Para Penjaga Gerbang Kekaisaran: Mengapa Menjadi Biksu di Tiongkok Kuno Harus Mengantongi Izin Resmi?

erabaru.net
5 jam lalu
Cover Berita

Selama berabad-abad, orang-orang yang ingin menjadi biksu Buddha atau pendeta Tao di Tiongkok harus memperoleh persetujuan pemerintah sebelum memasuki kehidupan keagamaan. Sertifikat penahbisan kekaisaran yang dikenal sebagai dudie mencerminkan prestise kalangan rohaniwan sekaligus upaya negara mengatur kehidupan beragama, perpajakan, dan kewajiban masyarakat.

Pada masa Tiongkok kuno, memasuki kehidupan keagamaan membutuhkan lebih dari sekadar keyakinan yang teguh dan kesediaan meninggalkan kehidupan duniawi. Selama sebagian besar masa kekaisaran, calon rohaniwan, seperti biksu Buddha dan pendeta Tao, harus memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah kekaisaran. Bahkan, sebagian dari mereka diwajibkan membuktikan pengetahuan mengenai kitab-kitab suci keagamaan sebelum diakui secara resmi oleh negara.

Inti dari sistem tersebut adalah dudie (度牒), yaitu sertifikat penahbisan kekaisaran yang berfungsi sebagai bukti bahwa status keagamaan seseorang telah diakui secara resmi.

Dokumen tersebut mencerminkan salah satu karakteristik penting masyarakat tradisional Tiongkok. Meskipun agama Buddha dan Taoisme memiliki pengaruh budaya yang cukup besar, lembaga-lembaga keagamaan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah.

Apa itu dudie?

Sistem dudie mulai terbentuk pada masa Dinasti Tang (618–907), ketika pemerintah kekaisaran menetapkan prosedur resmi untuk mendaftarkan biksu, biksuni, dan rohaniwan Tao.

Sertifikat tersebut diterbitkan melalui kantor-kantor pemerintah yang ditunjuk dan mencatat sejumlah informasi, seperti nama asli seseorang, tempat kelahiran, usia, afiliasi keagamaan, biara tempat tinggal, serta rincian penahbisannya.

Sertifikat pada masa awal dapat dibuat dari sutra atau bahan berkualitas tinggi lainnya, yang mencerminkan kedudukannya sebagai dokumen penting pemerintah. Sertifikat berbahan kertas mulai umum digunakan pada masa Dinasti Song Utara (960–1127), meskipun bahan sutra kemudian kembali digunakan.

Memiliki dudie berarti seseorang diakui secara hukum sebagai anggota kalangan rohaniwan. Pengakuan ini memiliki arti penting dalam kehidupan praktis.

Pada berbagai periode dalam sejarah kekaisaran, biksu Buddha dan pendeta Tao yang terdaftar memperoleh pembebasan dari sejumlah jenis pajak dan kewajiban kerja paksa. Hak istimewa tersebut membuat pendaftaran keagamaan turut mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dan mengerahkan tenaga kerja.

Karena itu, pemerintah berupaya mengendalikan jumlah orang yang memasuki biara dan kuil. Penahbisan tanpa izin dapat berujung pada hukuman, sedangkan rohaniwan yang tidak terdaftar berisiko kehilangan pengakuan resmi atas status keagamaannya.

Bagaimana calon biksu memenuhi persyaratan?

Memperoleh dudie tidak selalu mudah. Peraturan sejarah, terutama yang dikembangkan pada masa Dinasti Song, menyediakan beberapa jalur untuk memperoleh penahbisan resmi.

Salah satunya melalui ujian yang menguji pengetahuan pemohon mengenai kitab-kitab suci Buddha atau Tao. Para calon rohaniwan mungkin diwajibkan melafalkan teks-teks keagamaan atau menunjukkan pemahaman terhadap ajaran yang telah ditetapkan.

Jalur lainnya adalah melalui persetujuan kaisar. Dalam kesempatan-kesempatan khusus, kaisar terkadang memberikan sertifikat penahbisan sebagai bentuk penghargaan atau dukungan kepada lembaga keagamaan.

Cara ketiga adalah melalui pembayaran. Pemerintah pada waktu-waktu tertentu menerbitkan sertifikat dengan imbalan uang atau barang, terutama ketika menghadapi keadaan darurat keuangan.

Persyaratan kelayakan juga berbeda-beda di setiap dinasti. Bergantung pada periode dan peraturan yang berlaku, para pemohon dapat menghadapi pembatasan terkait usia, kondisi fisik, kewajiban keluarga, riwayat kriminal, utang yang belum dilunasi, atau status sebagai pegawai pemerintah.

Sejumlah peraturan pada masa lalu juga menekankan pentingnya persetujuan orang tua, komitmen keagamaan, perilaku pribadi, serta kemampuan seseorang untuk menjalani tuntutan kehidupan monastik.

Persyaratan tersebut mencerminkan pandangan bahwa memasuki kehidupan keagamaan melibatkan tanggung jawab yang besar. Namun, aturan-aturan itu tidak diterapkan secara seragam di setiap dinasti maupun tradisi keagamaan.

Sumber pendapatan pemerintah

Meskipun persyaratan keagamaan mendapat perhatian besar, sistem sertifikat tersebut secara bertahap juga memiliki tujuan finansial.

Pada masa Dinasti Tang yang makmur, pemerintah mulai menjual sertifikat penahbisan untuk mengumpulkan dana. Praktik ini antara lain dilakukan ketika pemerintah menghadapi tekanan keuangan akibat Pemberontakan An Lushan pada abad ke-8.

Praktik tersebut berlanjut pada dinasti-dinasti berikutnya dan menjadi salah satu cara yang mapan untuk menghasilkan pendapatan ketika pemerintah mengalami kesulitan keuangan.

Hal ini menimbulkan ketegangan antara cita-cita keagamaan dan kepentingan pemerintah.

Sertifikat yang semula menjadi bukti persetujuan resmi bagi calon rohaniwan ternyata juga dapat diperoleh melalui sumbangan finansial. Kondisi ini melemahkan hubungan antara pendaftaran pemerintah dan proses pendidikan keagamaan.

Meskipun sistem tersebut membantu pemerintah mengatur lembaga-lembaga keagamaan, praktik itu juga memperlihatkan bagaimana pertimbangan ekonomi dan politik dapat memengaruhi kehidupan monastik.

Penghapusan sistem dudie

Sistem dudie bertahan melewati berbagai pergantian dinasti, tetapi mengalami perubahan besar pada masa Dinasti Qing (1644–1912).

Seiring berkembangnya kebijakan perpajakan, terutama setelah reformasi yang menggabungkan sejumlah kewajiban rumah tangga ke dalam pajak tanah, arti penting pembebasan pajak bagi kalangan rohaniwan secara ekonomi mulai berkurang.

Pemerintah juga berulang kali mengubah kebijakan penerbitan sertifikat. Pada satu masa, distribusinya dibatasi, sementara pada masa lain prosedur sebelumnya kembali diberlakukan.

Pada 1774, ketika Kaisar Qianlong berkuasa, pemerintah Dinasti Qing secara resmi menghapus sistem penerbitan sertifikat penahbisan oleh negara yang telah berlangsung selama berabad-abad tersebut.

Komunitas keagamaan tetap melaksanakan penahbisan sesuai tradisi masing-masing. Namun, sertifikat kekaisaran dudie tidak lagi diwajibkan sebagai sarana utama untuk menetapkan status seseorang sebagai rohaniwan.

Selama berabad-abad, sertifikat tersebut menjadi gambaran unik tentang pertemuan antara agama dan kekuasaan negara. Dokumen itu menentukan siapa yang secara hukum dapat memasuki kehidupan monastik, memengaruhi pendapatan pemerintah, serta memberikan kendali yang cukup besar kepada pejabat kekaisaran atas komunitas keagamaan.

Sejarah dudie memberikan gambaran tentang masyarakat pada masa itu, ketika komitmen spiritual, peraturan administrasi, dan kewajiban ekonomi sehari-hari saling berkaitan erat.

Sumber : Visiontimes.com 


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bos BKN Bocorkan Strategi Pemetaan Pengisian Calon Pejabat PNS
• 15 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Harry Redknapp Sebut Mauricio Pochettino Tidak Akan Gagal di Manchester United
• 10 jam lalukumparan.com
thumb
Di KTT ASEAN, Prabowo tegaskan pangan dan energi jadi prioritas RI
• 17 jam laluantaranews.com
thumb
Demo Protes Biaya Hidup di Paris Berujung Bentrok, Polisi Tangkap Pendemo | KOMPAS PETANG
• 21 jam lalukompas.tv
thumb
Go Kyung Pyo Klarifikasi Soal CCTV Saat Kecelakaan, Kini Tulis Surat Permintaan Maaf Usai Mengemudi Sambil Mabuk
• 4 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.