Penipuan Digital Tembus 700 Ribu Laporan, BI Soroti Risiko Hilangnya Kepercayaan Konsumen

kumparan.com
1 jam lalu
Cover Berita

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah laporan penipuan digital atau scam yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menembus lebih dari 700.000 laporan.

Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan saat IASC pertama kali dibentuk sekitar dua tahun lalu, ketika laporan yang tercatat baru mencapai 18.000 aduan.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Dicky Kartikoyono, menilai lonjakan tersebut menandakan penanganan pengaduan penipuan digital tidak lagi dapat dilakukan secara sederhana oleh satu institusi tunggal.

Pasalnya, setiap transaksi digital saat ini melibatkan sejumlah penyelenggara jasa keuangan dan pihak lain yang saling terhubung dalam satu ekosistem.

"Dulu satu masalah mungkin cukup ditangani oleh BCA, Mandiri, atau BNI. Setiap institusi punya kemampuan menangani satu per satu masalahnya.

Namun sekarang satu transaksi melibatkan hampir semua pelaku industri jasa keuangan, mulai dari bank, penyedia jasa sistem pembayaran, merchant, hingga platform digital," kata Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (16/11).

Dicky menjelaskan, banyaknya pihak yang terlibat dalam satu alur transaksi menjadi tantangan tersendiri ketika konsumen mengalami kerugian.

Meskipun industri memandangnya sebagai sebuah ekosistem terintegrasi, konsumen hanya merasakan satu dampak langsung, yakni kehilangan dana.

Oleh karena itu, konsumen tidak seharusnya dibebani untuk memahami kerumitan lapisan penyelenggara yang terlibat di balik transaksi.

Masyarakat hanya membutuhkan kepastian mengenai saluran pengaduan, pihak yang bertanggung jawab, proses penyelesaian sengketa, hingga pemulihan hak dan pengembalian dana.

"Ketika terjadi masalah, konsumen tidak seharusnya dipaksa memahami apa dan siapa yang berada di balik setiap lapisan ekosistem itu. Konsumen hanya butuh satu hal, yaitu kejelasan," ujarnya.

BI Soroti Kepercayaan Konsumen

Di sisi lain, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, mengungkapkan penggunaan layanan pembayaran digital semakin meluas hingga menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat perdesaan, generasi muda, hingga kelompok lanjut usia.

Hingga triwulan III 2026, BI mencatat transaksi QRIS telah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta merchant, dengan volume transaksi kumulatif melampaui 20 miliar transaksi.

Menurut Filianingsih, ekspansi ekosistem pembayaran digital wajib dibarengi pengalaman bertransaksi yang aman karena maraknya penipuan berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Merujuk pada studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing, persepsi risiko terbukti menurunkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran digital.

Ketika kepercayaan sudah hilang, berbagai insentif seperti cashback, hadiah, maupun program promosi tidak lagi cukup untuk menarik konsumen kembali bertransaksi secara digital.

"Begitu kepercayaan hilang, mereka mengatakan balik lagi saja ke tunai (cash), tidak pakai digital-digitalan," kata Filianingsih.

Ia menegaskan bahwa pelindungan konsumen bukan sekadar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat utama membangun sistem pembayaran yang aman dan efisien. Inovasi tanpa pelindungan akan membuat ekosistem rentan, sementara pelindungan tanpa adaptasi teknologi berisiko membuat industri tertinggal.

Selain memperkuat pengawasan di sisi penyelenggara, BI menyoroti urgensi peningkatan literasi dan keberdayaan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Perlindungan Konsumen yang digelar setiap tiga tahun di seluruh provinsi, Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen. Capaian tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023 sebesar 64,67 persen.

Meski mencerminkan peningkatan kemampuan konsumen dalam mengenali risiko dan bersikap lebih berhati-hati, tingkat keberdayaan konsumen secara umum masih berada dalam kategori kritis.

"Jadi belum mencapai kategori berdaya, konsumen masih perlu meningkatkan perilaku transaksi aman dan kesadaran memperjuangkan haknya," ujar Filianingsih.

Filianingsih menambahkan, rasio serangan siber sepanjang 2026 tercatat hanya sekitar 0,001 persen dari total volume transaksi digital. Kendati persentasenya sangat kecil, risiko tersebut tidak boleh diabaikan karena kepercayaan publik dibangun melalui proses panjang dan dapat runtuh hanya akibat satu insiden.

"Kerja keras dan kepercayaan (trust) yang sudah bertahun-tahun dibentuk kadang-kadang runtuh hanya karena kerikil. Ini kecil, tetapi memengaruhi, jadi tetap harus kita tangani dengan baik," tuturnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Penyidik Datangi Firli Bahuri di GOR, Polisi Masih Tunggu Jadwal Pemeriksaan
• 5 jam lalurctiplus.com
thumb
Presiden Prabowo Bidik Ekonomi Digital ASEAN 2 Triliun Dolar AS pada 2030 saat Pidato di Filipina
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Koalisi Pimpinan Arab Saudi Cegat 4 Drone di Atas Mekkah dan Madinah di Tengah Eskalasi dengan Houthi
• 5 jam laluharianfajar
thumb
Dari Dasar Laut hingga Produk Industri, PT Timah Kembangkan Hilirisasi Timah Indonesia
• 20 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Polisi Prancis Tangkap 219 Orang dalam Aksi Protes Kenaikan Biaya Hidup, 106 Ribu Warga Turun ke Jalan
• 17 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.