jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) menyiapkan langkah antisipasi pemenuhan gaji selama masa transisi pengalihan status PPPK paruh waktu
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan misalnya, terus mengawal kepastian status kepegawaian dan mekanisme penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penataan status kepegawaian tersebut.
BACA JUGA: Ratusan Pemda Mulai Dikumpulkan Bahas PPPK Paruh Waktu, Dirjen Nunuk: Saya Buka
Pemkot juga menyiapkan langkah antisipasi agar pemenuhan hak penggajian pegawai tetap berjalan selama masa transisi kebijakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan Nur Priyantomo menjelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pembahasan Badan Anggaran, telah disiapkan anggaran sekitar Rp28 triliun untuk penggajian PPPK di bidang pendidikan.
BACA JUGA: Pak Wali Punya Target soal Kesejahteraan Guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu, PNS Juga
"Selain itu, mulai 2027 mendatang, pemerintah pusat merencanakan tidak lagi menggunakan istilah PPPK Paruh Waktu, sehingga status pegawai tersebut akan ditingkatkan menjadi PPPK,"ucap Nur Pri, sapaan akrabnya dikutiip dari laman Pemkot Pekalongan, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut, penggajian PPPK mulai 2027 direncanakan dialokasikan melalui pemerintah pusat. Namun, hingga kini masih diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan tanggung jawab penggajian, termasuk status kepegawaian.
BACA JUGA: AMP Kembali Bertemu Kepala BKN, Ada Info Penting Buat PPPK & PPPK Paruh Waktu
Apakah nantinya menjadi pegawai pusat atau tetap berada di lingkungan pemerintah daerah, sambungnya.
“Untuk kapan penggajian itu mulai dibayarkan oleh pemerintah pusat, kami masih menunggu petunjuk pelaksanaannya. Sementara ini, penggajian PPPK tetap kami siapkan melalui APBD Kota Pekalongan sambil menunggu kepastian mekanisme dan waktu pelaksanaannya,” terang Nur Pri.
Ia menambahkan Pemkot Pekalongan juga masih menunggu informasi tertulis dari pemerintah pusat mengenai kemungkinan penyesuaian atau pengurangan beban anggaran daerah setelah penggajian PPPK sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.
"Hal tersebut menjadi salah satu poin yang perlu dipastikan agar perencanaan keuangan daerah dapat disusun secara tepat," katanya.
Nur Pri menyebutkan pembahasan mengenai kebijakan tersebut juga telah dilakukan dalam Forum Sekretaris Daerah se-Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah serta Direktorat Perencanaan Anggaran. Meski demikian, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis secara tertulis sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di daerah.
Lebih lanjut dikatakan Nur Pri, peningkatan status bidang pendidikan menjadi sektor yang informasinya sudah relatif jelas, sedangkan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan PPPK pelaksana teknis masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
"Adapun peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap harus melalui mekanisme seleksi tersendiri," ujarnya.
Sementara itu, kata Nur Pri, tenaga honorer atau non-ASN yang belum berstatus PPPK diserahkan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah, melalui status tenaga kegiatan.
"Dengan koordinasi dan pengawalan kebijakan tersebut, kami berharap, kepastian status kepegawaian dan mekanisme penggajian PPPK dapat segera diperoleh. Sehingga, penataan tenaga aparatur dapat berjalan tertib, sekaligus memberikan kejelasan bagi para pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,"pungkasnya. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
