Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyita perhatian publik.
Bupati Kupang Yosef Lede diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) di rumah dinasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam keras dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.
Hal itu disampaikan Arifah Fauzi di Jakarta, pada Minggu (15/11/2026).
- Antara
"Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Terlebih dalam kasus ini, terdapat penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menempatkan korban dalam posisi sangat rentan," katanya.
Ia menegaskan negara tidak akan memberi ruang bagi pelaku kekerasan seksual, terlebih jika melibatkan pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam melindungi masyarakat. KemenPPPA pun akan mengawal proses hukum kasus ini.
"Proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi korban," kata Menteri Arifah.
KemenPPPA terus berkoordinasi dan memantau perkembangan penanganan kasus itu bersama UPTD PPA Provinsi NTT serta pihak-pihak terkait untuk memastikan korban memperoleh layanan pendampingan, perlindungan, dan pemenuhan hak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
Polda NTT Janji Tak Tebang Pilih
Polda NTT menegaskan tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum terkait laporan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang tersebut.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan polisi memastikan penanganan perkara tersebut berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
"Teman-teman penyidik dalam hal ini Direktorat PPA dan PPO Polda NTT sudah mengumpulkan bukti dan alat bukti. Kami mohon dukungan masyarakat untuk penegakan hukum demi keadilan, kepastian, dan manfaat hukum," katanya.
Henry menegaskan status atau jabatan terlapor tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyidik akan menangani perkara sesuai fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan.
"Kami tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang nantinya didapat oleh teman-teman penyidik," katanya.
