Maruarar dorong UMKM konstruksi manfaatkan KUR Perumahan

antaranews.com
6 jam lalu
Cover Berita
Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor konstruksi memperoleh pembiayaan berbunga rendah.

Saat menghadiri Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, Maruarar mengatakan program tersebut dapat dimanfaatkan kontraktor, pengembang perumahan, dan pemilik toko bangunan yang memenuhi kriteria UMKM.

"Juga buat kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, ya, itu bunganya disubsidi 5 persen," kata Maruarar.

Ia menjelaskan pemerintah menyediakan kemudahan akses permodalan melalui KUR Perumahan, termasuk pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan dengan bunga sebesar 6 persen per tahun.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perumahan sekaligus mendukung kegiatan usaha masyarakat.

Maruarar mengatakan KUR Perumahan menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

Selain pembiayaan usaha, pemerintah menjalankan sejumlah program terkait perumahan, mulai dari bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian sertifikat tanah gratis, hingga penyediaan rumah subsidi.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu agar tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga mendukung perekonomian keluarga.

"Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," ujarnya.

Maruarar menambahkan pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi, antara lain melalui bunga kredit sebesar lima persen per tahun dan uang muka satu persen.

Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap berbagai kebijakan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus menggerakkan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan.

Baca juga: Maruarar: Sertifikat gratis beri kepastian hukum bagi warga

Baca juga: Genteng SNI Jatiwangi mulai terpasang di rumah subsidi Bogor

Baca juga: Menteri PKP dorong rumah subsidi berkualitas dan rusun perkotaan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Stasiun LRT Manggarai Sempat Blackout Listrik, Pram Jelaskan Penyebabnya
• 16 jam laludetik.com
thumb
Pimpin SP JICT 2026–2029, Irfan Maulana: Transformasi Pelabuhan Harus Sejalan dengan Perlindungan Pekerja
• 15 jam lalujpnn.com
thumb
BMKG Prakirakan Hujan Ringan Dominasi Sebagian Besar Wilayah Indonesia
• 40 menit lalumetrotvnews.com
thumb
Bersama Igor Tolic dan Mariano Peralta, 203 Anak Ramaikan Coaching Clinic Persib Day Festival
• 11 jam lalubola.com
thumb
ATR/BPN berikan pengurangan dan pembebasan BPHTB di 132 daerah
• 5 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.