Selebriti sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan permintaan maaf terkait polemik kerja sama dan endorsement dengan sejumlah kementerian.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Raffi menyebut bakal mengalokasikan dana sebesar Rp 15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama warga terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Raffi melalui sebuah video pernyataan yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad pada Senin (16/11).
Dalam pernyataannya, Raffi menjelaskan kerja sama yang menjadi sorotan publik, yakni dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ketika dirinya sudah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Raffi mengatakan, dana Rp 15 miliar tersebut akan dialokasikan bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam kelompok The Dudas Minus One, yakni Ariel, Desta, dan Gading.
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan bantuan, mulai dari pembangunan bendungan, dukungan logistik, hingga bantuan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
"Saat ini, penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kita salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan," ujarnya.
Raffi menegaskan, dana bantuan tersebut tidak diambil dari honor kru, pekerja, UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan pelaksanaan kegiatan selama kerja sama berlangsung.
Menurutnya, dana bantuan itu berasal dari dana pribadi Raffi serta seluruh honor yang diterima Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan KKP.
"Perlu saya tekankan, dana ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung, karena mereka sudah bekerja dengan sangat baik dan profesional," kata Raffi.
Siap Diperiksa Inspektorat hingga BPKSelain menyampaikan komitmen bantuan, Raffi juga menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan terkait kerja sama tersebut.
Dia mengatakan, pihaknya terbuka terhadap pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangan masing-masing.
"Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujarnya.
Raffi juga mengungkapkan bahwa pada 2024 dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya.
"Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," kata Raffi.
Meski demikian, dia menyadari bahwa posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden membuat aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Raffi mengaku menjadikan polemik tersebut sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi kekeliruan serupa.
Dia juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan kritik dan masukan. Menurutnya, kepercayaan publik tidak cukup dijaga hanya melalui kata-kata maupun permintaan maaf.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi," tuturnya.
"Sekali lagi, saya meminta maaf, terima kasih," pungkas Raffi.





