Singgung Pengalaman Anggota, Komisi II Akan Atur Larangan Foto Kopi KTP di RUU Adminduk

kumparan.com
3 jam lalu
Cover Berita

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut masih ada anggotanya yang diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika mengakses layanan perbankan. Padahal, data kependudukan masyarakat telah direkam dan terintegrasi melalui sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Pengalaman tersebut disampaikan Rifqi saat membuka rapat kerja tingkat I pembahasan perubahan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Rifqi mengatakan, pemanfaatan data kependudukan melalui NIK dan KTP elektronik sebenarnya sudah berlangsung secara luas. Namun, integrasi data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kementerian, lembaga, maupun institusi swasta.

"Di Komisi ini pernah ada satu anggota bercerita, katanya sudah punya data dari Dukcapil, tapi kalau ke bank masih dimintai fotokopi KTP," kata Rifqi.

Menurut dia, data biometrik seperti retina, pengenalan wajah (face recognition), dan sidik jari yang telah direkam Dukcapil seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai layanan publik.

Karena itu, revisi UU Adminduk diarahkan untuk menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal bagi seluruh layanan di Indonesia.

"Revisi terhadap Undang-Undang Adminduk yang ingin kita ikhtiarkan kira-kira ingin menaikkan level, menaikkan makom, sekaligus menjadikan Nomor Induk Kependudukan kita sebagai pintu masuk satu-satunya bagi layanan publik yang ada di Indonesia. Ini senafas dengan telah disahkannya Undang-Undang Satu Data Indonesia oleh DPR RI beberapa waktu yang lalu," ujarnya.

RUU Adminduk Larang Fotokopi KTP

Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Adminduk, Aria Bima, menjelaskan salah satu substansi yang diatur dalam revisi tersebut adalah larangan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan.

Sebagai gantinya, proses verifikasi identitas akan dilakukan menggunakan alat baca digital yang terhubung dengan sistem data kependudukan.

Namun, menurut Aria, penerapan aturan tersebut harus diiringi ketersediaan alat baca digital di seluruh penyelenggara layanan, termasuk sektor swasta dan pelaku usaha kecil.

"Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil," jelas Aria.

RUU tersebut juga mengatur integrasi NIK melalui interoperabilitas antarsistem, termasuk pengaturan hak akses dan kewajiban memberikan data balikan kepada sistem administrasi kependudukan.

Aria menyebutkan, revisi UU Adminduk memuat sejumlah pokok pengaturan. Di antaranya, kewajiban pemerintah memberikan pelayanan secara aktif atau jemput bola, pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal, perlindungan data pribadi, serta penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Selain itu, RUU tersebut mengatur identitas bagi anak di bawah 17 tahun yang belum menikah, nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri, mekanisme pengaduan, hingga sanksi administratif bagi penyelenggara dan pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data.

Aria mengatakan, penerapan identitas tunggal melalui NIK juga perlu memperhatikan kesiapan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.

Saat ini, aktivitas Identitas Kependudukan Digital baru mencapai 17.564.975 jiwa atau 8,29 persen dari jumlah penduduk wajib KTP elektronik.

"Perluasan pemanfaatan dan sosialisasi harus berkelanjutan disertai kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan layanan Adminduk," tegas Aria.

Menurut Aria, penerapan SIN turut membawa risiko penyalahgunaan data pribadi, terutama karena data kependudukan dan biometrik merupakan informasi yang harus dilindungi.

"Penerapan SIN juga membawa risiko penyalahgunaan data pribadi. Keberhasilannya ditentukan oleh regulasi yang efektif, kapasitas aparatur dalam keamanan siber, literasi digital masyarakat, serta kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN," kata dia.

Ia juga menekankan bahwa digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh menghambat masyarakat yang belum dapat mengakses layanan digital. Pelayanan tatap muka, pendampingan petugas, dan jemput bola tetap diperlukan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Capaian tidak boleh berhenti pada angka target, tetapi harus tampak pada kualitas layanan. Utama di wilayah 3T, karena digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka, jemput bola, pendampingan petugas. Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak," tegasnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Gunung Ibu Erupsi, Warga Diimbau Jaga Jarak Aman Radius 2 Kilometer
• 21 jam lalurctiplus.com
thumb
Ketua Gerindra Luwu Utara Ungkap 3 Alasan Logis Dukung Sufmi Dasco Ahmad Gantikan Gibran
• 22 jam laluharianfajar
thumb
Kembali ke Almamater, Akhirman Inspirasi Siswa SMAN 7 Soppeng
• 1 jam laluharianfajar
thumb
Podium MI: Setelah Pukulan Palu Godam
• 9 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Persebaya Menang 4-3 atas Western Australia, Bernardo Tavares Lebih Utamakan Evaluasi Pemain daripada Hasil Uji Coba
• 5 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.