Perjuangkan Kesempatan Kerja Disabilitas, Calon Anggota KND Tekankan Pentingnya Soft Skill dan Komunikasi

harianfajar
3 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas tidak cukup hanya dengan membuka akses rekrutmen. Peningkatan kapasitas diri, keterampilan soft skill, serta kemampuan komunikasi juga menjadi faktor penting agar pekerja disabilitas mampu beradaptasi dan berkembang di lingkungan kerja.

Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Layanan Inklusif Ketenagakerjaan Setara, Layanan Inklusif Dunia Usaha dan Industri” yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar di Hotel Gammara, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi penyandang disabilitas, akademisi, pemerhati disabilitas hingga pelaku usaha. FGD ini menjadi ruang diskusi untuk menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan profil dan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk mendorong kesiapan penyandang disabilitas mengikuti asesmen, pelatihan prakerja, program magang hingga penempatan kerja. Unit Layanan Disabilitas (ULD) juga diharapkan menjadi mitra perusahaan dalam memberikan konsultasi terkait aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi pekerja disabilitas.

Kepala Disnaker Kota Makassar, Drs. Zainal Ibrahim, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan langkah konkret dalam menghadirkan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif.

Dia menegaskan, Disnaker Makassar berupaya membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan usaha. Inklusivitas harus diwujudkan melalui sistem pelayanan, kebijakan, lingkungan kerja, sarana prasarana, hingga budaya organisasi yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi sesuai kompetensinya.

Zainal menjelaskan, komitmen menjadikan Makassar sebagai kota inklusif juga telah menjadi bagian dari arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar bahkan telah menandatangani surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar mengakomodasi penyandang disabilitas dalam proses penerimaan pegawai. Kebijakan tersebut ditandatangani sekitar tiga bulan lalu.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang adil, bukan hanya dalam mengakses layanan publik, tetapi juga dalam proses rekrutmen, pengembangan karier, dan lingkungan kerja.

“Pemenuhan hak ketenagakerjaan perlu dipertimbangkan ke dalam kebijakan dan praktik nyata, bukan berhenti pada pemenuhan administrasi dan kebijakan seremonial semata,” tegas Zainal sebelum membuka kegiatan secara resmi.

Sementara itu, perwakilan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kota Makassar, Rizka Mahardika, menjelaskan bahwa pembentukan ULD merupakan bagian dari upaya menghadirkan pendampingan bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui ULD, Disnaker Makassar berupaya memastikan akses layanan ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh ragam disabilitas. Pendampingan tersebut diharapkan membantu penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuan dan kompetensi masing-masing.

Rizka mengatakan, ULD juga menjadi wadah untuk menyiapkan tenaga pendamping yang memiliki kapasitas memadai. Dengan demikian, program dan kebijakan yang dijalankan dapat dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas sekaligus memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai proses perekrutan tenaga kerja disabilitas.

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke sejumlah perusahaan untuk mendorong penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas.

Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut mulai terlihat di sejumlah sektor formal maupun nonformal, termasuk lingkungan pemerintahan dan perusahaan swasta seperti Alfamidi.

“Kami senantiasa mendatangi perusahaan terkait untuk memberikan sosialisasi bagaimana UU Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu betul-betul bisa diterapkan di dunia kerja,” jelas Rizka.

Pada sesi diskusi, Muhammad Luthfi, S.Tr.Sos., M.S.W., selaku pendamping ULD sekaligus calon anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND), menyoroti pentingnya kesiapan penyandang disabilitas setelah mendapatkan kesempatan bekerja.

Menurutnya, sejumlah pekerja disabilitas yang telah ditempatkan di sektor formal maupun nonformal masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Salah satu tantangannya adalah penyesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab atau jobdesk yang diberikan perusahaan.

Luthfi menilai, selain keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, bernegosiasi, dan membangun hubungan kerja menjadi bekal penting yang perlu dimiliki setiap pekerja disabilitas.

“Dalam dunia kerja kita dituntut untuk punya keterampilan soft skill dan keterampilan komunikasi yang baik dan bernegosiasi dengan baik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, keberadaan ULD juga berfungsi sebagai ruang konsultasi dan penyaluran aspirasi bagi penyandang disabilitas ketika menghadapi persoalan di tempat kerja. Pendampingan tidak hanya berkaitan dengan akses masuk ke dunia kerja, tetapi juga menyangkut cara berinteraksi, etika berkomunikasi, serta penyelesaian kendala yang muncul di lingkungan perusahaan.

Luthfi berharap para pekerja disabilitas, baik di sektor formal maupun nonformal, dapat menunjukkan kinerja optimal dan terus meningkatkan kapasitas diri.

Dia juga mendorong penyandang disabilitas agar tidak berhenti pada posisi pekerjaan yang telah diperoleh. Kesempatan untuk mengembangkan karier dan meraih jenjang jabatan lebih tinggi harus terus diperjuangkan melalui peningkatan kompetensi dan etos kerja.

“Berjuanglah untuk jenjang kariernya biar naik jabatan. Tingkatkanlah kapasitas diri di luar jam kerja. Jangan tunggu perusahaan kasih kita kesempatan, tetapi kita cari kesempatan itu dengan cara memperbaiki etos kerja,” pesannya.

Melalui FGD tersebut, Disnaker Makassar bersama ULD dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah memperluas kesempatan kerja sekaligus memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak, pendampingan, dan peluang pengembangan karier yang setara. (magang)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Prabowo Ingin ASEAN Punya Pengaruh Lebih Besar di Dunia
• 18 jam laluidxchannel.com
thumb
Ciwidey Diterjang Puting Beliung: Kesaksian Warga hingga Kerusakan
• 7 jam lalukumparan.com
thumb
Preview Jerman vs Belanda: Duel Hidup Mati
• 3 jam laluharianfajar
thumb
Dampingi Presiden di KTT ASEAN ke-49, Bahlil Kawal Kepentingan Nasional dalam ASEAN Power Grid
• 17 jam laluantaranews.com
thumb
Di Balik Penembakan Pria di Konter Pulsa di Padang
• 4 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.