Jakarta, VIVA - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman mengatakan sejumlah fraksi mengusulkan agar Sidang Paripurna MPR RI yang membahas pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur menjadi Rabu (9/12/2026).
Habiburokhman mengatakan, usulan tersebut kemungkinan menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Gabungan (Ragab) MPR RI yang digelar hari ini.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas, adanya niatan sejumlah fraksi untuk merubah sidang paripurna dari Rabu, (2/12/2026) menjadi Rabu (9/12/2026)," kata Habiburokhman kepada wartawan di DPR RI, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, salah satu pertimbangan pengunduran jadwal tersebut karena adanya benturan dengan agenda kedewanan di DPR maupun DPD. Agenda yang dimaksud antara lain kegiatan komisi dan kunjungan kerja.
Selain membahas jadwal sidang paripurna, Habiburokhman juga mendorong agar proses persiapan verifikasi calon Wakil Presiden dilakukan sejak dini. Sebab, waktu verifikasi yang tersedia hanya 14 hari.
"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja," imbuhnya.
Habiburokhman mengaku telah ditunjuk Partai Gerindra sebagai anggota tim verifikasi. Dia menilai, persiapan perlu dilakukan lebih awal agar proses pemeriksaan dokumen calon tidak terkendala persoalan teknis.
Terkait kemungkinan dirinya menjadi Ketua Tim Verifikasi, Habiburokhman menyebut hal tersebut masih bergantung pada keputusan partai politik.
Dia mengatakan, Gerindra kemungkinan akan mengajukan namanya. Namun, partai-partai lain juga memiliki kesempatan untuk mengusulkan kandidat.
Menurutnya, tata tertib MPR tidak mewajibkan Ketua Tim Verifikasi berasal dari unsur pimpinan MPR. Berbeda dengan panitia ad hoc yang memang harus dipimpin oleh pimpinan MPR.
Habiburokhman menilai sosok dari Komisi III DPR RI layak memimpin tim tersebut karena memiliki pemahaman mengenai aspek hukum dan pemeriksaan dokumen.
"Kalau Gerindra mengajukan saya, ya, tapi nanti partai-partai lain kan juga akan mengajukan. Ketua tim verifikasi. Karena di tatib MPR, tim verifikasi tidak harus diketuai oleh pimpinan MPR," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.





