Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan keputusan pemilihan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. PKB memastikan tidak akan mengajukan kader internal sebagai cawapres.
“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh. Rano Alfath, dalam keterangannya, dikutip pada Senin, 16 November 2026.
Rano menjelaskan penghormatan terhadap kewenangan Presiden tersebut berlandaskan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Mekanisme tersebut dipertegas dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah. Ketentuan tersebut mengatur pengajuan dua calon oleh Presiden beserta kelengkapan persyaratannya serta pemilihan salah satunya oleh MPR.
"Presiden tentu memiliki pertimbangan mengenai figur yang dapat mendampingi beliau dan membantu pelaksanaan agenda pemerintahan," ujar Rano.
Rano menyebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang layak dipertimbangkan menjadi wapres untuk membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan. Namun, PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.
"Pandangan PKB mengenai Pak Dasco kami tempatkan sebagai masukan. Penentuan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegas Rano.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh. Rano Alfath. Dok. Antara
Baca Juga :
Sosok Tepat Jadi Cawapres, Dasco Dinilai Paham Dinamika di PemerintahanMenurut Rano, penilaian PKB terhadap Dasco didasarkan pada pengalaman, kematangan politik, serta kemampuannya menjadi jembatan komunikasi di antara berbagai kepentingan. Kapasitas tersebut dinilai penting untuk merajut konsensus, menjaga soliditas koalisi, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan parlemen.
“PKB melihat Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan pandangan, dan mencari titik temu. Kemampuan ini penting agar komunikasi di dalam koalisi tetap terjaga dan agenda pemerintahan memperoleh dukungan politik yang kuat,” kata Rano.
Selain kemampuan komunikasi politik, Rano menekankan kesetiaan Dasco kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pertimbangan penting dalam pandangan PKB. Dia menilai loyalitas tersebut tercermin dalam konsistensi Dasco mendukung kepemimpinan Presiden, mengawal agenda pemerintahan, serta membangun komunikasi agar arah kebijakan Presiden dapat dipahami dan memperoleh dukungan.
“PKB juga melihat kesetiaan Pak Dasco kepada Bapak Presiden. Beliau menunjukkan kesediaan untuk bekerja, menjaga kepercayaan, dan membantu mengawal agenda Presiden. Kesetiaan seperti ini penting karena Presiden membutuhkan pendamping yang dapat dipercaya, memahami arah kepemimpinannya, dan memiliki komitmen yang sama untuk menyukseskan pemerintahan,” ujar Rano.
Rano menilai perpaduan antara loyalitas dan kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak menjadi modal bagi hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden yang solid. Menurut dia, kesamaan arah dan rasa saling percaya diperlukan agar koordinasi pemerintahan berjalan efektif, serta agenda pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu menambahkan kemampuan komunikasi Dasco juga dibutuhkan untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Dia menilai seorang pendamping Presiden perlu memahami persoalan yang dihadapi rakyat sekaligus mampu mendorong penyelesaiannya melalui koordinasi yang efektif.
Rano mengatakan peran Dasco dalam membuka ruang dialog dengan kelompok buruh, termasuk melalui audiensi bersama perwakilan pekerja dan pemerintah mengenai regulasi ketenagakerjaan, menjadi salah satu contoh keterlibatannya dalam mempertemukan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan.
“Persoalan buruh, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya membutuhkan saluran komunikasi yang baik kepada pemerintah. PKB memandang Pak Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi penghubung, agar persoalan yang dirasakan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut,” tutur Rano.
Menurut Rano, komunikasi yang terbuka dapat membantu meredam ketegangan sosial sekaligus memastikan kebijakan mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan menjaga stabilitas politik harus berjalan beriringan dengan kepekaan terhadap kebutuhan rakyat.
“Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco. Pada akhirnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menentukan nama yang akan diusulkan sesuai konstitusi,” ujar Rano.




