Memaknai Kualitas Ekonomi Tumbuh Impresif di Sulsel

harianfajar
7 jam lalu
Cover Berita

Oleh: Marsuki*

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan III 2026 5,75 persen (y-on-y) dan secara kumulatif 6,05 persen (c-to-c). Menduduki peringkat ke-9 dan dalam kontribusinya secara nasional mencapai 3,29 persen menunjukkan bahwa Sulsel tetap memegang peran penting sebagai pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia (KTI).

Jadi patut disambut dengan optimisme, tetapi juga perlu disikapi secara berhati-hati dan lebih kritis. Baik oleh pemangku kebijakan dan publik sendiri terutama mengenai kualitas, struktur, serta bagaiman keberlanjutan mesin pertumbuhan yang sedang bekerja selama ini kedepannya.

Penentu pertumbuhan ekonomi Sulsel tercatat ditentukan oleh dua sektor  utama, yakni sektor konstruksi dan industri pengolahan makanan dan minuman. Tampilan kedua sektor ini tampaknya berkaitan erat dengan program strategis Pemprov Sulsel, proyek infrastruktur Multi-Years Project (MYP) serta program hilirisasi komoditas dan pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) maupun UMKM.

Akan tetapi, memaknai data makroekonomi dan intervensi kebijakan dengan cara langsung, menimbulkan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Indikator pertumbuhan yang baik seharusnya bukan hanya sebagai gambaran euforia angka di atas kertas laporan, selama belum membumi atau belum dirasakan manfaatnya terutama masyarakat kebanyakan Sulsel secara inklusif di berbagai wilayah.

Sektor pertama terkait aspek infrastruktur, skema MYP tampaknya efektif bisa menjadi katalisator tumbuhnya sektor konstruksi dan mendongkrak Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) fisik. Secara teknis ekonomi, akselerasi belanja modal pemerintah pada triwulan ketiga secara otomatis mampu menggerakkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran.

Tantangannya, terletak pada efektivitas jangka panjang proyek tersebut, terutama terkait dengan perannya apakah bisa menurunkan biaya logistik riil. Artinya, perlu diuji bahwa klaim MYP bisa memperlancar konektivitas darat dari daerah sentra produksi, misalnya, dalam kasus kawasan Luwu Raya, Ajatappareng, maupun Bosowas menuju pelabuhan ekspor di Makassar.

Di antaranya dengan cara melalui bagaimana tren perkembangan indikator efisiensi waktu tempuh dan tarif angkut barang lintas daerah tersebut. Masalahnya, pembangunan infrastruktur sering terjebak hanya pada aspek kemulusan jalan arteri penghubung antar-kabupaten, sementara akses first-mile yang menghubungkan langsung dari sentra pertanian, perkebunan, dan tambak rakyat ke jalan utama masih mengalami masalah fisik atau rusak.

Jika konektivitas di tingkat hulu ini terputus, maka biaya angkut di tingkat produsen tetap tinggi dan efisiensi logistik yang diharapkan belum bisa dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha secara maksimal.

Selain itu, ketergantungan sektor konstruksi pada proyek berbasis anggaran pemerintah pusat mengandung risiko kerentanan fiskal. Sehingga tanpa didukung oleh investasi swasta murni (private PMTB) dalam porsi besar, maka laju pertumbuhan konstruksi akan berpotensi menurun perannya, jika proyek tahun jamak tersebut berakhir.

Kemudian, pada sektor kedua, menguatnya industri pengolahan makanan dan minuman merupakan sinyal positif bahwa Sulsel mulai beranjak dari ketergantungan sebagai pengekspor bahan mentah. Berbagai program pemerintah daerah seperti hilirisasi komoditas, peningkatan mutu kemasan, sertifikasi halal, hingga fasilitasi ekspor bagi IKM dan UMKM telah membuka pintu bagi produk pangan lokal naik kelas.

Cuma, harus diakui secara jujur bahwa kontribusi terbesar pada angka pertumbuhan industri pengolahan mamin tersebut di Sulsel, sebenarnya masih didominasi oleh korporasi manufaktur skala besar, seperti industri pengolahan terigu, kakao, rumput laut, dan pakan ternak.

Faktanya, intervensi kebijakan pemerintah pada IKM dan UMKM pangan lokal masih menghadapi tantangan struktural, dikenal sebagai jebakan hilirisasi dangkal (shallow downstreaming). Pembinaan yang terlalu fokus pada aspek hilir yang bersifat administratif dan estetis.

Seperti perbaikan desain kemasan dan penerbitan sertifikat jelas belum bisa menopang ekspansi ekspor secara berkelanjutan. Banyak produk olahan pangan lokal yang berhasil mencatatkan transaksi perdana melalui fasilitas business matching, tetapi gagal memenuhi pesanan berulang (repeat order) karena inkonsistensi volume produksi dan fluktuasi harga bahan baku.

Sehingga, jika Sulsel mau menembus pasar global, dibutuhkan penguatan industri antara (intermediate goods) yang memiliki nilai tambah tinggi, standar keamanan pangan internasional yang ketat, serta sistem agregasi bahan baku yang terintegrasi langsung dengan petani dan nelayan. Tetapi tentunya, target tersebut masih sulit direalisasi dalam waktu pendek ini karena masih banyaknya masalah yang dihadapi.

Terakhir, pertumbuhan Sulsel 5,75 persen jelas perlu diapresiasi, karena merupakan prestasi ekonomi Sulsel yang baik di tengah masih belum menentunya tren perekonomian global. Tetapi hal tersebut akan lebih bermakna jika pertumbuhan tersebut bisa berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat pedesaan dan terjaganya stabilitas nilai tukar petani dan nelayan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga harus mampu memperbaiki kondisi ketimpangan spasial agar perputaran nilai tambah tidak hanya terpusat di wilayah metropolitan Mamminasata, juga bisa menyebar ke pusat-pusat produksi di daerah lain. Sehingga, ke depan, pekerjaan rumah terbesar pemprov.

Sulsel bukan lagi menambah daftar program intervensi baru, melainkan harus mampu mengintegrasikan kebijakan infrastruktur dan hilirisasi yang sedang berlangsung secara lebih tepat sasaran. Diantaranya, dengan memastikan bahwa jalan yang dibangun benar-benar bermula dari sentra produksi rakyat di sektor unggulannya.

Termasuk mengubah model pembinaan UMKM, dari hanya sebagai pendampingan menjadi penguatan rantai pasok industri yang lebih nyata dan berkelanjutan. Sehingga dampak makronya terasa, bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan untuk menuju  pembangunan ekonomi Sulsel yang inklusif sesuai harapan semua pihak. (*)

*Penulis adalah Guru Besar FEB Unhas


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pimpin SP JICT 2026–2029, Irfan Maulana: Transformasi Pelabuhan Harus Sejalan dengan Perlindungan Pekerja
• 22 jam lalujpnn.com
thumb
Rekap Hasil Final Kumamoto Masters 2026: Borong Gelar, Jepang Juara Umum
• 21 jam lalutvonenews.com
thumb
KTT ke-49 ASEAN Bahas Isu Myanmar, Cari Langkah Praktis untuk Dorong Perdamaian
• 18 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Operasi Zebra Pallawa 2026 Dimulai, Kasat Lantas Polres Pangkep Dorong Kesadaran Tertib Berlalu Lintas
• 2 jam laluharianfajar
thumb
Mak-mak Kompak Dukung Dasco jadi Wapres Pengganti Gibran Rakabuming
• 15 jam lalujpnn.com
Berhasil disimpan.