Ketum FWJI Soroti Tambang Ilegal di Wilayah Gunung Pongkor

jpnn.com
7 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyoroti maraknya fenomena Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dia menyebut kondisi tersebut menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan di area penambangan emas yang lokasinya masuk ke PT. Antam TBK UBPE Pongkor.

BACA JUGA: TNI AL Gagalkan Penyelundupan 3 Ton Sianida, Diduga Untuk Tambang Ilegal

Menurutnya, hal tersebut merambah ke area PT. Antam yang notabene merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, kata dia, pada kenyataannya banyak "pemain" atau yang biasa disebut "Gurandil" melakukan penambangan di area tersebut.

BACA JUGA: Penertiban Tambang Ilegal Dinilai Titik Awal Tata Kelola Industri yang Lebih Sehat

Opan juga mmenyoroti  perilaku oknum aparat penegak hukum (APH) maupun penyelengara tambang ilegal sudah tidak lagi melihat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Miris melihatnya, mereka-mereka itu seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi tanpa prosedural yang berlaku. Padahal Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas dan membabat habis para mafia cukong tambang emas ilegal," ujar Opan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Opan menilai persoalan itu bukan persoalan lokal, akan tetapi menjadi persoalan nasional.

Opan juga mengingatkan PT. Antam TBK UBPE Pongkor sebagai pemegang hak kuasa pertambangan di wilayah tersebut dapat membersihkan dirinya dari para oknum pegawai yang "bermain" dengan Penambang Emas Tanpa Ijin yang masuk ke wilayah eksplorasi Level 701.

"Ingat, negara harus hadir sesuai dengan UUD 1945 bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat dan bukan dinikmati oleh segelintir orang," ujar Opan.

Dalam konteks ini, Opan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dengan sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich Batari


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kisah Iksan, Bocah 8 Tahun yang Kehilangan Ibu dan Berjuang Mandiri di Sekolah Rakyat demi Cita-Cita Jadi Tentara
• 1 jam lalupantau.com
thumb
Pramono Perintahkan Jajarannya di DKI Jakarta Turunkan Foto Gibran
• 2 jam lalurepublika.co.id
thumb
Rupiah Anjlok ke Rp 18.271 per Dolar AS, Terlemah Sepanjang Sejarah
• 27 menit lalukumparan.com
thumb
Pramono Janji Segera Tertibkan Parkir Liar di Blok M
• 11 jam laluokezone.com
thumb
Trump Beli Saham NVIDIA Miliaran Rupiah dan Ubah Kebijakan Chip ke China, Bisa Bahayakan AS?
• 9 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.