Setelah merosot tajam, pemulihan citra DPR menandai perbaikan kepercayaan publik. Namun, kesenjangan antara mandat dan kemampuan memperjuangkan kepentingan rakyat masih menjadi tantangan terbesar.
Terungkapnya skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh menempatkan DPR dalam posisi strategis sekaligus rawan. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPR mesti memastikan penanganan perkara berlangsung transparan, adil, dan tidak menjadi alat persaingan kekuasaan.
Persoalan semakin kompleks ketika persaingan politik mengemuka seiring kontroversi kasus surat keterangan pengganti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 120 anggota DPR dari semua fraksi mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat meski kemudian dibatalkan menyusul pengunduran diri Gibran, 12 November 2026.
Pada saat bersamaan, Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto untuk meminta penjelasan mengenai pengusutan kasus penyadapan ilegal oleh eks Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dkk.
Pengawasan menjadi ujian bagi independensi parlemen karena penegakan hukum dan persaingan politik beririsan sangat tipis dalam kasus-kasus tersebut. Sebelumnya, pada 10 November 2026, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan, aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan.
Sejumlah dinamika terbaru itu berlangsung ketika DPR masih bergumul dengan persoalan ”laten” legitimasi dan kepercayaan publik. Hasil survei nasional Litbang Kompas memperlihatkan kondisi citra DPR sedang naik turun secara ekstrem.
Pada Januari 2025 sebanyak 67,0 persen responden menilai citra DPR baik atau sangat baik. Angka itu kemudian merosot drastis menjadi 24,5 persen pada September 2025 sebelum kembali meningkat menjadi 39,5 persen pada Januari 2026 dan 42,4 persen pada April 2026.
Perubahan serupa terlihat pada aspek kepuasan terhadap kinerja DPR. Dari 62,9 persen pada Januari 2025, merosot drastis menjadi 21,6 persen pada Oktober 2025, dan mulai ”pulih” menjadi 38,6 persen pada April 2026.
Naik turun apresiasi tersebut tak lepas dari dinamika politik nasional yang melibatkan DPR, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada awal 2025, optimisme terhadap pemerintahan baru relatif sangat tinggi yang kemudian berubah cepat ketika sejumlah peristiwa politik menggugurkan dasar apresiasi itu.
Salah satu peristiwa politik yang patut diduga berpengaruh adalah revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025 yang memunculkan kontroversi mengenai perluasan peran militer di ranah sipil. Protes publik atas kondisi tersebut terus membesar dan memuncak pada demonstrasi besar 25-31 Agustus 2025, dipicu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan.
Ucapan sejumlah anggota DPR yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat memicu kemarahan umum. Aksi massa mencapai puncaknya setelah meninggalnya pengemudi ojek Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis Brimob Polri.
Tuntutan perbaikan kinerja DPR muncul jauh sebelumnya. Pada September 2024, sebanyak 51,0 persen responden menempatkan kemampuan mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai prioritas utama pembenahan DPR. Angka itu lebih tinggi dari tuntutan peningkatan integritas anggota Dewan yang mencapai 26,6 persen.
Temuan hasil survei itu mempertanyakan kemampuan DPR dalam menggunakan mandat politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sejumlah upaya terobosan dilakukan pimpinan DPR.
Dalam konteks menjawab aspirasi publik pada demo besar Agustus 2025, DPR lantas menghentikan tunjangan perumahan anggota, membatasi kunjungan ke luar negeri, dan mengevaluasi fasilitas lainnya. Mahkamah Kehormatan Dewan juga menjatuhkan sanksi etik terhadap tiga anggota DPR yang melanggar kode etik.
Upaya memperbaiki hubungan dengan masyarakat juga dilakukan. Dalam laporan tahun sidang 2025-2026, DPR menyatakan menerima 9.205 pengaduan masyarakat, membentuk 42 panitia kerja pengawasan, 4 tim pengawas, dan 1 satuan tugas. Pada periode yang sama, DPR merampungkan pembahasan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang.
Komitmen lainnya adalah menuntaskan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Janji tersebut menjadi penting sebagai ukuran kesungguhan DPR dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Namun, peningkatan aktivitas DPR belum otomatis berarti peningkatan kualitas keterwakilan. Salah satu yang terpenting adalah soal keleluasaan rakyat dalam memilih wakilnya.
Sejak Pemilu 2009, penentuan calon anggota DPR dan DPRD dilakukan dengan mengadopsi sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Pemilih dapat menentukan sendiri calon anggota legislatif yang dianggap layak mewakilinya.
Sistem tersebut dirancang dengan harapan memperkuat ikatan antara anggota legislatif dan masyarakat di daerah pemilihannya atau minimal dikenal baik. Anggota Dewan tidak semata bertanggung jawab kepada pimpinan partai, tetapi juga kepada rakyat yang memberikan suara.
Namun, keleluasaan memilih ternyata belum juga menjamin terbangunnya hubungan keterwakilan yang kuat seperti diharapkan. Survei Nasional Litbang Kompas pada September 2026 menunjukkan hanya 38,1 persen responden menjadikan nama calon anggota legislatif (caleg) sebagai pertimbangan utama memilih anggota DPR. Setengah responden (54,9 persen) mempertimbangkan caleg dan parpol serta hanya 7 persen yang mempertimbangkan partai saja.
Artinya, bagi sebagian besar pemilih, figur calon memiliki peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ironisnya, sebanyak 65,7 persen responden mengaku tidak mengenal secara pribadi atau pernah bertemu langsung dengan calon anggota DPR di daerahnya pada Pemilu 2024.
Memang, tidak mengenal secara pribadi bukan berarti pemilih tidak mengetahui kemampuan dan rekam jejak calon. Akan tetapi, temuan tersebut mengisyaratkan pemilihan yang semakin berorientasi pada figur belum tentu menghasilkan hubungan yang erat antara wakil dan pemilihnya.
Dalam kajian demokrasi, Hanna Fenichel Pitkin (1967) membedakan keterwakilan formal dengan keterwakilan substansif. Seseorang dapat memperoleh kedudukan sebagai wakil rakyat melalui proses pemilihan yang sah. Namun, kualitas keterwakilannya ditentukan oleh sejauh mana dia benar-benar bertindak memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakili.
Di sinilah persoalan mendasar demokrasi perwakilan di Indonesia. Rakyat semakin memiliki keleluasaan menentukan siapa yang duduk di DPR dan DPRD, tetapi hasilnya belum selalu menghadirkan anggota legislatif yang responsif, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Persoalan keterwakilan semakin serius ketika sebagian anggota legislatif justru menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, sepanjang 2004-2025 terdapat 371 anggota DPR dan DPRD yang menjadi pelaku korupsi dalam penanganan perkara KPK.
Jumlah tersebut mencapai 19,0 persen dari keseluruhan 1.951 pelaku korupsi yang dicatat berdasarkan profesi. Pada 2025, terdapat 11 pelaku kasus korupsi dari kalangan DPR/DPRD. Angka-angka tersebut tampaknya mencerminkan kelemahan dalam seleksi dan kaderisasi parpol, maraknya politik uang, tingginya biaya politik, dan penyalahgunaan kewenangan.
Menjelang Pemilu 2029, persoalan ini kian relevan. Pada September 2026, Komisi II DPR membentuk panitia kerja penyusunan revisi UU Pemilu. Perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka, tertutup, atau campuran berpotensi menjadi salah satu agenda penting pembaruan sistem politik.
Pada saat bersamaan, Presiden Prabowo Subianto juga mengemukakan gagasan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD, antara lain dengan pertimbangan efisiensi dan tingginya biaya politik pilkada langsung.
Kedua gagasan itu perlu dikaji secara hati-hati. Sistem proporsional tertutup berpotensi memperkuat kekuasaan partai dalam menentukan calon yang memperoleh kursi legislatif. Sementara pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mengalihkan kewenangan menentukan gubernur, bupati, dan wali kota dari pemilih langsung kepada anggota legislatif di daerah.
Memang, sistem pemilu terbuka dan pilkada langsung memiliki kelemahan, terutama mahalnya biaya kontestasi dan maraknya politik uang. Namun, mempersempit keterlibatan pemilih belum tentu menyelesaikan masalah. Transaksi politik berpotensi bergeser ke level elite dan lembaga legislatif.
Dampak terbesar adalah kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Bagi rakyat, keleluasaan memilih yang selama ini diperoleh melalui perjalanan panjang reformasi tentu menimbulkan ikatan psikologis politik yang dianggap sebagai hasil perjuangan politik seluruh masyarakat.
Di tengah minimnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap institusi perwakilan rakyat, langkah yang keliru bakal menjerumuskan citra DPR ataupun pemerintah. Kegagalan memperbaiki kualitas wakil rakyat tidak boleh malah dijawab dengan mengurangi hak rakyat untuk memilih.





