Tantangan dalam upaya pengendalian penyakit tular vektor semakin kompleks. Beban penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti demam dengue dan malaria terus meningkat. Sementara itu, pola perkembangbiakan nyamuk dan wilayah penularan telah berubah akibat dampak perubahan iklim.
Pendekatan dalam upaya pengendalian penyakit tular nyamuk pun mesti berubah. Sistem peringatan dini perlu dilakukan berbasis iklim. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan kebijakan adaptasi iklim dalam penanganan penyakit tersebut. Kesiapsiagaan diharapkan bisa semakin kuat.
Pelaksana Tugas Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Sumarjaya mengatakan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait penyakit tular vektor. Selain kasus demam berdarah, kasus malaria dan chikungunya juga masih tinggi.
Menurut dia, beban penyakit tular vektor tersebut semakin meningkat dengan adanya dampak dari perubahan iklim. Meski belum ada bukti secara nasional, sejumlah daerah telah melaporkan kondisi tersebut.
”Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta dan Bali sudah mempunyai sistem informasi terintegrasi yang memberikan gambaran perubahan iklim terhadap meningkatnya risiko penularan penyakit dengue,” katanya saat dihubungi pada Senin (9/11/2026).
Sumarjaya menambahkan, sejumlah bukti tertulis dan para ahli juga telah menyatakan perubahan suhu akan mengubah pola hidup nyamuk Aedes aegypti, termasuk pola gigitan nyamuk. Risiko penularan malaria pun akan semakin besar jika ada peningkatan suhu di daerah pegunungan yang sebelumnya lebih dingin.
Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, kasus dengue berfluktuasi dalam lima tahun terakhir dengan puncak kasus terjadi pada 2024. Jumlah kasus dengue yang dilaporkan pada tahun tersebut mencapai 257.271 kasus dengan 1.461 kematian.
Selain itu, tren kasus malaria dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan. Jumlah kasus malaria bertambah dari 304.055 pada 2021 menjadi 706.297 kasus pada 2025. Sekitar 95 persen kasus berasal dari Tanah Papua.
Penyakit lain yang juga masih menjadi perhatian ialah chikungunya. Berdasarkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) pada minggu ke-1 hingga ke-43 tahun 2026, tercatat 7.630 kasus suspek chikungunya di Indonesia. Kasus suspek chikungunya terbanyak dilaporkan di Jawa Tengah (2.622 kasus), Jawa Barat (1.671 kasus), dan Kalimantan Barat (946 kasus).
Sumarjaya menuturkan, perubahan terlihat pula dari proporsi usia pada kasus dengue. Kasus dengue semakin banyak ditemukan pada usia produktif. Pada periode 2022-2023, proporsi kasus dengue pada usia 14-44 tahun sebesar 39 persen. Angka itu meningkat menjadi 44 persen pada 2024 dan sedikit menurun menjadi 42 persen pada 2025.
Angka kematian pada kelompok usia tersebut juga meningkat dari 22 persen pada 2024 menjadi 27 persen pada 2025-2026. Kelompok usia di atas 44 tahun juga menunjukkan peningkatan proporsi kematian dari 7 persen pada 2024 menjadi 20 persen pada 2026.
Sebaliknya, proporsi kematian pada usia 5-14 tahun yang sebelumnya meningkat justru menurun dari 53 persen pada 2024 menjadi 40 persen pada 2025 dan 35 persen pada 2026.
”Data 2026 menunjukkan peningkatan proporsi kematian pada kelompok dewasa dan usia di atas 44 tahun sehingga penguatan pencegahan dan tata laksana dengue perlu memperhatikan seluruh kelompok usia, tidak hanya berfokus pada anak-anak,” lanjutnya.
Sumarjaya menyampaikan, perubahan iklim memang bisa memengaruhi penularan penyakit vektor. Namun, faktor lain juga perlu diperhatikan, seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, sanitasi, dan perubahan penggunaan lahan.
Penguatan pencegahan dan tata laksana dengue perlu memperhatikan seluruh kelompok usia, tidak hanya berfokus pada anak-anak.
Faktor tersebut berkaitan dengan pola penularan penyakit. Hal itu menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian penyakit tular vektor. Selain itu, tantangan lain terkait dengan meningkatnya resistensi nyamuk terhadap insektisida. Pemeriksaan terhadap sampel nyamuk Aedes aegypti di 15 lokasi di Indonesia menunjukkan nyamuk di 14 lokasi mengalami resistensi terhadap insektisida berbahan aktif sipermetrin.
Resistensi tersebut menurunkan efektivitas pengendalian nyamuk, termasuk melalui pengasapan (fogging). Karena itu, Kementerian Kesehatan mengimbau pemerintah daerah untuk menyesuaikan intervensi pengendalian atau mengganti bahan aktif insektisida yang lebih efektif.
”Ke depan, pengendalian vektor harus semakin berbasis bukti, melalui pemantauan resistensi insektisida secara berkala dan penguatan pemberantasan sarang nyamuk 3M (menguras, menutup, dan mendaur ulang) plus sebagai upaya utama pencegahan dengue,” kata Sumarjaya.
Ia menjelaskan, upaya peringatan risiko penularan malaria hingga kini masih dilakukan berdasarkan keberadaan penularan malaria. Penanganan berbasis perubahan iklim masih belum berjalan.
Peringatan risiko penularan terutama disampaikan pada daerah yang mengalami bencana atau pascabencana, seperti banjir. Dukungan lintas sektor masih dibutuhkan dalam menanggulangi malaria di Indonesia.
Secara bersamaan, strategi penanganan di daerah endemis malaria dilakukan dengan pendekatan ”token” (temukan, obati, dan kendalikan). Upaya tersebut mencakup penemuan kasus sebanyak mungkin, pengobatan sesuai standar, serta pengendalian vektor, termasuk pada kelompok berisiko di wilayah pertambangan, hutan, daerah terpencil, dan masyarakat adat.
Sementara pada pengendalian dengue, Kementerian Kesehatan tengah berfokus pada penyelesaian implementasi nyamuk ber-Wolbachia. Peta Jalan Nasional Wolbachia telah disusun bersama dengan konsultan internasional. Peta jalan tersebut akan menjadi dasar perluasan program secara bertahap di wilayah Indonesia.
Penanganan penyakit akibat dampak perubahan iklim pun telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 777 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kesehatan Tahun 2025-2030. Dalam kebijakan tersebut menyebutkan bahwa peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan menjadi faktor yang dapat meningkatkan penularan penyakit melalui vektor, termasuk malaria dan demam berdarah.
Kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi penyakit sensitif iklim diharapkan bisa ditingkatkan dengan memperkuat integrasi antara data iklim dan kesehatan dalam perencanaan program.
Secara terpisah, Analis Kebijakan Ahli Pertama Direktorat Mitigasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutarno, menyebutkan, perubahan iklim dapat memperkuat berbagai ancaman cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Dampaknya bisa berlanjut pada kerusakan lingkungan.
Kerusakan tersebut kemudian dapat mengganggu ekosistem dan pola interaksi antara manusia, hewan, dan lingkungan. Pada kondisi tersebut, perubahan yang terjadi akan meningkatkan risiko munculnya penyakit, termasuk penyakit tular vektor, seperti demam dengue dan malaria.
”Karena itu, kita tidak cukup hanya melihat bencana dari satu perspektif. Kita perlu melihat hubungan antara perubahan iklim, bencana, lingkungan, manusia, dan hewan sebagai sebuah sistem. Itulah mengapa pendekatan One Health perlu dikedepankan,” tutur Sutarno.
Menurut dia, urgensi penerapan One Health semakin penting dalam upaya mitigasi bencana di masyarakat. Seluruh pihak perlu digerakkan untuk bersama-sama menjalankan pendekatan One Health dalam upaya penangan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
”Mengurangi risiko bencana bukan hanya mengurangi kerusakan fisik, tetapi juga berinvestasi dalam melindungi kesehatan manusia, menjaga kesehatan hewan, dan melestarikan lingkungan,” ucap Sutarno.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Erni Juwita Nelwan menilai, sistem pengendalian vektor di Indonesia selama ini masih cenderung dilakukan secara reaktif. Upaya pengendalian berjalan berdasarkan respons terhadap kejadian luar biasa yang sudah terjadi.
Sementara itu, upaya pencegahan penyakit vektor yang dilakukan pun belum didukung dengan integrasi data BMKG. Padahal, perkembangan nyamuk sebagai vektor penyakit sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu, curah hujan, dan kelembaban udara.
Menurut Erni, Kementerian Kesehatan dan BMKG sebenarnya telah menginisiasi sistem peringatan dini berbasis iklim, seperti Dengue Early Warning System, di sejumlah kota, termasuk Jakarta dan Bali. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti data yang belum terintegrasi, keterbatasan kapasitas laboratorium dalam mendeteksi dini patogen, serta resistensi nyamuk terhadap insektisida.
”Integrasi sistem peringatan dini berbasis iklim mesti diperkuat. Dengan menggabungkan data prediksi anomali iklim BMKG dengan data surveilans di puskesmas dan rumah sakit secara real time dapat dimanfaatkan untuk memprediksi lonjakan kasus satu sampai tiga bulan sebelum wabah terjadi,” katanya.
Selain itu, surveilans vektor dan virologi terpadu juga perlu ditingkatkan. Itu bisa dilakukan melalui pemantauan rutin kepadatan jentik, pengujian status resistensi insektisida secara berkala, serta deteksi pergeseran serotipe virus dengue di laboratorium daerah.
”Ketidakpastian iklim telah mengaburkan batas antara musim hujan dan musim kemarau yang mengacaukan pola siklus tahunan penyakit. Jadi, cannot do business as usual (tidak lagi bisa melakukan seperti biasanya),” ujar Erni.





