jpnn.com - BARITO KUALA – Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menggelar kegiatan Sapa Warga bersama masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, Minggu (15/11).
Dalam pertemuan di Warung Soto Bauntung Batuah, kawasan Handil Bakti, itu Habib Aboe berdialog bahkan menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat.
BACA JUGA: Kecam Kampanye LGBTQ, Ketum Mathlaul Anwar: Aparat Harus Tegas
Salah satunya ialah mengenai sejauh mana komitmen negara dan pemerintah membendung fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Habib Aboe mengatakan bahwa secara konstitusional maupun regulasi di tingkat pusat dan daerah, negara memiliki pagar hukum tegas untuk membentengi nilai-nilai keluarga dan ketertiban umum dari penyebaran perilaku menyimpang tersebut.
BACA JUGA: PKS Siap Memperjuangkan Pasal Anti-LGBT di RUU KUHP
"Masyarakat tidak perlu ragu soal landasan hukum kita. Secara konstitusi maupun undang-undang, negara kita tidak pernah mengakui pernikahan sesama jenis,” kata Habib Aboe dalam keterangan persnya kepada JPNN, Minggu (15/11).
“Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta tafsir Pasal 28B UUD 1945 sudah sangat jelas, perkawinan yang sah itu hanya antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan," tambahnya.
BACA JUGA: Silaturahmi ke MUI, PKS Terima Naskah Akademis RUU Pencegahan LGBTQ
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk menindak tegas aktivitas menyimpang yang meresahkan masyarakat di ruang publik maupun yang menyasar generasi muda.
Menurut dia, jika aktivitas itu sudah masuk ke ranah publik dan melanggar kesusilaan di muka umum, apalagi melibatkan anak di bawah umur, ada unsur paksaan, atau pornografi, maka tindakan pidana pasti dikenakan.
“Aturannya jelas tertuang dalam Pasal 292 KUHP maupun ketentuan asusila sesama jenis dalam KUHP Baru," ujar wakil rakyat dari Dapil I Kalimantan Selatan, itu.
Habib Aboe memaparkan bahwa di daerah yang memiliki kekhususan seperti Provinsi Aceh, penegakan hukum bahkan diatur lebih spesifik melalui otonomi khusus syariat Islam. Melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perilaku homoseksual dan lesbian dikenai sanksi hukum fisik berupa uqubat cambuk bagi para pelakunya.
Menurut dia, komitmen pemerintah pusat saat ini juga makin diperkuat dengan diterbitkannya regulasi strategis terbaru yang memandang persoalan ini dari sudut pandang ketahanan nasional.
"Pemerintah juga sudah sangat serius melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Dalam Perpres tersebut, penyebaran budaya LGBTQ secara resmi ditetapkan sebagai salah satu ancaman nonmiliter berdimensi sosial budaya dan ideologi yang dapat mengancam kedaulatan serta ketahanan keluarga bangsa Indonesia," paparnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi




