JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum anggotanya yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis, 12 November 2026 malam.
“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” tegas Abdullah, yang akrab disapa Abduh, dalam keterangan tertulisnya, Senin 16 November 2026.
Selain itu, Abduh meminta TNI juga mendalami proses pemeriksaan terkait dugaan konsumsi alkohol.
BACA JUGA:Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Hadir Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi
Menurutnya, peristiwa ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.
“Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan tes urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Jangan sampai perilaku anggota justru merugikan masyarakat dan mencoreng institusi TNI,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Mengingat enam santri yang menjadi korban dilaporkan mengalami ketakutan dan tekanan psikologis, bahkan tiga di antaranya langsung pulang pada malam kejadian, Abduh meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak TNI dan pesantren untuk melakukan pemulihan terhadap para korban maupun santri lainnya.
Menurut Abduh, langkah tersebut penting untuk memastikan para korban mendapatkan pemulihan sekaligus menjamin pesantren tetap menjadi lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal pesantren.
BACA JUGA:Kabut Asap Karhutla Lintasi Malaysia-Singapura, Prabowo Sampaikan Permintaan Maaf di KTT ASEAN
“Saya minta seluruh korban dan santri mendapatkan pemulihan dari dampak peristiwa ini. Negara harus hadir dan memastikan seluruh biaya pemulihan, baik fisik maupun psikologis, ditanggung. Ini merupakan bentuk zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren,” pungkas Abduh





