Bank Indonesia (BI) memperkuat infrastruktur penggunaan transaksi mata uang lokal Indonesia dan Tiongkok melalui implementasi Renminbi Clearing Bank atau bank kliring Renminbi. Kehadiran lembaga ini diharapkan memperlancar transaksi perdagangan dan investasi kedua negara, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang perantara.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi BI memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Di saat yang sama, hubungan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok terus berkembang dan menjadikan negara tersebut sebagai salah satu mitra dagang utama sekaligus pemasok impor terbesar bagi Indonesia.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, pembentukan bank kliring Renminbi bertujuan memperluas akses likuiditas Renminbi di pasar domestik, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).
"Penguatan ekosistem ini merupakan bagian dari langkah untuk mendukung stabilitas nilai Rupiah dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia," ujar Destry dalam peluncuran Renminbi Clearing Bank di kantor pusat BI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Implementasi bank kliring Renminbi merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara BI dan People's Bank of China (PBoC) pada 11 Juni 2026. PBoC kemudian menetapkan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai bank kliring Renminbi di Indonesia.
Lembaga ini berperan menyediakan likuiditas Renminbi, layanan kliring dan penyelesaian transaksi, serta mendukung instrumen penempatan dan pembiayaan. Dalam implementasinya, bank kliring Renminbi juga menjalin komitmen dengan 12 bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) di Indonesia. Yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Bank Sinarmas, OCBC NISP, Maybank Indonesia, CCB Indonesia, BCA, Bank Danamon, PermataBank, dan ICBC Indonesia.
Transaksi LCT RI-Tiongkok MelonjakPenguatan infrastruktur transaksi renminbi berlangsung seiring aktivitas perdagangan Indonesia-Tiongkok terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok mencapai US$54,17 miliar sepanjang Januari-September 2026. Adapun, impor nonmigas dari negara tersebut mencapai US$76,16 miliar atau menyumbang sekitar 42,77% dari total impor nonmigas Indonesia pada periode yang sama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, penguatan transaksi mata uang lokal dapat mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Tiongkok. Ia menilai, besarnya hubungan perdagangan kedua negara perlu diikuti penguatan daya saing ekspor dan investasi Indonesia.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6%, pihaknya memperkuat sektor eksternal melalui empat langkah. Pertama, meningkatkan daya saing ekspor dan investasi melalui hilirisasi, deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan kepastian regulasi. Kedua, menjaga stabilitas Rupiah melalui koordinasi fiskal dan moneter serta pendalaman pasar keuangan.
Ketiga, mengoptimalkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri untuk memperkuat cadangan devisa dan likuiditas valas. Keempat, memperluas diplomasi ekonomi dengan mempercepat perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA), melanjutkan aksesi OECD, serta memanfaatkan keanggotaan di WAICO untuk menarik investasi.
Perkembangan penggunaan mata uang lokal juga menunjukkan peningkatan signifikan. BI mencatat, nilai transaksi LCT Indonesia-Tiongkok sepanjang Januari-September 2026 mencapai ekuivalen US$43,89miliar. Angka tersebut melampaui realisasi sepanjang 2025 yang sebesar US$13,19 miliar.
Transaksi Indonesia-Tiongkok bahkan menyumbang 83,49% dari total volume LCT Indonesia dengan tujuh negara mitra. Rata-rata pengguna LCT Indonesia-Tiongkok mencapai 5.951 pengguna setiap bulan.
Secara keseluruhan, nilai transaksi LCT Indonesia dengan tujuh negara mitra mencapai US$52,57 miliar hingga September 2026. Negara mitra tersebut meliputi Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura.
Dari sisi Tiongkok, Deputi Gubernur PBoC Tao Ling mengapresiasi langkah BI dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral. Menurutnya, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi kedua negara dapat meningkatkan efisiensi transaksi, menekan biaya, sekaligus mengurangi risiko nilai tukar.
Bank of China dengan jaringan internasionalnya juga dinilai dapat mendukung ketersediaan likuiditas renminbi dan kelancaran transaksi lintas negara melalui kerja sama dengan perbankan domestik.
"PBoC siap terus mempererat koordinasi dengan BI guna memperluas manfaat kerja sama keuangan bagi kedua negara," ujar Tao.
Pada saat yang sama, Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Zhou Kan, meyakini kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok akan terus berkembang. Besarnya potensi perdagangan dan investasi kedua negara dinilai masih membuka ruang pengembangan kerja sama di sektor keuangan.
Bank Kliring Bantu Efisiensi Transaksi ValasBank Indonesia meresmikan implementasi Renminbi Clearing Bank untuk memperkuat transaksi mata uang lokal Indonesia-Tiongkok dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. (Bank Indonesia)
Kehadiran bank kliring renminbi diharapkan memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang selama ini menggunakan dolar AS sebagai mata uang perantara dalam transaksi perdagangan dengan Tiongkok.
Kepala Ekonom PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Fakhrul Fulvian menilai, pembentukan Renminbi Clearing Bank merupakan langkah positif untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Fakhrul berpandangan, fasilitas tersebut memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi dilakukan langsung menggunakan Rupiah dan Renminbi. Dengan begitu, kebutuhan konversi mata uang melalui dolar AS dapat dikurangi.
"Selama ini, sebagian transaksi perdagangan internasional masih memerlukan dolar AS sebagai mata uang perantara. Dengan adanya RMB Clearing Bank, kebutuhan konversi melalui dolar dapat dikurangi. Ini membantu meningkatkan efisiensi transaksi dan berpotensi mengurangi sebagian permintaan dolar di pasar valuta asing domestik," ujar Fakhrul kepada Katadata, Kamis (12/11/2026).
Mekanisme tersebut bekerja melalui penyediaan fasilitas kliring, penyelesaian transaksi, dan likuiditas Renminbi bagi perbankan serta pelaku usaha. Misalnya, importir Indonesia yang membeli barang dari Tiongkok dapat melakukan pembayaran menggunakan Renminbi melalui bank peserta LCT.
Di sisi lain, bank dapat memanfaatkan penerimaan Renminbi dari eksportir untuk memenuhi kebutuhan pembayaran importir. Dengan demikian, transaksi yang sebelumnya memerlukan pembelian dolar AS sebelum dikonversi menjadi mata uang Tiongkok dapat dilakukan secara langsung melalui pasangan mata uang Rupiah-Renminbi.
Sementara itu, Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz berpendapat, manfaat paling langsung dari kehadiran bank kliring Renminbi adalah memperkuat ketahanan pasar valuta asing ketika pasokan likuiditas dolar AS mengetat.
Ia memperkirakan dampaknya terhadap level nilai tukar dolar AS terhadap rupiah dalam jangka pendek masih terbatas. Namun, perusahaan yang memiliki transaksi dengan Tiongkok kini mempunyai jalur pembayaran alternatif sehingga sebagian kebutuhan pembelian dolar AS untuk perdagangan berpotensi berkurang.
Potensi tersebut cukup besar mengingat Tiongkok memasok 42,77% impor nonmigas Indonesia sepanjang Januari-September 2026.
"Perusahaan yang membayar dalam yuan tetap perlu mengelola risiko perubahan kurs rupiah terhadap yuan," ungkap Faiz.
Sejalan dengan hal itu, Chief Economist PermataBank Josua Pardede mengatakan, manfaat utama kebijakan ini adalah mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak dolar AS. Diversifikasi mata uang dapat membuat transaksi perdagangan dan investasi lebih fleksibel, terutama ketika pasar keuangan global mengalami tekanan.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa diversifikasi mata uang tidak menghilangkan risiko nilai tukar, melainkan menyebarkan sumber risiko. Jika penggunaan Renminbi meningkat, pelaku usaha tetap menghadapi risiko perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang Tiongkok tersebut.
Selain itu, tekanan terhadap Rupiah tidak hanya berasal dari kebutuhan valuta asing untuk perdagangan. Arus modal keluar, tingginya suku bunga global, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan persepsi investor juga memengaruhi pergerakan mata uang domestik.
Kondisi tersebut terlihat pada perdagangan Kamis (12/11/2026). Rupiah sempat melemah hingga Rp18.241 per dolar AS, menembus rekor terendah sebelumnya Rp18.190 per dolar AS pada awal Juni 2026. Tekanan antara lain dipengaruhi penguatan dolar AS, kekhawatiran terhadap arah suku bunga The Federal Reserve, dan sentimen investor terhadap pasar keuangan domestik.
Maka itu, keberadaan bank kliring Renminbi dipandang perlu sebagai instrumen pendukung stabilitas pasar valuta asing, bukan pengganti kebijakan moneter dan upaya menjaga fundamental ekonomi.
Pendalaman Pasar Jadi Tantangan SelanjutnyaEfektivitas bank kliring renminbi akan sangat bergantung pada ketersediaan likuiditas dan kedalaman transaksi langsung rupiah-renminbi. Perbankan juga perlu mampu menyediakan harga yang kompetitif agar pelaku usaha memiliki insentif untuk beralih dari penggunaan dolar AS.
Fakhrul berharap pengembangan LCT ke depan perlu diarahkan pada pendalaman pasar uang dan valuta asing melalui pengembangan instrumen foreign exchange swap, lindung nilai, serta pembiayaan perdagangan. Keterlibatan perbankan nasional, termasuk bank Himbara, juga perlu diperluas.
Menurutnya, LCT sebaiknya berkembang menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan internasional Indonesia, bukan hanya mekanisme pembayaran perdagangan lintas negara.
Senada dengan Fakhrul, Faiz menyebut, prioritas berikutnya adalah memperdalam penggunaan LCT dengan negara mitra yang memiliki hubungan perdagangan besar dan rutin. Volume transaksi yang berulang dapat memberikan dasar bagi perbankan untuk menyediakan kuotasi beli dan jual yang lebih kompetitif.
Perbankan juga perlu memperluas layanan kontrak forward agar perusahaan dapat mengunci kurs transaksi serta instrumen swap untuk mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek.
Adapun Josua menekankan pentingnya peningkatan likuiditas transaksi langsung rupiah terhadap mata uang negara mitra, transparansi pembentukan harga, serta penguatan instrumen lindung nilai.
Ia pun mengingatkan perlunya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan renminbi. Ketika kebutuhan pembayaran impor lebih besar dibandingkan pasokan renminbi dari penerimaan ekspor, perbankan tetap memerlukan sumber likuiditas tambahan. “Jika tidak dikelola, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya transaksi dan konsentrasi risiko likuiditas,” pungkas Josua.




