Prabowo Jangan Buru-buru Cari Pengganti Gibran: Masih Ada Isu Soal Pencalonannya di Pilpres 2024

wartaekonomi.co.id
3 jam lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Misteri Gibran Rakabuming Raka akan digantikan siapa sebagai wakil presiden dinilai belum perlu dilakukan dalam waktu dekat. Presiden Prabowo Subianto justru diminta menyelesaikan terlebih dahulu berbagai persoalan konstitusional yang masih menyertai polemik pengunduran diri Gibran.

Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak sesederhana menerima surat pengunduran diri kemudian menunjuk sosok baru untuk mengisi kursi RI 2.

Baca Juga: Wajar Gibran Tak Berani Jadi Oposisi Prabowo: Dia Tak Punya Kapasitas hingga Nyali

Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab sebelum proses pengisian jabatan wakil presiden dapat dibicarakan. Mulai dari keabsahan pengunduran diri, mekanisme pemberhentian wakil presiden, hingga kepastian waktu berakhirnya jabatan secara hukum.

Amir menilai, pemerintah dan lembaga negara terkait perlu memastikan seluruh tahapan konstitusional berjalan sesuai aturan. Jika persoalan tersebut dilewati begitu saja, proses penggantian wakil presiden justru berpotensi menimbulkan persoalan ketatanegaraan baru.

Ia pun mengingatkan agar pembicaraan mengenai calon pengganti politikus muda itu tidak mendahului penyelesaian masalah hukum dan konstitusi yang sedang diperdebatkan.

“Jangan buru-buru berbicara siapa calon pengganti wakil presiden. Selesaikan dulu persoalan konstitusionalnya. Kita harus jelas terlebih dahulu, apakah pengunduran diri itu otomatis mengakhiri jabatan atau masih membutuhkan keputusan resmi dari MPR,” kata Amir, dikutip Senin (16/11/2026).

Amir menjelaskan, polemik pengunduran diri ini telah berkembang menjadi persoalan yang cukup kompleks. Salah satu penyebabnya adalah munculnya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dan prosedur yang harus ditempuh dalam sistem ketatanegaraan.

Menurutnya, surat pengunduran diri yang disampaikan tidak otomatis menjawab seluruh persoalan mengenai status jabatan wakil presiden.

Ada mekanisme hukum yang perlu dipastikan, termasuk bagaimana anggota dewan harus merespons pengunduran diri tersebut dan kapan kekosongan jabatan dapat dinyatakan berlaku secara resmi.

Kepastian ini dinilai penting karena proses pengisian jabatan wakil presiden memiliki konsekuensi konstitusional. Pemerintah tidak bisa begitu saja melangkah ke tahap berikutnya tanpa memastikan status jabatan sebelumnya telah diselesaikan sesuai ketentuan.

Dengan kata lain, persoalan pertama yang harus dijawab bukan siapa figur yang paling layak mendampingi presiden, melainkan bagaimana status wapres secara hukum setelah menyampaikan pengunduran diri.

Amir Hamzah juga mengangkat kembali kontroversi yang berkaitan dengan pencalonan Gibran di Pemilihan Presiden 2024. Ia menyoroti persoalan dokumen pendidikan sosok itu, termasuk surat keputusan penyetaraan pendidikan yang pernah menjadi bahan perdebatan.

Menurut Amir, apabila terdapat dugaan pelanggaran administrasi maupun tindak pidana terkait dokumen pendidikan, persoalan tersebut harus diperiksa melalui jalur hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa pengunduran diri dari jabatan publik tidak seharusnya membuat dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan proses sebelumnya otomatis dianggap selesai.

“Ini bukan hanya persoalan seseorang mengundurkan diri dari jabatan. Ada persoalan konstitusional dan dugaan tindak pidana yang harus diperiksa berdasarkan fakta. Kalau memang ada pemalsuan dokumen sekolah, harus diproses melalui jalur hukum,” kata Amir.

Amir juga mempertanyakan substansi surat pengunduran diri Gibran. Ia menilai alasan pengunduran diri yang dikaitkan dengan kepentingan bangsa dan negara tidak serta-merta menghapus pertanyaan mengenai berbagai kontroversi yang muncul selama proses pencalonan hingga pengangkatannya sebagai wakil presiden.

Baginya, terdapat perbedaan antara keputusan seseorang untuk meninggalkan jabatan dengan penyelesaian persoalan hukum yang mungkin berkaitan dengan jabatan tersebut.

Karena itu, pengunduran diri tidak boleh dijadikan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan yang masih diperdebatkan.

“Kalau pengunduran diri itu disebut demi kepentingan bangsa dan negara, lalu bagaimana dengan persoalan yang menjadi latar belakangnya? Apakah semuanya otomatis selesai? Tidak bisa begitu. Harus ada pertanggungjawaban,” kata Amir.

Ia menginginkan agar setiap persoalan yang muncul tetap diperiksa melalui mekanisme yang semestinya. Dengan begitu, tidak ada kesan bahwa seseorang dapat mengakhiri kontroversi hukum hanya dengan menyatakan mundur dari jabatan publik.

Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah waktu penyampaian surat pengunduran diri yang mendahului pembahasan anggota dewan mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme pemakzulan.

Menurutnya, situasi tersebut berpotensi memunculkan perbedaan sikap di kalangan anggota legislatif, terutama mengenai apakah pengunduran diri dapat menghentikan pembahasan persoalan yang sebelumnya telah menjadi perhatian parlemen.

Amir mengingatkan bahwa proses pengunduran diri dan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran merupakan dua persoalan yang tidak semestinya dicampuradukkan.

“Jangan sampai surat pengunduran diri justru menjadi jalan untuk menghindari pembahasan persoalan yang sebenarnya. Kalau ada dugaan pelanggaran, harus diperiksa. Jangan persoalan hukum berhenti hanya karena seseorang menyatakan mundur,” tutur Amir.

Diketahui Gibran meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.

"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.

Gibran juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden tidak berarti dirinya akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Jawab Isu Dirinya Jadi Pengganti Gibran: 10 November Saya Diundang ke Istana...

Sebaliknya, ia meminta para pendukung dan kelompok relawannya tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Asal Usul-usulan AS untuk Ukraina Serahkan Wilayah ke Rusia
• 10 jam laludetik.com
thumb
MPR Terima Surat dari Prabowo, Langsung Gelar Rapat Gabungan
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Kemenhut Belum Rencanakan Pemindahan
• 1 jam laluidxchannel.com
thumb
PDIP Soal Nama Cawapres Pengganti Gibran, Peluang Gabung Partai Koalisi?
• 22 jam lalukompas.tv
thumb
Saba Lazishvili Viral usai Bantu Merab Dvalishvili, Kini Kalahkan Legenda UFC
• 7 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.