JAKARTA, DISWAY.ID-- Anggota tim verifikasi calon wakil presiden Habiburokhman mengatakan tim verifikasi terus melakukan persiapan verifikasi calon Wakil Presiden.
Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam memverifikasi calon wakil presiden. Salah satunya, soal ijazah.
Dia menilai, mekanisme pemeriksaan ijazah perlu dibedakan dari praktik sebelumnya yang dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan.
BACA JUGA:14 Tahun Terhenti, Pramono Lanjutkan Pembangunan Pasar Blok VI: Rampung 2028
"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku. Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU," kata Habiburokhman di DPR RI, Senin, 16 November 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI ini mengusulkan agar MPR berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan proses pemeriksaan ijazah berjalan secara optimal.
Sebagai contoh, pemeriksaan ijazah SMA dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, ijazah perguruan tinggi perlu dikoordinasikan dengan kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
Selain ijazah, Habiburokhman menyoroti persiapan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba.
BACA JUGA:Polda Metro Jaya Gelar Operasi Zebra Jaya 2026, Libatkan 2.939 Personel
Dia mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya telah ditunjuk KPU mulai membuka layanan pemeriksaan bagi para calon.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan membutuhkan waktu sehingga tidak seharusnya seluruh proses baru dimulai ketika masa verifikasi 14 hari telah berjalan.
"Jadi tidak harus selama 14 hari itu, kan pemeriksaan kesehatan juga kan panjang," ujarnya.
Persyaratan ketiga yang menjadi perhatian adalah dokumen dari pengadilan. Habiburokhman menyebut terdapat dua dokumen yang harus dipersiapkan, yakni surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih.
Dia berkaca pada pengalamannya ketika mengurus dokumen pencalonan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pengurusan kedua surat tersebut tidak selalu mudah dan dapat membutuhkan waktu dua hingga tiga hari.
- 1
- 2
- »





