JAKARTA, KOMPAS.TV – Guru besar ilmu politik UIN Jakarta, Burhanudin Muhtadi, menyebut tidak ada aturan khusus dalam UUD 1945 yang secara spesifik mengatur usulan nama cawapres oleh presiden pada MPR.
Burhanudin menyampaikan penjelasan itu dalam dialog Sapa Indonesia Malam, KompasTV, Minggu (15/11/2026), menjawab pertanyaan tentang apakah peluang kader dari partai non-koalisi untuk diusulkan menjadi cawapres duah tertutup.
“Memang kalau merujuk pada undang-undang dasar 1945 itu tidak ada aturan khusus ya berkaitan dengan nama yang diusulkan oleh Presiden untuk dipilih ke MPR,” kata dia menegaskan.
Baca Juga: Gibran Mundur, Siapa Cawapres Pilihan Presiden Prabowo? | BERUT
“Tetapi memang undang-undang MD3 itu memberi batasan spesifik berkaitan dengan dua nama yang dibawa atau diusulkan oleh Presiden, untuk dipilih ke MPR,” lanjutnya.
Dalam UU MD3, kata Burhanudin, diatur tentang partai pengusung pasangan capres-cawapres. Jika mengacu pada UU MD 3 tersebut, kata dia, hanya ada empat partai politik yang merupakan pengusung pasangan Prabowo Gibran.
Keempat partai politik tersebut adalah Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
“Di luar itu bukan partai pengusung.”
“Nah ini memang secara spesifik memberi batasan, meskipun aturan umumnya di konstitusi kita tidak ada keharusan harus berasal dari partai pengusung,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan adanya alasan politis jika Presiden Prabowo mengusulkan dua nama cawapres yang tidak berasal dari partai pengusung, misalnya kader PDIP Puan Maharani atau Pramono Anung.
“Kalau yang diusung misalnya Mas Pram atau Mbak Puan tentu akan menimbulkan kecemburuan diantara partai-partai pengusung. Karena bagaimanapun Mbak Puan dan Mas Pram itu berasal dari partai yang menjadi rival dari Pak Prabowo di 2024, selain alasan etis.”
“Karena bagaimanapun Mas Pram dan Mbak Puan berasal dari partai yang tidak berkeringat atau berdarah-darah dalam memenangkan Pak Prabowo, dan tentu saja bisa menimbulkan masalah di internal partai koalisi Pak Prabowo. Itu alasan politis,” bebernya.
Bahkan, kata Burhanudin, misalnya kemudian Prabowo mengusulkan nama kader Partai Golkar, maka pertanyaan dari parpol pengusung lainnya tetap harus dipertimbangkan.
Baca Juga: Pertimbangan Demokrat Tak Usulkan Nama Cawapres Pengganti Gibran
“Yang mungkin mengurangi semacam gesekan antar partai koalisi adalah dari internal partai Gerindra sendiri atau dari non-partai.”
“Nah mungkin gesekan politiknya tidak sekencang misalnya kalau berasal dari partai selain Gerindra,” imbuhnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- cawapres
- burhanudin muhtadi
- analis politik
- uu md3
- calon wakil presiden





