Rencana Pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo menghadapi penolakan keras dari masyarakat setempat. Warga menegaskan tidak ingin satwa langka yang selama ini menjadi bagian dari identitas wilayah terkait dipindahkan dari habitat alaminya.
Warga Ujung Kulon, Haji Bojes menyatakan masyarakat setempat telah memiliki sikap yang jelas dan tidak menghendaki adanya kebijakan yang mengusik keberadaan dari Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).
Baca Juga: Prabowo Ubah Strategi Tangani Karhutla, Tak Mau Lagi Tunggu Hutan Terbakar
Menurut Haji Bojes, keberatan masyarakat bukan hanya ditujukan terhadap rencana pemindahan ke Alas Purwo. Bahkan, pihaknya mengatakan belum bisa menerima sepenuhnya gagasan pemindahan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).
"Jangankan dipindahkan ke Alas Purwo. Ke JRSCA yang masih berada di kawasan pun sesungguhnya masih menyisakan keraguan dan penolakan dari masyarakat," ujar Haji Bojes, dikutip Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan masyarakat tidak ingin Badak Jawa dipindahkan, terlebih jika harus dikeluarkan dari habitat alaminya. Haji Bojes juga mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap warga akan tinggal diam apabila kebijakan yang menyangkut kelestarian satwa tersebut tetap dipaksakan.
"Kami tidak menghendaki Badak Jawa diusik, dipindahkan, apalagi dikeluarkan dari habitat alaminya! Jangan pernah menganggap masyarakat Ujung Kulon akan diam ketika habitat, kelestarian dan keberadaan Badak Jawa terusik oleh kebijakan siapa pun," tegasnya.
Badak Jawa bagi masyarakat setempat bukan sekadar satwa yang memiliki status konservasi penting. Keberadaannya telah melekat dengan sejarah, kehormatan dan identitas wilayah dari Ujung Kulon. Karena itu, wacana pemindahan dianggap sebagai persoalan yang menyangkut lebih dari sekadar kebijakan pengelolaan satwa.
"Bagi kami, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka. Ia adalah bagian dari kehormatan, identitas, sejarah, dan warisan alam Ujung Kulon. Kami siap berdiri di garis paling depan. Kami siap melawan siapa pun yang berani mengusik Badak Jawa dan Ujung Kulon," katanya.
Haji Bojes juga meminta pemerintah tidak menguji kesabaran warga dengan kebijakan yang sejak awal mereka tentang. Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa masyarakat tidak akan menerima pemaksaan.
"Jangan uji kesabaran masyarakat dengan kebijakan yang tidak dikehendaki rakyat. Jangan paksa masyarakat menerima sesuatu yang sejak awal mereka tentang. Kami tidak takut berhadapan dengan kepentingan sebesar apa pun," tuturnya.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah memiliki gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo.
Adik Presiden Prabowo Subianto tersebut menyebut ancaman bencana dari aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai salah satu pertimbangan. Ia menilai konsentrasi populasi Badak Jawa di satu kawasan dapat menimbulkan risiko besar apabila terjadi tsunami akibat gempa atau letusan gunung.
"Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo," kata Hashim.
Namun, gagasan tersebut belum berarti keputusan pemindahan telah ditetapkan. Akun Taman Nasional Ujung Kulon melalui unggahan media sosial menyampaikan bahwa pemerintah belum memastikan kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua.
"Namun, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa belum dipastikan. Gagasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh untuk memastikan kesesuaian kawasan sebagai habitat yang mampu mendukung keselamatan dan keberlangsungan hidup Badak Jawa," kata TNUK.
Baca Juga: Prabowo Jangan Buru-buru Cari Pengganti Gibran: Masih Ada Isu Soal Pencalonannya di Pilpres 2024
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa perlindungan Badak Jawa di habitat utamanya, Taman Nasional Ujung Kulon, tetap dilakukan dan diperkuat. Pengembangan habitat kedua dipandang sebagai upaya yang perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kawasan utama.





