JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP) pekerja oleh sebuah sovereign wealth fund (SWF) merupakan hal yang lumrah di sejumlah negara. Namun menurut Faisal tak semua SWF negara cocok melakukannya.
"Dana pensiun relatif besar di beberapa negara tertentu dan cukup potensial. Jadi ada memang yang begitu (dikelola SWF), tapi bagaimana mekanismenya, persyaratannya, karakteristiknya, itu harus dilihat lagi, tidak semua negara lantas cocok," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Baca Juga
Danantara Bantah Ditunjuk Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku, Ini Ketentuan yang Diatur, Dari Status Hingga Pesangon
Kemnaker Rilis Kriteria Pekerja Penerima BSU 2026, Cek di Sini
Faisal menyinggung rencana pemerintah menunjuk Danantara Indonesia sebagai pengelola dana cadangan pesangon (DCP) pekerja. Menurut Faisal, Danantara seharusnya terlebih dahulu membuktikan adanya perbaikan akuntabilitas dan tata kelola.
"Karena sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana pesangon itu sangat bergantung pada kredibilitas dan juga kepercayaan pekerja terhadap institusi yang bersangkutan," ucap Faisal.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Faisal menilai Danantara yang relatif baru belum teruji dan belum memiliki pengalaman dalam mengelola dana publik tersebut. Faisal menyampaikan Danantara harus memberikan bukti kinerja yang profesional agar layak menjadi pengelola DCP pekerja.
"Nah ini buktinya apa? Secara pengalaman kan belum, jadi sebaiknya sih menurut saya jangan, sangat riskan," lanjut Faisal.
Faisal mengingatkan kasus tata kelola dana pensiun di Asabri seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang. Danantara, lanjut Faisal, lebih baik fokus menjalankan fungsi strategis dalam memperbaiki kinerja BUMN.
"Kita sendiri tahu ada beberapa kasus selama ini, Asabri dan lain-lain yang melibatkan penyalahgunaan dana publik seperti dana pensiun seperti itu. Jadi artinya hal-hal yang seperti ini cukup riskan kalau lembaganya itu tidak kredibel," kata Faisal.