JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan bahwa selain memperkuat penanganan kasus penipuan, upaya mengantisipasi atau mencegah penipuan juga perlu dilakukan. Salah satunya melalui rencana peluncuran Anti-Scam Apps.
Kepala Eksekutif Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, penanganan keseluruhan isu perlindungan konsumen secara proaktif harus dilakukan sejak dini melalui langkah pencegahan. Langkah itu di antaranya dilakukan dengan menghadirkan aplikasi digital untuk komunikasi dan konsultasi masyarakat.
"Kami akan me-launch Anti-Scam Apps, tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya, bertanya mengenai telepon legal atau ilegal, link palsu atau tidak palsu, deep fake benar atau enggak, kemudian yang paling penting rekeningnya, rekening yang aman atau rekening yang sudah kena scam atau yang menjadi tempat untuk melakukan kejahatan," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (GEBER PK) yang diadakan Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dicky menjelaskan, aplikasi tersebut sangat penting mengingat kasus-kasus penipuan terus mengalami peningkatan. Data Indonesia Anti Scam Center (IASC) milik OJK mencatat jumlah kasus penipuan melonjak dari sekitar 18 ribu pada 2024 menjadi lebih dari 700 ribu pada 2026.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Kami melihat ini sangat penting karena saat ini konsumen enggak tahu mau ke mana nih bertanya. Jadi, ini tujuannya memberikan informasi sejak awal ketika masyarakat akan bertransaksi," terangnya.
Ia menuturkan, sistem yang berjalan pada aplikasi tersebut pada intinya akan terhubung dengan basis data. Aplikasi tersebut saat ini sedang dalam proses uji coba.
"Saat ini sedang dalam proses sandbox, kebetulan kalau OJK enggak punya banyak dukungan finansial secara internal, kami dapat dari ADB (Asian Development Bank), dapat dari World Bank, dapat dari Gates Foundation yang bantu kami untuk bangun ini," jelasnya.
Dicky mengatakan, integrasi data dilakukan dari kementerian/lembaga (K/L) dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti). Setelah terintegrasi, sistem tersebut akan dilengkapi dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
"Nanti kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis. Ini langkah awal," kata dia.
Dengan adanya Anti-Scam Apps, masyarakat diharapkan bisa terselamatkan dari ancaman penipuan. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa membedakan antara daftar hitam (blacklist) dan daftar putih (whitelist) sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kasus penipuan.
"Kalau sudah ada Anti-Scam Apps dengan berbagai fitur tentu secara gradual kita bisa tambahkan fiturnya. Fitur nanti tentunya pasti semuanya terintegrasi sebagai informasi," tuturnya.