atas pola tindakan, kesengajaan, hubungan sebab-akibat, dan alat bukti yang sah. Perbedaan pandangan atau kegagalan suatu program saja tidak memadai sebagai dasar tuduhan.
Menguatkan Kontraintelijen dan Tata Kelola Informasi
Pertama, perlindungan informasi strategis perlu ditopang klasifikasi yang tegas, prinsip need to know, pembatasan akses berdasarkan tugas, autentikasi berlapis, enkripsi, pencatatan aktivitas, serta audit berkala. Pemanfaatan teknologi intersepsi untuk penegakan hukum harus memiliki dasar hukum dan otorisasi, tujuan yang terbatas, jejak audit, serta pengawasan yang memadai. Sarana negara tidak boleh digunakan melampaui kewenangannya.
Kedua, kapasitas kontraintelijen perlu dikembangkan melalui pemetaan kerawanan, penilaian risiko orang dalam, pendidikan keamanan informasi, dan tata cara pelaporan insiden. Tanda-tanda seperti akses yang tidak lazim, pemindahan data tanpa izin, atau penghapusan jejak digital harus ditindaklanjuti secara profesional. Upaya deteksi dini wajib berlandaskan bukti dan tidak boleh bergeser menjadi pengawasan yang sewenang-wenang.
Ketiga, pembagian kewenangan antara aparat penegak hukum, unsur intelijen, serta otoritas keamanan siber dan persandian harus dirumuskan secara jelas. Berbagi informasi (information sharing) mesti memiliki tujuan yang sah, kendali akses, perlindungan sumber, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Keempat, mutu analisis dapat diperkuat melalui validasi silang, pengujian hipotesis alternatif, red teaming, serta pemisahan informasi yang telah terkonfirmasi dari indikasi yang masih memerlukan verifikasi.
Kelima, organisasi perlu menjamin perlindungan bagi pelapor yang bertindak dengan iktikad baik dan membangun budaya yang menghargai laporan faktual, termasuk laporan yang mungkin tidak menyenangkan pimpinan.
Penanganan perkara penyadapan perlu memadukan ketegasan dengan akuntabilitas. Proses hukum harus menguji alat bukti, rantai perintah, tujuan penyadapan, penerima informasi, dan kemungkinan penggunaan hasilnya. Dugaan makar harus dinilai serta dibuktikan berdasarkan unsur hukumnya sendiri. Informasi kepada masyarakat perlu disampaikan secara terukur agar tidak menghambat penyidikan ataupun mengungkap aspek operasional yang sensitif.
Menjaga Kedaulatan Keputusan
Keberhasilan menghadapi frenemy bukan ditentukan oleh banyaknya orang yang dicurigai. Ukurannya adalah kemampuan lembaga mengenali kerentanan, menjaga informasi strategis, mengungkap penyalahgunaan akses, dan menindak pelanggaran sesuai hukum. Dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi pengingat bahwa keamanan komunikasi pimpinan dan integritas pengelolaan akses merupakan bagian penting dari perlindungan kepentingan negara.
Negara perlu memperkuat kontraintelijen tanpa menumbuhkan budaya saling curiga, menjaga kerahasiaan tanpa mengorbankan akuntabilitas, serta memastikan teknologi dan kewenangan hanya digunakan untuk tujuan yang sah. Penyadapan tidak serta-merta berarti spionase, sebagaimana kritik tidak otomatis menjadi ancaman. Penilaian harus didasarkan pada tujuan, metode, sasaran, pihak yang memperoleh manfaat, dan bukti yang dapat diuji. Pada akhirnya, kewaspadaan intelijen strategis ditujukan untuk melindungi kedaulatan dalam pengambilan keputusan, keselamatan pimpinan, dan kepentingan Indonesia.
Pada akhirnya, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus terlindungi dari setiap ancaman, termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh institusi negara yang seharusnya menjadi pembantu Presiden. Tidak boleh ada lembaga negara yang justru menyalahgunakan mandat dan kewenangannya untuk kepentingan di luar hukum.
Ke depan, penguatan kontraintelijen harus berjalan seiring dengan reformasi pengawasan, akuntabilitas, serta ketahanan dan keamanan nasional. Menjaga presiden bukan berarti melindungi kekuasaan semata, melainkan menjaga kedaulatan negara dan kepentingan bangsa.
(miq/miq)
