JAKARTA, DISWAY.ID - Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka ijazah dan membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya semakin ramai diperbincangkan.
Gelombang tuntutan transparansi tersebut kini bermunculan di berbagai platform petisi online dan mendapat dukungan puluhan ribu warganet.
Polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka tampaknya ikut memicu perhatian masyarakat terhadap rekam jejak pendidikan pejabat publik.
Namun, sorotan warganet kini tidak hanya tertuju pada persoalan ijazah Gibran, melainkan mulai meluas hingga seluruh anggota DPR RI.
Menariknya, terdapat lebih dari satu petisi yang secara khusus meminta agar ijazah para wakil rakyat dibuka dan diverifikasi melalui mekanisme resmi.
Berdasarkan pantauan TribunTrends pada Minggu, 15 November 2026, salah satu petisi di Change.org berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" yang diinisiasi Farida Octavia telah mengumpulkan 17.244 tanda tangan.
Sementara itu, petisi lain di Petisionline.com dengan judul "Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR" mencatat dukungan lebih besar, yakni mencapai 41.719 tanda tangan.
Jika digabungkan, kedua petisi tersebut telah memperoleh lebih dari 58 ribu dukungan. Angka ini menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap tuntutan keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para legislator.
BACA JUGA:Kabut Asap Karhutla Lintasi Malaysia-Singapura, Prabowo Sampaikan Permintaan Maaf di KTT ASEAN
Bukan hanya dua petisi tersebut, isu transparansi ijazah juga semakin berkembang di platform Change.org.
Berdasarkan pantauan TribunTrends pada 15 November 2026, sedikitnya terdapat delapan petisi berbeda yang mengangkat persoalan pemeriksaan ijazah pejabat negara dan anggota legislatif.
Salah satu yang menarik perhatian adalah petisi yang dibuat Farida Octavia. Petisi tersebut secara khusus ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Dalam keterangannya, inisiator menilai rekam jejak pendidikan dan integritas moral anggota DPR merupakan bagian penting yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pasalnya, anggota DPR merupakan wakil rakyat yang memiliki kewenangan besar, mulai dari menyusun undang-undang, membahas anggaran negara, hingga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
"Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik," tulis pembuat petisi dalam keterangannya.
- 1
- 2
- 3
- 4
- »





