Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah menyayangkan atas terjadinya insiden dugaan pemerkosaan terhadap RWM (21) yang dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede.
Menurut dia, Komnas HAM telah melakukan koordinasi internal dan bersiap menerjunkan tim ke Kupang.
Advertisement
"Komnas HAM sendiri sudah berkoordinasi di tingkat internal dan akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah fakta dan informasi terkait dengan kasus ini," kata Anis kepada Liputan6.com, Senin (16/11/2026).
Kasus yang berulang terlebih di NTT ini, menurutnya, mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di sana.
"Tentu saja berulangnya kasus itu mengindikasikan bahwa ada persoalan yang serius, gitu, terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, di mana polanya itu, pola relasi kuasa yang makin mengalami peningkatan," ungkap Anis.
Karena itu, merespons laporan korban yang telah masuk ke Polda NTT, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum bekerja secara efektif dengan menerapkan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
"Karena yang bersangkutan merupakan pejabat publik, tentu saja juga perlu diterapkan pemberatan pasal sepertiga,dan jika terbukti, tentu saja harus dicopot dari jabatannya," ungkap Anis.
Selain penegakan hukum yang tegas, Komnas HAM menekankan pentingnya pemenuhan hak keadilan dan pemulihan menyeluruh bagi korban, sekaligus mengusut kemungkinan adanya korban lain yang belum berani bersuara.
"Pemulihan bagi korban itu juga harus didorong dalam proses penegakan hukum ini, termasuk mengungkap jika ada korban-korban yang lain. Karena kan tidak semua korban itu punya keberanian untuk bersuara, untuk menyampaikan. Sehingga kami juga mendorong dalam hal ini LPSK memberikan pelindungan kepada korban yang sudah berani melaporkan peristiwa ini kepada aparat penegak hukum," jelas Anis.




