JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem menegaskan setuju jika Presiden Prabowo Subianto memilih mengajukan kader Gerindra sebagai calon wakil presiden (cawapres). Kedua partai itu sempat berseberangan dengan Prabowo di Pilpres 2024 karena mendukung Capres Anies Baswedan.
Presiden PKS Almuzammil Yusuf merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden". Pasal ini menurut Almuzammil menegaskan hak Presiden dalam mengusulkan dua nama cawapres.
Baca Juga
OJK akan Rilis Anti-Scam Apps untuk Cegah Penipuan, Ini Fungsinya
Pemberontakan Muncul di Partai Republik, Orang Pilihan Trump Terancam Digulingkan
Orang Asing di Nusantara Abad V–XV: Tamu Global dalam Aturan Lokal
"Merujuk kepada pasal tersebut jelas bahwa Presiden Prabowo lah yang berhak menentukan dan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti saudara Gibran. MPR kemudian yang berwenang memilih satu dari dua calon tersebut. Dengan batas waktu penyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden," kata Almuzammil kepada Republika, Senin (16/11/2026).
Almuzammil meminta semua kadernya wajib tunduk pada konstitusi. Almuzammil tak ingin ada kader PKS yang sikapnya berseberangan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Fraksi PKS dan semua fraksi di DPR harus taat dan menghormati aturan hukum dalam demokrasi kita," ujar Almuzammil.
Almuzammil tak mempersoalkan kalau pada akhirnya kader Gerindra yang diusulkan Prabowo sebagai cawapres.
"Jadi dalam hal tema pergantian Wapres ini sudah jelas terang benderang tidak ada lagi perdebatan," ujar Almuzammil.