Ada masa ketika perdagangan dianggap sebagai jalan untuk menghindari konflik. Negara-negara saling membeli, menjual, berinvestasi, dan membangun ketergantungan. Logikanya sederhana: semakin terhubung ekonomi dua negara, semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung jika terjadi konflik. Perdagangan diharapkan menjadi jembatan perdamaian.
Namun, dunia sedang bergerak ke arah yang berbeda. Ketergantungan ekonomi yang dahulu dianggap sebagai sumber stabilitas kini justru dapat menjadi instrumen tekanan. Negara tidak harus mengirim kapal perang untuk memengaruhi keputusan negara lain. Cukup membatasi akses pasar, menghentikan pasokan bahan baku, mengendalikan teknologi, atau mengenakan tarif yang membuat mitranya kehilangan pilihan.
Inilah wajah baru persaingan geopolitik: ekonomi tidak lagi sekadar urusan perdagangan, tetapi juga instrumen kekuasaan.
Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok memperlihatkan perubahan tersebut. Persaingan telah menjalar ke penguasaan teknologi semikonduktor, mineral kritis, baterai, hingga jaringan rantai pasok global. Negara yang menguasai titik penting dalam jaringan ekonomi internasional memiliki kemampuan untuk memengaruhi negara lain. Ketergantungan yang semula menciptakan keuntungan bersama dapat berubah menjadi kerentanan ketika akses terhadap sumber daya strategis digunakan sebagai alat tekanan.
Dalam kajian hubungan internasional, fenomena ini dikenal sebagai weaponization of interdependence. Artinya, hubungan saling ketergantungan tidak selalu menghasilkan posisi yang setara. Pihak yang menguasai simpul penting dalam jaringan ekonomi memiliki keunggulan untuk menentukan siapa yang memperoleh akses dan siapa yang harus menanggung konsekuensi.
Masalahnya, tidak semua negara memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan tersebut. Negara dengan pasar besar, penguasaan teknologi, dan kapasitas industri memiliki ruang negosiasi lebih luas. Sebaliknya, negara yang masih bergantung pada pasar ekspor, teknologi, dan investasi asing lebih rentan menghadapi perubahan kebijakan negara lain. Indonesia berada di antara dua posisi tersebut.
Kekayaan yang Belum Menjadi KekuatanIndonesia memiliki modal yang tidak kecil. Nikel, batu bara, kelapa sawit, dan berbagai komoditas strategis menempatkan Indonesia dalam posisi penting pada perdagangan internasional. Hilirisasi bahkan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Namun, ada persoalan yang perlu direnungkan. Apakah menjadi pemasok sumber daya alam otomatis membuat Indonesia memiliki kekuatan untuk menentukan arah perdagangan global?
Kepemilikan sumber daya tidak selalu identik dengan penguasaan pasar. Negara bisa memiliki cadangan mineral besar, tetapi masih bergantung pada teknologi pengolahan, pembiayaan, mesin industri, dan akses pasar dari luar negeri. Dengan demikian, nilai strategis sumber daya alam belum tentu sepenuhnya berubah menjadi daya tawar ekonomi.
Kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia, yang akan berlaku penuh pada Januari 2027, dapat dibaca dalam konteks ini. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor dan posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Langkah tersebut menunjukkan keinginan negara untuk memperkuat kendali atas komoditas strategis. Namun, kendali administratif saja tidak cukup. Kekuatan ekonomi juga ditentukan oleh kemampuan menguasai teknologi, membangun industri bernilai tambah, memperluas pasar, dan mempertahankan kepercayaan mitra dagang.
Tantangan Indonesia bukan memilih antara Amerika Serikat dan Tiongkok, atau menutup diri dari perdagangan global. Persoalannya adalah bagaimana menjaga keterbukaan ekonomi tanpa kehilangan otonomi strategis.
Pertama, Indonesia perlu memperluas diversifikasi mitra perdagangan dan investasi. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu pasar atau sumber teknologi dapat mempersempit pilihan ketika terjadi tekanan geopolitik. Diversifikasi bukan berarti mengurangi hubungan dengan negara tertentu, melainkan memperluas alternatif agar Indonesia tidak mudah kehilangan ruang negosiasi.
Kedua, hilirisasi harus bergerak melampaui pembangunan fasilitas pengolahan. Indonesia perlu memperkuat penguasaan teknologi, kapasitas riset, sumber daya manusia, dan industri pendukung. Tanpa itu, Indonesia berisiko hanya berpindah dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah menuju ketergantungan pada teknologi dan modal asing.
Ketiga, diplomasi ekonomi harus menjadi bagian penting dari politik luar negeri. Indonesia perlu menggunakan ASEAN dan berbagai forum multilateral untuk memperjuangkan sistem perdagangan yang lebih adil, menjaga akses pasar, serta membangun ketahanan rantai pasok regional. Politik luar negeri bebas-aktif tidak cukup hanya menjaga jarak dari rivalitas kekuatan besar. Ia juga harus mampu memastikan bahwa Indonesia memiliki suara dalam menentukan aturan permainan.
Dunia tidak sedang meninggalkan perdagangan. Dunia justru semakin menyadari bahwa perdagangan dapat menjadi sumber kekuasaan. Negara yang menguasai pasar, teknologi, dan rantai pasok memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan pilihan negara lain.
Indonesia tidak harus menjadi kekuatan besar untuk mempertahankan kepentingannya. Namun, Indonesia harus berhenti menganggap bahwa kekayaan sumber daya alam dengan sendirinya akan memberikan daya tawar.
Sebab, dalam dunia ketika ekonomi menjadi senjata, negara yang tidak memiliki kendali atas ketergantungannya berisiko menjadi pihak yang paling mudah ditekan. Pertanyaannya bukan lagi seberapa kaya Indonesia, melainkan seberapa mampu Indonesia menentukan nasib ekonominya sendiri.




