Realisasi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan nasional sukses melampaui target. Namun, di balik capaian apik itu, mencuat ironi menyangkut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perkebunan sawit, dan ketelanjuran penerbitan izin kawasan nonpertanian.
Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) merupakan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok demi swasembada pangan nasional. Proses penetapannya didahului dengan penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) dari total luas lahan baku sawah (LBS).
LSD merujuk pada LBS yang difilter dan ditetapkan untuk dikendalikan alih fungsinya agar tidak mudah beralih menjadi lahan nonpertanian. Adapun LBS adalah data dasar atau luasan dan sebaran seluruh lahan sawah eksisting di Indonesia yang secara faktual masih digunakan atau berpotensi untuk kegiatan pertanian, terutama padi.
Di era kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan LP2B diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres yang berlaku sejak 4 Februari 2026 itu mengamatkan setiap daerah di Indonesia memiliki minimal 87 persen LP2B dari total LBS di daerah tersebut.
Dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026), pemerintah menyebutkan, realisasi penetapan LP2B nasional per 10 November 2026 mencapai 6,46 juta hektar atau 87,98 persen dari 7,34 juta hektar LBS. Capaian itu melampaui target luas LP2B yang ditetapkan minimal 87 persen dari total LBS.
Target LP2B di Riau tidak tercapai lantaran lahan pertaniannya didominasi nonsawah. Hampir seluruh lahan pertaniannya berupa perkebunan kelapa sawit.
Kendati demikian, terdapat tiga provinsi yang belum mencapai target luas minimal LP2B. Ketiga provinsi itu adalah Riau dengan capaian luas LP2B sebesar 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menjelaskan, target LP2B di Riau tidak tercapai lantaran lahan pertaniannya didominasi nonsawah. Hampir seluruh lahan pertaniannya berupa perkebunan kelapa sawit.
Di Banten, banyak penerbitan izin nonpertanian di lokasi-lokasi lahan pertanian potensial, seperti untuk kepentingan perumahan dan kawasan industri. Izin-izin tersebut sudah terbit sejak 2015 hingga 2024.
Adapun di Papua, target LP2B tidak tercapai karena keterbatasan ketersediaan lahan sawah eksisting. Agar target tersebut dapat terealisasi, berarti perlu mencetak sawah-sawah baru.
Problem perlindungan sawah yang paling ironis justru terjadi di Jawa Tengah (Jateng). Di wilayah tersebut, dua program prioritas Prabowo, yakni swasembada pangan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), justru ”bertabrakan”.
Pada medio Agustus 2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jateng mencatat, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbangun di 35 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, sekitar 5.400 KDKMP telah beroperasi. Disebutkan pula, sebanyak 1.297 koperasi dibangun di atas LSD dan 1.100 koperasi berdiri di LP2B (Kompas, 14/8/2026).
Padahal, sawah berstatus LP2B tidak boleh dialihfungsikan menjadi nonsawah. Namun, ada pengecualian terbatas dan bersyarat yang membuat sawah tersebut dapat beralih fungsi menjadi lahan nonpertanian. Celah alih fungsi sawah itu terdapat pada Perpres No 4/2026, bahkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B.
Pasal 17 Ayat (1) Perpres No 4/2026 menyebutkan, sawah yang masuk dalam peta LSD, tetapi belum ditetapkan menjadi LP2B, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang. Kemudian, dalam Pasal 44 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 46 Ayat (1) UU Perlindungan LP2B diatur bahwa LP2B dapat dialihfungsikan demi kepentingan umum dengan menyediakan lahan pengganti.
Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan sebagian besar masyarakat. Kepentingan itu mencakup pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi umum, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.
Ihwal persyaratan penggantian LP2B, untuk lahan beririgasi, lahan penggantinya paling sedikit tiga kali luas lahan yang akan dialihfungsikan. Untuk lahan tidak beririgasi, lahan penggantinya paling sedikit satu kali luas lahan yang dialihfungsikan.
Ironi kian terasa saat luasan lahan baku sawah (LBS) terus menyusut dari waktu ke waktu. Padahal, LBS adalah fondasi vital yang menentukan penetapan LSD hingga dikunci menjadi LP2B. Lebih dari itu, luas LBS merupakan dasar pijakan metode kerangka sampel area untuk menakar potensi luas panen padi serta produksi gabah kering giling dan beras nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian ATR menunjukkan, luas LBS di Indonesia pernah mencapai 8,1 juta-8,2 juta hektar pada 2015-2017. Luas LBS itu sempat menyusut menjadi 7,1 juta hektar pada 2018 dan sedikit bertambah menjadi 7,46 juta hektar pada 2019.
Namun, pada 2024, luas LBS justru berkurang menjadi 7,38 juta hektar. Pada 2025, luas LBS malah kian menyusut menjadi 7,34 juta hektar.
Program cetak sawah baru lebih tepat diartikan sebagai program pengganti sawah-sawah produktif yang telah beralih fungsi menjadi lahan atau kawasan nonpertanian.
Hal itu menunjukkan program cetak sawah baru yang digulirkan pemerintah tidak menambah luas LBS. Program tersebut lebih tepat diartikan sebagai program pengganti sawah-sawah produktif yang telah beralih fungsi menjadi lahan atau kawasan nonpertanian.
Katanya mau melindungi sawah, tetapi kenapa luas LBS justru semakin berkurang? Mungkin perlu digagas program yang lebih nendang, yakni menjadikan seluruh LBS menjadi LP2B sekaligus menargetkan penambahan LBS.
Atau, bisa juga ditambah dengan kebijakan menutup semua celah alih fungsi sawah di daerah-daerah sentra pangan utama. Tentu saja, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan mempertahankan kebijakan insentif khusus bagi petani dan pemilik sawah yang mempertahankan lahan pertanian mereka. Sanggupkah?
