Kemnaker Tegaskan Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

kompas.tv
1 jam lalu
Cover Berita
Ilustrasi - Sejumlah pekerja kantor berjalan pulang di Jalan Sudirman, Jakarta. (Sumber: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/am)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan klarifikasi resmi terkait isu pengelolaan dana cadangan pesangon yang ramai diperbincangkan publik pada Minggu (15/11/2026). 

Kemnaker menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada lembaga atau badan apapun yang ditetapkan sebagai pengelola dana tersebut.

Kemnaker Bantah Isu Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon

Hal ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri dikutip dari Antara.

Indah menyatakan bahwa informasi di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana ke Danantara adalah tidak benar.

Baca Juga: Cara Cek Penerima BSU 2026 Selain Laman Kemnaker

Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana cadangan pesangon. 

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ucap Indah.

Kemnaker mengimbau para pengusaha dan pekerja agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Seluruh perkembangan informasi dan kebijakan baru akan diumumkan secara transparan melalui jalur resmi pemerintah.

Tunggu Peraturan Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan

Indah menjelaskan kebijakan dana cadangan pesangon sendiri diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Namun, aturan tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan agar seluruh aspek teknis operasionalnya dapat dirumuskan secara matang.

Penyusunan peraturan lanjutan ini akan melibatkan proses konsultasi publik dan penjaringan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan perlindungan hak pekerja sejalan dengan terjaganya keberlangsungan dunia usaha di Indonesia.

Baca Juga: Update Pencairan BSU Kuartal IV 2026, Kemnaker Masih Verifikasi Data Penerima

"Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya. 

Tujuan peraturan pelaksanaan tersebut diharapkan dapat mengatur mekanisme pengelolaan dana cadangan, pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola beserta mekanisme pertanggungjawaban.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dhimas Risang Sri Arya Naratama Editor : Gading-Persada

Sumber : Kemnaker

Tag
  • kemnaker
  • dana cadangan pesangon
  • pesangon
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Yarits Al Kaaf Juara Tunggal Putra U19 Indonesia Junior International Series 2026 Usai Kalahkan Fathurachman
• 10 jam lalupantau.com
thumb
Bilal Hasan Alami Kekalahan Perdana usai Takluk dari Luis Gurule di UFC 334
• 13 jam lalumedcom.id
thumb
Gerindra Jatim Dukung Dasco Jadi Wapres, Dinilai Berpengalaman dan Loyal
• 14 jam lalukumparan.com
thumb
Dirut DSI: Mekanisme Ekspor Satu Pintu Komoditas Sawit Tak Akan Jadi Penghambat
• 22 jam laluidxchannel.com
thumb
Serahkan Piala Fatmawati Trophy ke Desainer Asal Jateng, Megawati Kenang Awal Karier Politik
• 1 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.